Empat Pesan Presiden Tingkatkan Moderasi Beragama

MuslimahNews.com, NASIONAL — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara (7/4/2021) menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong moderasi beragama di Indonesia. Menurutnya, pemerintah berkomitmen dan akan terus berupaya untuk mendorong moderasi beragama.

“Sikap-sikap yang tidak toleran, apalagi yang disertai dengan kekerasan fisik maupun verbal, harus hilang dari bumi pertiwi Indonesia. Sikap keras dalam beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat tidak boleh ada di negeri kita yang kita cintai ini,” ujarnya.

Kehidupan keagamaan harus berpedoman kepada ajaran keagamaan yang sejuk, ramah, serta mengedepankan toleransi, bukan yang bersifat tertutup dan eksklusif. Untuk itu, pemerintah tidak akan membiarkan tumbuhnya sikap tertutup dan intoleran.

“Pemerintah akan bersikap tegas terhadap segala bentuk intoleransi yang bisa merusak sendi-sendi kebangsaan kita,” ucapnya.

Presiden menyebutkan organisasi keagamaan di Indonesia harus meningkatkan moderasi beragama yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Ada empat hal yang perlu dilakukan:

Pertama, organisasi keagamaan harus punya komitmen kebangsaan yang kuat. “Mengedepankan penerimaan prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi kita, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Kedua, organisasi keagamaan harus menjunjung tinggi sikap toleransi kepada sesama, menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan perbedaan, dan bersedia bekerja sama.

Ketiga, organisasi keagamaan harus memiliki prinsip antikekerasan, menolak tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal

Keempat, organisasi keagamaan harus menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat beragam.

“Organisasi keagamaan harus menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat bineka, ramah dan terbuka terhadap keberagaman tradisi yang merupakan warisan leluhur kita, ramah dan terbuka terhadap seni dan budaya masyarakat lokal dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika sebagai bangsa Indonesia,” jelasnya.

Dikotomi Diametral Moderasi Beragama

Ustazah Nida Sa’adah, pengamat ekonomi Islam melihat moderasi beragama semakin gencar disuarakan setelah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020—2024.

Di dalamnya disebutkan moderasi beragama ini bukan memoderasi agama, tetapi memoderasi pemahaman dan pengamalan umat dalam beragama. Artinya, cara pandang, sikap dan praktik agama harus menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

Ia mempertanyakan alasan timbulnya dikotomi secara diametral antara cara pandang, sikap, dan praktik beragama, dalam hal ini pada kaum muslim, dengan konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

“Apakah ini berarti moderasi beragama melarang keras upaya menjadikan agama atau keyakinan serta aturan yang ada di dalamnya, menjadi konstitusi yang membangun tegaknya kehidupan bermasyarakat dan bernegara?” tanyanya retoris.

“Mengapa harus ada upaya “menyingkirkan” agama dari kehidupan berbangsa dan bernegara sekalipun tidak diakui secara jelas?” lanjutnya.

Ia menilai ada pemisahan antara regulasi yang harus dipegang seseorang ketika menjalani agamanya, dengan regulasi yang diterapkan negara yang jelas tidak berdasarkan agama. “Kalau sejalan tentu tidak akan muncul pernyataan ini,” tegasnya.

Islam Berbeda dengan Moderasi Beragama

Ustazah Nida menyatakan, ini adalah gagasan fashluddin annil hayah (memisahkan agama dari kehidupan), termasuk fashluddin annil daulah (memisahkan agama dari negara).

Padahal, ia menegaskan, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk mengambil seluruh ajaran yang berisi pengaturan hubungan manusia dengan Rabb-nya, dengan sesama manusia, termasuk bermasyarakat, dan bernegara.

“Hal ini dicontohkan Rasulullah yang digantikan oleh para Khalifah yang menerapkannya sepanjang 13 abad,” tukasnya.

Maka, berbeda dengan moderasi beragama, Islam menyeru manusia untuk masuk ke dalam Islam secara kafah dan menjauhi langkah-langkah setan. Menaati pemimpin harus sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya karena pemimpin tersebut menaati Allah dan Rasul-Nya. Artinya pemimpin itu menerapkan syariat Islam secara kafah.

“Ada pertentangan yang sangat nyata antara yang diminta oleh Islam kepada manusia, dengan apa yang ada dalam konteks moderasi beragama,” kritiknya.

Apa sejatinya yang ditakuti moderasi beragama, di saat fakta sejarah membuktikan jika Islam diterapkan sempurna—termasuk sebagai konstitusi bernegara—, yang muncul adalah peradaban yang mampu melejitkan potensi manusia. Juga menyatukan umat manusia dengan beragam ras, warna kulit, dan suku, baik beragama Islam maupun tidak.

“Dengan demikian, kebaikan yang diperoleh dari syariat Islam ini bukan hanya untuk manusia, tetapi seluruh makhluk dan alam,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan