Kualitas SDM Rendah, Kapan Indonesia Maju?


Penulis: Ragil Rahayu, S.E.


MuslimahNews.com, OPINI — Kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia kembali mendapat sorotan. Kali ini sorotan itu datang dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan produktivitas SDM RI sangat rendah jika dibandingkan negara-negara lain di Asia, seperti Cina, India, bahkan Filipina. Hal itu tecermin dari rendahnya sumber pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia terhadap total factor productivity (TFP).

Pertumbuhan PDB Indonesia yang sebesar 5,3 persen pada 2017 berasal dari 4,6 persen kapital dan 0,6 persen tenaga kerja. Sementara, kontribusi TFP terhadap pertumbuhan PDB Indonesia hampir nol persen.

Hal tersebut jauh berbeda dengan Cina yang TFP-nya berkontribusi sebesar 2,3 persen dari total pertumbuhan PDB sebesar 7,3 persen pada periode yang sama. Sementara, kontribusi kapital dan tenaga kerja terhadap PDB China masing-masing 4,8 persen dan 0,1 persen.

Menurut Sri Mulyani, minimnya kontribusi TFP dalam pertumbuhan PDB RI disebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia serta tenaga kerja yang mayoritasnya berada di sektor informal. Selain itu, rendahnya TFP juga disebabkan minimnya utilitas dan adopsi teknologi (cnnindonesia.com, 1/4/2021).

Pernyataan Sri Mulyani ini senada dengan angka Human Capital Index (HCI) atau Indeks Modal Manusia yang dirilis Bank Dunia. Pada 2018, tercatat Indonesia menempati peringkat ke-87 dari total 157 negara. Indonesia mendapat nilai 0,53 dalam Indeks Modal Manusia dengan batas bawah 0,52 dan batas atasnya 0,55 (kompas.com, 14/8/2019).

Literasi

Rendahnya kualitas SDM merupakan bukti riil bermasalahnya sistem pendidikan Indonesia, karena kualitas SDM merupakan output sistem pendidikan.

Kian hari, pendidikan Indonesia makin kapitalistik. Istilah “orang miskin dilarang sekolah” bukan hanya isapan jempol. Hal ini tentu tak lepas dari lemahnya perekonomian, sementara pendidikan makin mahal, sehingga kalangan miskin tak mampu mengakses pendidikan.

Akhirnya terjadi lingkaran setan kemuskinan-kebodohan. Orang miskin tak bisa sekolah, karena tak sekolah menjadi miskin, begitu seterusnya. Apalagi pembelajaran selama pandemi nembuat akses pendidikan makin sulit. Karena tak semua anak Indonesia punya gawai dan aspek pendukung seperti kuota internet, sinyal, dan listrik yang memadai.

Bahkan bagi kalangan yang mampu mengakses pendidikan pun tidak ada jaminan mutu. Skor PISA yang rendah menjadi bukti bahwa literasi anak Indonesia rendah.

Minat baca masyarakat Indonesia memang rendah, tak banyak anak yang mengakses buku. Sebaliknya, akses terhadap gawai sangat tinggi.

Buku memang masih menjadi “barang mahal”. Namun, mirisnya, perpustakaan yang menyediakan buku gratis juga tak banyak peminatnya. Maka bagaimana SDM Indonesia bisa berkualitas, jika membaca saja masih jarang yang melakukan.

Namun persoalan membaca ini bukan perkara personal. Karena di masyarakat sudah bermunculan klub, komunitas, dan gerakan untuk meningkatkan literasi. Komunitas baca, klub menulis, gerakan wakaf dan sedekah buku, hingga rumah baca dan perpustakaan keliling yang merupakan inisiatif personal.

Namun, tangan-tangan ikhlas yang menggerakkan semangat literasi itu tak cukup kuat untuk mewujudkan Indonesia yang gemar membaca. Butuh kemauan politik penguasa untuk mewujudkannya.

Menjadikan harga buku terjangkau merupakan salah satu aspek. Namun yang utama adalah membangun sistem pendidikan yang mampu memantik rasa haus siswa terhadap ilmu pengetahuan. Sehingga mereka akan mencari dan mencari lagi, mereka akan membaca, diskusi, dan bereksperimen karena dorongan rasa ingin tahu yang besar.

Start With Why

Hal inilah yang dibahas Simon Sinek dalam bukunya Start With Why. Bahwa hasil yang luar biasa harus diawali dengan why. Setelah itu akan terpantiklah how dan what.

Dalam Islam, ini adalah konsep quwah atau dorongan. Dorongan ruhiyah akan menjadikan siswa semangat belajar, membaca, dan diskusi. Karena dia meyakini Allah Swt. meninggikan derajat orang berilmu.

Negara dalam konsep Islam pun memiliki dorongan ruhiyah. Penguasa memosisikan dirinya seperti penggembala yang mengurusi apa yang menjadi amanahnya. Penguasa Islam akan menjalankan seluruh syariat terkait pendidikan dan yang lainnya, sehingga rakyat benar-benar terurusi pendidikannya. Tak seperti saat ini di mana rakyat harus berjuang sendiri demi mendapatkan pendidikan.

Negara Adidaya

Lebih dari seribu tahun yang lalu, profil siswa yang cinta literasi telah ada di dunia Islam. Saat itu para siswa ibarat lebah yang beterbangan mengumpulkan nektar dari bunga-bunga. Para siswa menuntut ilmu dari para ulama yang tersebar di berbagai negeri Islam.

Pendidikan di masa itu begitu mudahnya diakses oleh semua orang hingga anak-anak yatim nan miskin seperti Imam Syafi’i bisa menuntut ilmu setinggi mungkin dari guru-guru terbaik hingga menjadi ulama besar.

Tak hanya menjadi ulama, output pendidikan di masa Khilafah juga berupa para ilmuwan level dunia yang karya-karyanya masih menjadi rujukan dunia hingga hari ini.

Para Khalifah saat itu menyediakan perpustakaan yang sangat besar dan lengkap bagi rakyatnya. Rakyat pun antusias membaca, hingga perpustakaan ramai oleh pengunjung. Tak hanya membaca, mereka juga mendiskusikan berbagai disiplin ilmu dengan para pakar yang sengaja ditempatkan di perpustakaan tersebut.

Khilafah memberikan gaji yang besar bagi para guru. Juga menghargai para penulis dengan emas seberat buku karyanya. Sehingga semangat literasi membahana di seluruh penjuru negeri.

Pendidikan dalam Khilafah bisa diakses semua orang karena tidak ada kapitalisasi dan kasta pendidikan. Pendidikan diselenggarakan gratis. Bahkan siswa yang tinggal di asrama masih mendapatkan “bonus” berupa asrama, makan minum, buku, alat tulis, dan baju. Semuanya gratis.

Dana untuk pendidikan ini tak hanya dari baitulmal, tapi juga wakaf dari rakyat yang kaya. Sering kali barang yang diwakafkan itu produktif sehingga hasilnya terus mengalir bagi kebutuhan pendidikan.

Sistem pendidikan Khilafah tak hanya berlevel dunia, tapi menjadi nomor satu dan rujukan dunia. Para raja dan bangsawan Eropa bahkan mengirim putra-putrinya untuk belajar di Khilafah. Sungguh berkebalikan dengan kondisi saat ini di mana perguruan tinggi terbaik dunia tersentral di negara-negara maju (barat).

Yang menjadikan sistem pendidikan Khilafah demikian maju adalah adanya ideologi Islam yang diemban negara di dalam dan luar negeri. Kewajiban menerapkan syariat Islam di dalam negeri menjadikan kaum muslimin bersemangat mempelajari tsaqafah Islam dan iptek. Para ulama bermunculan dari berbagai disiplin ilmu.

Perintah dakwah dan jihad ke luar negeri mendorong Khilafah menjadi negara industri terkemuka. Khilafah membangun industri peralatan, yaitu industri yang menghasilkan mesin-mesin. Sehingga pendidikan diarahkan pada penemuan dan inovasi, bukan membentuk skill tenaga kerja terampil seperti pendidikan vokasi yang sedang marak saat ini.

Sebagai hasil dari kualitas SDM yang unggul, Khilafah selama berabad-abad menjadi negara adidaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Juga menjadi negara sejahtera yang membuatnya tak hanya mampu memakmurkan rakyatnya, tapi bahkan mampu membantu negara lain yang sedang kesulitan.

Jika Indonesia ingin maju seperti ini, kuncinya adalah penerapan ideologi Islam di dalam dan luar negeri. Sekaligus menerapkan sistem pendidikan yang memiliki tujuan jelas, yaitu mencetak individu berkepribadian Islam dan sekaligus pakar dalam iptek. Akan muncul generasi ilmuwan-ulama sebagai output standar pendidikan, sehingga Indonesia (bersama negeri muslim lainnya) menjadi negara maju nan terkemuka. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan