[News] Lunaknya RUU Minol, Solusi Abu-Abu?

MuslimahNews.com, NASIONAL — Dilansir dari merdeka.com (5/4/2021), Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menilai perlu adanya peraturan setingkat undang-undang (UU) dalam mengatur peredaran minuman beralkohol di Indonesia agar ada konsistensi dalam pengaturannya.

“RUU Minol ini urgen menjadi UU agar tidak mudah berubah dan ada konsistensi sehingga setiap kali ada pergantian rezim, tiada ada perubahan peraturan terkait minuman beralkohol,” ujarnya dalam Rapat Baleg DPR membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ia menilai pembahasan RUU Minol di Baleg DPR RI sangat dinamis. Pada intinya semua anggota Baleg sepakat minol harus diatur dan dibatasi penggunaannya. Meski ia menyadari kerugian yang ditimbulkan dari peredaran minol yang tidak terkendali berdampak pada beberapa aspek kehidupan masyarakat.

Hanya saja, menurutnya, di sisi lain terkait dengan industri pariwisata Indonesia sehingga peredaran minol harus dikontrol dan diatur agar tidak berlebihan.

“Harus dicari titik keseimbangan, di satu sisi ada kerugian dari minol, namun di sisi lain terkait wisatawan yang datang ke Indonesia. Karena itu minol perlu dibatasi dan jumlahnya harus dikontrol agar tidak berlebihan,” ujarnya.

Paradigma Materialisme Sentris

Hal ini dikritisi cendekiawan muslim, H. M. Ismail Yusanto. Ia mengajak untuk menelisik, paradigma pembangunan yang ada saat ini materialisme sentris atau human sentris. Yang pertama, manusia dijadikan objek dari kepentingan bisnis dan finansial.

“Kalau kedua, kepentingan bisnis dan finansial harus mengedepankan kebaikan manusia, salah satunya menjaga akalnya. Dan minol ini dapat merusak akal,” jelasnya.

Saat kedua paradigma ini berhadap-hadapan maka yang materialisme sentris akan menganggap pariwisata, tenaga kerja, cukai, dan seterusnya memiliki capaian materialisme. “Lalu korban akibat minol seperti kriminalitas, kerusakan moral, korban tewas akan dinilai berapa secara materi?” tanyanya retoris.

“Kita sangat mendukung perluasan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi, hanya yang dipertanyakan di mana letak manusia? Apa senangnya dapat uang kalau ada orang yang rusak moralnya atau tewas karena minol?,” lanjutnya.

Padahal negara punya sumber-sumber pendapatan dari pengelolaan kepemilikan umum. Tetapi jadi tidak imbang, di satu sisi sumber daya alam yang menghasilkan pemasukan dilepas tetapi industri yang merusak masyarakat justru dibiarkan. “Inilah paradigma kapitalistik,” kritiknya.

Ia menjelaskan untuk pariwisata, sebenarnya faktor penentu kedatangan wisatawan mancanegara bukan minol. Minol adalah faktor yang sangat kecil.

“Terlebih di dunia pariwisata dikenal clean tourism dan dirty tourism, dan dua-duanya ada peminatnya. Tergantung kita mau pilih yang mana. Jangan membayangkan keduanya akan bisa digabung. Dan ini persoalan paradigma juga. Sekali tergoda untuk dirty maka akan terjebak pada vendor yang terus bertahan pada kegiatan semacam itu, yang akan menghasilkan kekotoran baru,” tukasnya.

Ia menilai pemerintah saat ini sudah dikendalikan oligarki, bukan demokrasi. Yang paling keras adalah produsen atau pemilik modal. Mereka punya link up ke parpol dan pemerintah hari ini. “Jika pemerintah konsisten dengan revolusi mental maka apakah pemabuk termasuk revolusi mental?” ungkapnya retoris.

Problem Umat Islam

Ia menggarisbawahi inilah problem di dunia muslim. Untuk perkara yang sudah sangat jelas seperti haramnya khamr, mestinya umat Islam sudah tidak berpikir lain. Apalagi RUU Minol ini masih sangat lunak karena masih ada pengecualian sehingga pelarangan belum sungguh-sungguh terjadi.

“Itu saja masih ditolak. Ini masalah di tubuh umat Islam yang berpikir dengan cara selain Islam dalam memandang berbagai persoalan termasuk minol ini. Sehingga solusinya yang mestinya gampang menjadi sulit, yang mestinya jelas haram menjadi abu-abu,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan