[News] Masifnya Kerja Sama Indonesia dan Negara-Negara ASEAN dengan Cina, Demi Siapa?

MuslimahNews.com, INTERNASIONAL — Sesuai rencana, Jumat 2/4/2021 kemarin, Menteri luar negeri Indonesia, Retno Marsudi bertemu empat mata dengan Menlu Cina Wang Yi di Beijing.

Keduanya membahas soal isu Myanmar dan soal kerja sama menciptakan kawasan Indo-Pacific yang stabil, damai, dan sejahtera di tengah situasi dunia yang makin penuh tantangan.

Retno menyampaikan bahwa Indonesia akan terus konsisten untuk memegang prinsip-prinsip ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Menurutnya, dengan memegang prinsip-prinsip ini, sentralistis ASEAN akan dapat terjaga dan implementasi kerja sama penting untuk diarahkan pada kerja sama ekonomi yang sifatnya konkret dan saling menguntungkan.

Tak Hanya Indonesia

Sebelumnya, ada tiga negara ASEAN yang secara bergantian telah menggelar pertemuan bilateral dengan Wang Yi di Provinsi Fujian, Cina. Mereka adalah Menlu Singapura Vivian Balakrishnan, Menlu Malaysia Hishammuddin Hussein, dan Menlu Filipina Teodoro Locsin.

Kunjungan empat Menlu ini menunjukkan persahabatan yang kian mendalam dan meningkatnya interaksi antara Cina dan tetangga-tetangganya di ASEAN. Terlebih tahun ini memang menandai 30 tahun hubungan Cina dan ASEAN.

Sebelumnya, Wang Yi telah lebih dulu mengunjungi beberapa negara ASEAN, termasuk bertemu Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, serta Menlu RI, Retno.

Terkait hal ini Juru Bicara Kemenlu Cina, Hua Chunying mengatakan, kunjungan ini ditujukan untuk meningkatkan komunikasi dengan negara-negara ASEAN, memperkuat rasa saling percaya, memperdalam kerja sama antiepidemi, meningkatkan kerja sama Belt Road Initiative (BRI/OBOR), dan meningkatkan kontribusi dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di kawasan. Termasuk yang menjadi isu penting adalah isu Myanmar.

ASEAN Hanya Medan Pertarungan Hegemoni AS-Cina

Menurut pengamat politik Internasional, Pratma Julia Sunjandari, masifnya kerja sama Cina dengan negara-negara di kawasan ASEAN sesungguhnya tak lepas dari persaingan hegemoni politik antara Cina dengan Amerika di kawasan Asia Pasifik.

Maklum, kawasan ini menjanjikan posisi strategis bagi pertarungan geopolitik, sekaligus menjadi medan pertempuran megakapitalis global.

Dari sisi Amerika sendiri, Pratma menilai bahwa pergantian rezim pemerintahan di sana tak membawa perubahan signifikan bagi politik luar negerinya di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia. Pemerintahan Biden-Harris, menurutnya, masih menjalankan siasat Trump-Pence, yakni Free and Open Indo Pacific (FOIP).

Hanya saja dalam pandangan Pratma, Biden lebih memilih diplomasi akomodatif yang menekankan kerja sama multilateral.

“Karena itu di awal pemerintahannya, untuk kawasan Asia Pasifik, Biden mengumpulkan sekutu tradisionalnya, Australia dan Jepang, plus India, yang tergabung dalam Quadrilateral Security Dialogue (QUAD). Tujuannya jelas, yakni menghadang ambisi Cina untuk menjadi negara pertama di kawasan itu”, tegasnya.

Pratma juga menilai, Cina sendiri tentu tak mau jadi pecundang. Keberaniannya untuk menantang AS dalam perang dagang yang berlangsung sejak 2018, manuver militernya di Laut Cina Selatan (LCS), serta pelanggaran konsensus internasional di LCS, Hongkong, Taiwan dan Xinjiang, menjadi perlawanan yang menguras energi AS.

“Sampai-sampai dalam dokumen Interim Strategic Guidance for the National Security Strategy, AS menyebut kata “Cina” sebanyak 15 kali, sedangkan “Rusia”—musuh bebuyutan lainnya—hanya disebutkan lima kali”, katanya.

Menurut Pratma, selama ini AS cukup percaya diri hingga menganggap ASEAN akan mau memperkuat rencananya dalam FOIP dan turut menghadang Cina dalam kasus LCS dan pelanggaran HAM. Namun menurutnya, banyak pengamat politik internasional yang menganggap Cina ‘lebih paham kebutuhan ASEAN’ daripada AS.

Apalagi dalam pandangan Pratma, penguasa-penguasa ASEAN lebih pragmatis dan oportunistis.

“Dalam kondisi ekonomi yang kolaps dan diperparah oleh pandemi Covid-19, negara-negara ASEAN butuh tawaran kerja sama ekonomi yang lebih realistis. Karena itu, Cina masih optimis dan amat agresif menawarkan “kebutuhan” ASEAN. Proyek ambisius Belt and Road Initiative (BRI) dianggap Cina masih akan disambut antusias oleh ASEAN. Bahkan Biden sendiri mengakui Cina memiliki keunggulan proyek-proyek perkeretaapian dan kendaraan listrik”, tegasnya.

Sebagaimana dimaklumi, tren ekonomi yang akan berkembang, dan ini pun menjadi visi pemerintahan Biden adalah proyek ramah lingkungan. Cina, seperti biasa, amat sigap menawarkan alternatif yang dianggap lebih menguntungkan bagi ASEAN, sebagai target pasar utama.

Lantas bagaimana dengan Indonesia?

Dalam pandangan Pratma, sekalipun bisa jadi akan ada diplomasi yang alot antarkedua belah pihak, mengingat Indonesia harus menjaga reputasi sebagai pionir ASEAN yang selaras dengan kepentingan Amerika, namun posisi tawar Indonesia amat rendah terhadap Cina.

Ia memprediksi, dengan mekanisme pemerintahan yang bercorak oligarki yang dianut negeri ini, maka yang akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam diplomasi itu hanyalah proyeksi keuntungan bagi kalangan tertentu saja.

Dalam pandangan Pratma, masyarakat sebetulnya mengerti betul situasi ini, karena berkali-kali dihadapkan dengan berbagai realitas yang menunjukkan bahwa kesepakatan dengan Cina tidak pernah menguntungkan rakyat.

Namun menurutnya, sekalipun rakyat geram, realitas seperti ini tidak akan pernah berakhir selama rezim berada dalam posisi tidak memiliki kemandirian dalam sikap politik. Apalagi roda pemerintahan di negeri ini nyata-nyata hanya dikendalikan oleh segelintir orang yang rakus akan keuntungan proyek-proyek yang menyangkut hajat vital masyarakat.

“Jadi, Indonesia menurutnya tidak hanya keok di depan Cina, namun juga pada AS, Australia dan negara kafir lainnya. Karena itu waspada dan kritik itu tidak hanya ditujukan pada Cina, tapi semua negara kafir tersebut,” tegasnya.

Terakhir, Pratma pun mengingatkan, “Tabiat negara kafir itu adalah melanggengkan penjajahan. Tak ada peri kemanusiaan, tak ada kemakmuran. Yang ada adalah eksploitasi alam dan manusia, demi memuaskan keserakahan mereka.”

Sehingga, masyarakat memang patut terus mengawal, agar kerja sama apa pun yang dilakukan pemerintah dengan negara-negara adidaya tak malah membawa kemudaratan buat mereka. [MNews/SNA-Gz]

Tinggalkan Balasan