[News] Virtual Police, Antisipasi Radikalisme?

MuslimahNews.com, NASIONAL — Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Drs. Rusdi Hartono, M.Si. menyampaikan penularan paham radikalisme mulai banyak disebar melalui platform media sosial.

Dalam diskusi “Bom Makassar dan Penembakan Mabes Polri dalam Perspektif Toleransi dan Demokrasi” di kanal Public Virtue Institute (4/4/2021), ia menjelaskan pengguna internet Indonesia telah mencapai 73,3 persen dari populasi. Jumlah tersebut setara dengan 202 juta lebih pengguna internet warga Indonesia yang telah bisa mengakses internet.

“Jadi sebenarnya yang perlu kita cermati bersama bahwa sekarang penularan paham-paham itu menggunakan internet ataupun media sosial yang sekarang banyak digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Banyaknya data ini tentunya membutuhkan masyarakat yang harus bisa memilih dan memilah konten-konten mana yang benar dan konten mana yang menyesatkan. Untuk itu, melalui “polisi virtual”, Polri berusaha menyajikan informasi yang resmi dan terpercaya.

“Tantangan ke depan bagaimana masyarakat ini diberikan informasi yang resmi dan terpercaya, tentunya melalui aparat pemerintah, dan Polri telah berusaha dengan polisi virtual,” ungkapnya.

Selain itu, menurutnya, kelompok teror ini menyasar generasi muda dan penting adanya persatuan dari kelompok-kelompok moderat, yang jika tidak bersatu, kelompok-kelompok kecil itu akan menguasai narasi dan membentuk opini menyesatkan di tengah masyarakat.

Ia juga menyebutkan penindakan terhadap aksi teror tidak mengancam demokrasi karena suara kritis tidak menjadi target atau sasaran.

“Tetapi kelompok teror ini sering berkamuflase dengan menganggap narasi radikalisme sebagai kebebasan berpendapat,” jelasnya.

Dikutip dari kompas.com (17/3/2021) “virtual police” sendiri adalah unit yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo agar polisi hati-hati menerapkan pasal-pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Gunakan Syariat Islam sebagai Standar

Pengamat Hukum, Ahmad Khozinuddin menilai persoalan terorisme itu sendiri masih sumir, masih obscure, dan tidak jelas karena narasi terorisme ini hanya sepihak dari institusi kepolisian.

Menurutnya, semua narasi terduga teroris baik itu bom bunuh diri maupun serangan Mabes Polri itu semua adalah pernyataan kepolisian tanpa ada pernyataan konfirmasi dan klarifikasi dari pelaku.

“Karena pelakunya ditembak mati atau pelakunya mati bersama bom yang meledak. Entah itu bom diledakkan atau memang bom bunuh diri juga belum bisa dipastikan,” paparnya.

Ia mengingatkan bahwa saat ini yang berkuasa adalah rezim sekuler demokrasi. “Demokrasi sekuler yang radikal inilah yang kemudian menimbulkan banyak masalah. Misalnya ada korupsi, dekadensi moral, dan persoalan oligarki politik. Termasuk kegagalan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Idealnya, antara pemerintah dan masyarakat memiliki paradigma, persepsi, nilai yang standarnya sama, yaitu syariat Islam.

“Dengan standar yang berbeda, akan gaduh terus,” tukasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan