Polemik Pembangunan Infrastruktur dalam Asuhan Sistem Kapitalisme


Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.


MuslimahNews.com, OPINI — Pembangunan infrastruktur yang jor-joran di tanah air, sering kali menyisakan polemik dari awal hingga akhir prosesnya. Seperti apa yang tengah terjadi pada Bandara Internasional terbesar kedua setelah Bandara Soetta, yaitu Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat.

Pembangunan infrastrukturnya yang menelan 2,6 triliun rupiah, nyatanya kini sepi dari penumpang. Bahkan kini, untuk sekedar membayar operasional seperti listrik pun sudah kewalahan.

Anggota DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mengatakan bahwa Bandara Kertajati untuk kebutuhan operasionalnya saja sudah kembang kempis, seperti bayar listrik sudah susah, sudah gak mampu. Asep pun khawatir dengan utang PT BIJB yang tak lain adalah Badan Usaha Mulik Daerah (BUMD) yang melahirkan Bandara Kertajati ini tak sanggup dibayar.

Maka dari itu dirinya menyarankan agar PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dijual ataupun dipailitkan, merujuk pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Dengan itu Pemprov Jabar tak mesti lagi ambil andil dalam mengurusi Bandara Kertajati. (pikiran-rakyat.com, 6/4/2021)

Bandara Kertajati, Akankah Bernasib sama Seperti Sri Lanka?

Berbagai upaya telah dilakukan pusat dan daerah, untuk memperpanjang nafas Bandara tersebut. Seperti penataan rute, tempat pemberangkatan haji, bisnis kargo, sinergisitas dengan kawasan industri baru segitiga Rebana.

Pembuatan tol Cisumdau yang menghubungkan Bandara Kertajati dengan Bandung. Serta menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat pemeliharaan pesawat atau Maintenance Repair Overhaul (MRO). (kompas.com, 4/4/2021)

Namun demikian, kekhawatiran BIJB bernasib sama dengan Bandara Internasional Mattala Rajapaksa di Sri Lanka pun dirasakan oleh banyak pihak. Bandara Internasional Mattala Rajapaksa yang menjadi Bandara tersunyi di dunia telah gagal bayar utang pada Cina. Akhirnya pengelolaan bandara diserahkan pada Cina yang membiayai 90 persen pembangunannya. Apakah Bandara Kertajati akan bernasib sama?

Terlepas dari nasib Bandara Kertajati apakah akan sama dengan Srilanka pada akhirnya. Realitasnya, sejak diresmikan 2018 lalu, Bandara ini sepi dari penumpang. Maskapai yang bertahan hanya satu, yaitu Citilink. Berbagai upaya dilakukan agar tidak dianggap proyek mangkrak, namun semua itu seolah terlalu kecil untuk menutupi kesalahan besar pada awal perencanaannya yang kurang matang serta unsur politis yang lebih dominan.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa Bandara Kertajati adalah contoh infrastruktur yang dibangun dengan unsur politis yang lebih kental dibandingkan dengan studi kelayakannya. Karena di awal pembangunan proyek ini, dirinya sudah mengatakan bahwa Kertajati tidak cocok dijadikan bandara. Terlalu jauh dari Bandung kurang lebih dua jam perjalanan. (tribunnews.com, 31/4/2021)

Polemik Pembebasan Lahan, Rakyat Dirugikan

Semakin miris saat kita menengok ke belakang, bagaimana awal mula pembangunan bandara yang kini dianggap proyek “sia-sia” ini. Ada tangis warga yang rumahnya tergusur dan kesedihan rakyat yang ternyata kompensasinya jauh dari harga pasaran. Para petani pun menganggur tersebab sawahnya telah dialihfungsikan. Alih-alih menyosialisasikan dan bermusyawarah agar warga mendapatkan ganti yang setimpal, yang terjadi langsung saja penggusuran.

Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Jabar menjadi pertahanan terakhir setelah 10 Desa lainnya mengalami penggusuran. Ribuan warga melakukan penolakan terhadap proses pengukuran lahan BIJB. (tribunnews.com, 31/3/2021)

Polemik pembebasan lahan, selalu saja mewarnai di hampir setiap pembangunan infrastruktur. Penggusuran rumah warga seolah menjadi konsekuensi logis dalam pembangunan yang diyakini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi itu. Namun mengapa, pertumbuhan ekonomi yang katanya bermuara pada kesejahteraan rakyat, harus diawali dengan tangisan warga setempat?

Sebanyak 90 persen warga Desa Sukamulya kehilangan sawahnya. Itu artinya mereka kehilangan mata pencahariannya. Para kepala rumah tangga terpaksa harus mencari pekerjaan lain di tengah jumlah pengangguran yang terus berlipat. Rendahnya pendidikan para petani membuat pekerjaan sebagai buruh pabrik hanyalah mimpi. Begitu pun akses modal yang minim disertai skill berbisnis yang minim pula, membuat para petani tak bisa memulai usaha.

Ini baru Desa Sukamulya, sedangkan proyek BIJB membutuhkan lahan sebesar 5000 hektare yang terbentang melewati 11 desa di Kecamatan Kertajati. Sekitar 1.800 hektare ditempati 5 desa, yang dialokasikan untuk pembangunan Bandara.

Selebihnya, untuk membangun Kertajati Aerocity yang melingkupi enam desa dan persawahan. Ini baru pembangunan Bandara Kertajati, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur lainnya? Pastilah semakin banyak tanah warga yang tergusur.

Inilah yang menyebabkan pengangguran semakin berlipat, justru saat pembangunan infrastruktur masif dilakukan. Maka dari itu, alasan pembangunan infrastruktur untuk memuluskan investasi asing, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan pekerjaan adalah teori omong kosong ekonomi kapitalisme. Karena pasar bebas yang menjadi tubuh ekonomi kapitalisme hanya akan menyejahterakan pemilik modal bukan rakyat.

Pembangunan Infrastruktur ala Kapitalisme

Pembangunan infrastruktur ala kapitalisme berfokus pada sentra. Sehingga infrastruktur untuk kemaslahatan umat dan terselesaikannya persoalan hidup masyarakat kurang teperhatikan. Lihatlah bangunan sekolah yang reyot atau jembatan antar desa yang buruk, tak menjadi prioritas dalam pembangunan.

Logika kapitalisme yang menyerahkan seluruh urusan publik pada swasta, menjadikan kepedulian penguasa pada publik hanya retorika saja. Dengan dalih pertumbuhan ekonomi yang menghantarkan pada kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur penunjang investasi terus digenjot di tengah teriakan warga.

Sistem ekonomi kapitalisme menjadikan kegiatan ekonomi hanya berputar pada akumulasi modal. Karena optimasi produksi akan bisa tercapai dengan modal sebesar-besarnya. Dan demi meraup keuntungan yang maksimal, korporasi akan menekan biaya produksi seminimal mungkin. Adapun biaya produksi yang mudah ditekan adalah upah. Inilah yang menjadikan upah buruh terus mengalami penurunan.

Bukan hanya upah yang ditekan sekecil mungkin, bahan baku pun harus dibuat semurah mungkin demi menekan biaya produksi. Maka, pembangunan infrastruktur yang disponsori korporasi tak akan jauh dari kemaslahatan mereka, yaitu mendapatkan bahan baku yang murah. Termasuk lahan yang merupakan faktor produksi harus ditekan dengan cara menguasai kepemilikan lahan. Inilah yang menyebabkan polemik pembebasan lahan hingga penggusuran kerap terjadi dalam pembangunan ekonomi ala kapitalisme.

Akumulasi modal yang tinggi ditambah biaya produksi yang sangat rendah akan terjadi overproduksi. Sehingga, korporasi membutuhkan market untuk memaksakan produknya terserap pasar. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur transportasi internasional seperti bandara dan pelabuhan adalah suatu cara agar produksi mereka bisa dengan mudahnya dipasarkan pada negeri ini.

Sungguh menyedihkan menjadi negeri yang terjajah, sudahlah rakyatnya hanya dimaknai sebagai faktor produksi yang berupah murah. kini rakyatnya pun dipaksa untuk menjadi konsumen loyal produk korporasi multinasional.

Infrastruktur dalam Islam Bermaslahat untuk Umat

Infrastruktur dalam Islam adalah prasarana yang dibuat demi kemaslahatan umat. Sehingga pembangunannya tak berpusat pada sentra ekonomi, tapi menyebar merata pada setiap pemukiman warga. Maka, pembangunan di kota dan di desa tidak akan timpang seperti kondisi saat ini, yang hanya fokus pada perkotaan dan mengabaikan pedesaan.

Sistem ekonomi Islam menjadikan Baitulmal yang dikelola negara sebagai jantung peredaran perekonomian. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang menjadikan jantung perekonomiannya pada perbankan dan pasar modal, dari sini saja sudah terlihat minimnya peran negara. Sedangkan dalam Islam justru negara sebagai pihak sentral yang mengatur pembangunan demi tercapainya keadilan dan pemerataan.

Pembiayaan infrastruktur yang besar itu bukan berasal dari investasi asing atau utang, tapi dari Baitulmal. Aturan pembatasan kepemilikan menjadikan sumber APBN Khilafah tidak bertumpu pada pajak dan utang. Keharaman swasta apalagi asing dalam menguasai SDA yang melimpah menjadikan negara mandiri dalam proses pembangunannya, sehingga tak akan ada intervensi dalam setiap kebijakannya.

Oleh karena itu, jangan pernah berharap dalam sistem ekonomi kapitalisme, pembangunan infrastruktur semata untuk kemaslahatan umat. Hanya dalam sistem ekonomi Islam, pembangunan infrastruktur ditujukan untuk kemaslahatan umat, dan sistem pemerintahan Khilafah yang akan menerapkannya secara kafah. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan