Impor Daging di Tiga Simpang Kebijakan

Antara Swasembada Daging, Revitalisasi Peternakan, dan Korporasi Sapi Potong


Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)


MuslimahNews.com, OPINI — Sudah menjadi rahasia umum, Indonesia tengah menempuh jalan menuju lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Fokus pencanangan megaproyek ini terletak pada komoditas pangan strategis, yang meliputi padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, gula, dan daging sapi.

Realitas Impor Makanan Favorit, Permintaan Meningkat

Kementerian Perdagangan memastikan akan melakukan impor 121.119 ton daging sapi dan kerbau untuk memenuhi konsumsi di dalam negeri yang meningkat jelang Idul Fitri 2021. Perihal ini, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Syailendra mengatakan peningkatan konsumsi tersebut terlihat dari proyeksi kebutuhan tiga bulan ke depan, yakni 52.156 ton (Maret), 59.979 ton (April), dan 76.769 ton (Mei) (cnnindonesia.com, 29/3/2021).

Daging impor tersebut berasal dari Gabungan Pengusaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), importir sapi swasta serta penugasan pemerintah melalui Perum Bulog dan PT Berdikari (Persero).

Diketahui daging, khususnya daging sapi, adalah salah satu bahan makanan favorit masyarakat Indonesia. Ini salah satu faktor yang layak menjadikan daging sapi sebagai komoditas pangan strategis. Tak heran, sejumlah provinsi di Indonesia menjadi produsen daging sapi. Sebab, kebutuhan daging sapi di Indonesia terus meningkat setiap tahun.

Sayangnya, ada klaim bahwa tidak semua permintaan sumber daya daging bisa dipenuhi dari lokal. Atas dasar ini, Indonesia pun “diharuskan” impor untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri.

Namun demikian, menurut Kemendag, kebutuhan konsumsi daging jelang Idul Fitri 2021 ini sebenarnya bisa dipenuhi dari para peternak lokal. Diperkirakan jumlah sapi peternak lokal yang tersebar berbagai provinsi di Indonesia mencapai 14 juta ekor. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,5 juta di antaranya siap dipotong untuk memenuhi peningkatan konsumsi dalam negeri. Hal ini, menurut asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pujo Setio, menunjukkan bahwa pasokan sapi lokal Indonesia masih melimpah.

Tapi, menurut Kemendag, persoalannya tidak semudah itu. Alasannya, peternakan lokal masih berbasis tradisional, yang mana visi kerjanya masih kurang ke arah komersialisasi.

Mengingat posisi daging sebagai komoditas pangan strategis, di satu sisi aspek komersialisasi tentu memberikan profit yang menggiurkan. Terlebih rente impor bagi para importir.

Namun di sisi lain, komoditas pangan strategis yang berbasis impor justru menunjukkan bahwa sektor peternakan sapi potong ini rapuh. Dan boleh dikata, kebijakan impor yang diluncurkan pemerintah ditambah klaim bahwa peternakan lokal masih tradisional, justru menghancurkan peternakan lokal itu sendiri.

Maka, apakah pantas sebuah negara yang mencita-citakan swasembada daging 2026 nyatanya kurang berupaya memberdayakan peternakan lokal dan malah memihak impor?

Swasembada Daging Vs Kartelisasi Sapi Potong

Terkait dengan upaya pemerintah dalam mempercepat peningkatan populasi sapi potong, pemerintah melakukan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) pada tahun 2017 dengan target 4 juta ekor akseptor dan 3 juta ekor sapi bunting.

Sesuai dengan Permentan Nomor 48 Tahun 2016, perbaikan sistem manajemen reproduksi pada UPSUS SIWAB dilakukan melalui pemeriksaan status reproduksi dan gangguan reproduksi, pelayanan IB dan kawin alam, pemenuhan semen beku dan N2 cair, pengendalian betina produktif dan pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat. Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka percepatan peningkatan populasi sapi adalah melalui implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik.

Upaya swasembada ternak dan peningkatan produksi ternak yang juga berorientasi pada kesejahteraan peternak sangat penting. Kepastian pasar dengan memperoleh daya tawar pada skala usaha yang lebih rasional akan memotivasi para peternak berpartisipasi aktif dalam meningkatkan produktivitas usaha peternakan yang dimiliki.

Saat ini peternak menghadapi persoalan pasar monopoli dan oligopoli pada agroinputnya. Di sisi lain ketika menjual produk peternakannya, para peternak menghadapi pasar yang monopsonistik dimana posisi tawar peternak sangat lemah dalam menentukan harga.

Pada struktur tersebut beberapa gelintir pedagang/tengkulak yang menguasai akses pasar, informasi pasar, dan permodalan yang cukup memadai berhadapan dengan banyak peternak yang kurang memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai serta kelembagaan yang lemah.

Impor pangan yang untungnya besar itu, sangat memungkinkan adanya pihak yang bisa menggagalkan swasembada. Dan mereka ini tak lain adalah pelaku monopoli distribusi pangan dan kartel.

Korporasi Sapi, Bukan Solusi Revitalisasi Peternakan Sapi Potong

Selama ini, harga jual sapi hidup siap potong di dalam negeri jauh dari yang diharapkan para peternak. Sapi-sapi tersebut, memang dibesarkan dengan cara yang masih tradisional. Sementara, modal yang dikeluarkan peternakan cenderung mahal.

Persoalan berikutnya ada pada faktor harga. Hal ini menjadikan para peternak lokal akhirnya masih “wait and see”. Jika harga sedang bagus, maka mereka akan menjual sapinya. Tapi jika harga sedang anjlok, maka mereka lebih memilih untuk menunda penjualan sapi tersebut.

Karena itu, tata niaga sapi dalam negeri ini harus dibenahi. Ini bertujuan agar modal pembesaran sapi di tingkat peternakan bisa ditekan dan harga jualnya sesuai dengan yang diinginkan para peternak. Dan tentunya, hal ini memerlukan strategi jangka panjang. Padahal permintaan daging konsumsi selalu meningkat. Tak pelak, acap kali impor dianggap sebagai solusi tercepat.

Namun untuk menyolusi persoalan ini, tak semestinya juga peternakan lokal dikelola menurut konsep korporasi sapi. Apalagi, konsep ini bekerja dengan sistem pengembangan kawasan peternakan terpadu yang mengintegrasikan subsistem hulu. Pada akhirnya, aspek hilir tetap saja akan memberi kesempatan komersial yang justru lebih liar, seperti target besar ekspor. Alhasil, kebutuhan daging dalam negeri tetap akan mengalami ketimpangan dan harga daging juga akan tetap mahal. Belum lagi sirkulasi modal, yang pastinya melibatkan bank, koperasi, maupun pinjaman berbasis riba, ini malah ancaman baru bagi para peternak.

Islam Menyolusi Swasembada Daging

Islam sebagai tata aturan kehidupan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah saw, memiliki konsep pengurusan urusan masyarakat (riayatusy syu’unil ummah) yang sangat memadai. Namun tentu saja, sistem ketatanegaraan Islam ini hanya dapat diterapkan dalam negara pelaksana sistem Islam kafah, Khilafah Islamiah.

Terlebih, Islam memiliki hari raya Idul Adha, sebagai momentum penyembelihan daging ternak. Maka tentu saja, menjadi suatu hal yang mutlak bagi Khilafah agar tata kelola dan tata niaga peternakan dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya.

Peliknya persoalan peternakan sapi dan sumber daya daging ini, dapat disolusi oleh Khilafah secara tuntas tanpa harus menjadikan komersialisasi sebagai faktor utama yang harus diraih dengan segala cara.

Karena merupakan sebuah ideologi, Islam memosisikan sektor peternakan sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan seorang penguasa. Tersebab hal ini, segala kebutuhan penunjang produksi ternak beserta hasil ternak dari hulu hingga ke hilir, akan diberi fasilitas dengan sebaik-baiknya.

Negara Khilafah benar-benar menunaikan mandatnya selaku khadimul ummah (pelayan umat) dengan melaksanakan sabda Rasulullah saw : “Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya.” (HR Bukhari).

Ketika memang daging adalah komoditas pangan strategis, maka Khilafah akan mengupayakan bibit sapi terbaik, riset terbaik, modal yang layak, pakan terbaik, mekanisme kerja peternakan terbaik, jaminan perlindungan perdagangan bagi produsen terhadap tengkulak dan kartel, juga termasuk perlindungan konsumen terhadap daging oplosan maupun beragam kecurangan lainnya.

Dari aspek kebutuhan daging dalam negeri, Khilafah menempatkan impor pada sifatnya yang tidak permanen. Tapi upaya Khilafah untuk memberdayakan peternakan di dalam negeri justru lebih diutamakan sehingga swasembada daging terealisasi. Dan bukan tidak mungkin, sumber daya peternakan Khilafah juga mampu memenuhi kebutuhan daging hingga ke luar negeri.

Khatimah

Penting sekali adanya perubahan paradigma tata kelola sumber daya peternakan, khususnya persoalan daging ini. Yang tadinya kapitalis, menjadi paradigma Islam. Agar impor daging tak melulu menjadi alasan pemenuhan meningkatnya permintaan pasar. Aspek riayatusy syu’unil ummah harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Agar daging sebagai komoditas pangan strategis dapat diposisikan secara tepat, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggung jawab kepemimpinan seorang penguasa. [MNews]

Tinggalkan Balasan