Prostitusi Anak: Kegagalan Negara Lindungi Warga


Penulis: Ustaz Iwan Januar


MuslimahNews.com, KELUARGA — Prostitusi anak di tanah air terkuak lagi. Aparat menggerebek hotel milik seorang artis dan foto model ibu kota. Belasan anak di bawah umur ditemukan.

Polisi menuturkan, anak-anak belia itu dijajakan dengan tarif 400 ribu rupiah hingga satu juta. Penggerebekan ini menambah panjang daftar jaringan prositusi anak di tanah air.

Prostitusi anak memang terus menjamur di tanah air. Berulang kali polisi menangkap mucikari kelas receh yang menjajakan PSK di bawah umur atau mengamankan anak-anak usia SMP yang kedapatan menjajakan diri sebagai pelacur. Sebagian memanfaatkan media sosial sebagai sarana menjual diri pada lelaki hidung belang.

Temuan prostitusi anak di hotel milik artis tersebut menunjukkan prostitusi di tanah air sudah memiiliki sindikat yang mengelolanya.

Ada perekrutan, penampungan, yang mengiklankan dan mencari pelanggan, hingga jaringan keamanan. Inilah monster kejam ciptaan sistem kapitalisme yang memangsa umat manusia.

Situs The Asean Post melaporkan bahwa sejak awal tahun 2000, prostitusi anak di tanah air meningkat, terutama di sejumlah daerah seperti Bali dan Batam.

Menurut situs tersebut, meningkatnya pelacuran anak-anak sebagai bagian “sex tourism”, di mana Indonesia telah menjadi negara tujuan utama humantrafficking.

(https://theaseanpost.com/article/indonesias-child-prostitution-problem)

Diperkirakan ada 100 ribuan anak-anak dan perempuan jadi korban human trafficking setiap tahun di Indonesia, di mana 30 persennya berusia di bawah 18 tahun.

Malah menurut Women’s Institute, sekitar 43.5% korban trafficking berusia 14 tahun. Dari segi kelamin, anak-anak lelaki justru lebih disukai kaum pedofil yang banyak melakukan sex tourism.

Selain karena faktor selera, juga karena membawa anak lelaki dalam jaringan prostitusi berisiko lebih kecil ketimbang membawa anak perempuan.

Ini bukan saja persoalan di tanah air, tapi di seluruh dunia. Situs UNICEF melaporkan diperkirakan ada 150 juta anak perempuan dan 73 juga anak lelaki usia di bawah 18 tahun yang mengalami kekerasan dan eksploitasi seksual.

Baca juga:  Prostitusi Calon Bunda Hancurkan Generasi Takwa

(https://www.unicef.org/media/media_45451.html)

Pada tahun 2000, ditaksir ada 1,8 juta anak mengalami eksploitasi seksual di jaringan prostitusi dan pornografi. Ada sekitar satu juta anak terjerumus ke dalam dunia prostitusi setiap tahunnya.

Tidak salah kalau kita katakan jaringan prostitusi—khususnya yang melibatkan anak-anak—lahir dari rahim kotor kapitalisme, yang dalam sistem ini ada teori economic good dan supply-demand.

Bagi pelaku bisnis di alam kapitalisme, barang ekonomi (economic good) adalah apa saja yang ada peminatnya dan harganya cocok sehingga bisa ditransaksikan, termasuk prostitusi.

Teori supply creates its own demand, juga membuat para muncikari ini tak pernah kehilangan pelanggan.

Dengan media sosial, sindikat prostitusi anak itu kian meluaskan jaringannya ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dunia.

Prostitusi anak adalah komoditas ekonomi bagi sebagian orang. Mereka melihat peluang bahwa ada lelaki-lelaki bejat yang siap membayar berapa saja untuk itu.

Kerusakan sistem kapitalisme bukan saja membuat orang jadi rakus, tapi juga jadi liar dan hilang sifat kemanusiaan, sampai-sampai menjadikan anak-anak sebagai objek pelacuran dan pornografi.

Termasuk, orang tua yang menjual anak gadisnya ke lelaki hidung belang baik untuk diambil uangnya atau sebagai jalan popularitas menjadi selebritas.

Selain kerakusan dan selera bejat sejumlah orang, faktor kemiskinan berkontribusi pada maraknya prostitusi anak.

Ratusan mungkin ribuan anak melacurkan diri atau dijebak dalam jaringan prostitusi karena impitan kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang pada September 2020, atau setara dengan 10,19 persen dari total penduduk di Indonesia. Pandemi selama setahun lebih menambah jumlah warga miskin.

Anak-anak yang datang dari keluarga miskin ini rawan menjadi korban human trafficking. Iming-iming diberi pekerjaan kemudian masuk perangkap prostitusi.

Kejamnya lagi, para pelaku penculikan ini juga masih mengutip uang dari para korban setiap kali terjadi transaksi. Anak-anak ini pun dijaga ketat, dan terancam keselamatan hidupnya.

Baca juga:  Prostitusi Online, Wabah Dunia Tanpa Khilafah

Tidak dimungkiri ada juga sebagian anak yang secara sadar melacurkan diri karena kemiskinan. Mereka menjajakan diri secara individual atau berkelompok dan dikelola seorang muncikari.

Beberapa kasus yang diungkap kepolisian menemukan fakta sejumlah muncikari sama-sama masih di bawah umur, usia SMP, dan teman mereka juga.

Di tanah air, ada beberapa daerah yang orang tua justru terlibat dalam prostitusi anak. Mereka melacurkan anak-anak mereka.

Selain karena tekanan ekonomi juga karena perbuatan tersebut sudah jadi budaya di kampung mereka. Praktik pelacuran anak itu juga dilakukan di rumah-rumah mereka.

Meningkatnya pelacuran anak di tanah air adalah gambaran negara gagal melindungi warganya sendiri. Gagal memberikan jaminan kebutuhan hidup, dan gagal menjamin keamanan sosial sampai-sampai mereka menjadi korban human trafficking.

Padahal, masalah ini sudah sering diingatkan banyak kalangan, seperti KPAI dan sejumlah LSM serta tokoh pendidikan. Namun, hingga hari ini tak ada penanganan serius oleh pemerintah dari masa ke masa.

Publik patut bertanya, apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menangani persoalan ini? Apakah ini akan dibiarkan terus berkelanjutan?

Dalam syariat Islam, sistem kehidupan yang paripurna, kaum muslimin—keluarga apalagi pemerintah—diberikan tanggung jawab untuk melindungi setiap anggota keluarga.

Di level keluarga, ayah bertanggung jawab memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya. Selain juga menjaga keamanan mereka dari berbagai gangguan.

Di level masyarakat, setiap anggota masyarakat ada kewajiban untuk saling ta’awun bil birri wa taqwa (tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan) pada siapa saja, termasuk memberikan bantuan sosial dan juga menjamin rasa aman lingkungan.

Tentu saja pihak yang paling bertanggung jawab dalam persoalan masyarakat adalah negara. Pemerintah, dalam hal ini Khilafah Islamiah, harus bisa menjadi junnah/perisai yang melindungi rakyat.

Khalifah dan aparatnya harus melayani kebutuhan masyarakat sesuai syariat Islam seperti jaminan kebutuhan pokok, dengan bekerja keras mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, selain juga menjamin pendidikan dan layanan kesehatan warga.

Baca juga:  Prostitusi Online, Wabah Dunia Tanpa Khilafah

Syariat Islam dan Khilafah Islamiah tidak menolerir prinsip bisnis ala kapitalisme. Setiap bisnis mesti berdasarkan ketentuan syariat.

Prositusi, klub malam yang sajikan tarian mesum, atau aktivitas bisnis seperti toko-toko dan pameran yang mengeksploitasi penampilan kaum perempuan dan lelaki akan dilarang karena dapat mengantarkan pada perkara yang haram.

Negara akan mengaplikasikan kaidah syariat:

الوسيلة إلى الحرام حرام

“Sarana yang dapat mengantarkan pada yang haram adalah haram.”

Negara juga akan menjatuhkan sanksi keras pada sindikat atau pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan prostitusi.

Sanksi yang diberikan akan dijatuhkan sesuai keterlibatan mereka: siapa saja yang terlibat dalam penculikan, penyekapan, penipuan, kekerasan, pelecehan seksual dan pemerkosaan akan diberikan sanksi atas setiap tindakan tersebut.

Adapun korban, mereka tidak akan dijatuhkan sanksi karena status mereka adalah korban dan dipaksa melakukan tindakan kriminal. Mereka terbebas dari segala sanksi.

Mungkinkah ini jadi realitas atau fantasi di negeri sekuler kapitalisme? Mustahil.

Ini hanya bisa terwujud dalam masyarakat dan negara yang berlandaskan akidah Islam, dimana para pemimpin dan rakyatnya berpijak pada keimanan, dan muncul ketaatan pada Allah Swt..

Dalam sistem seperti itu, jangankan nyawa dan kehormatan manusia, nasib seekor keledai pun amat diperhatikan para pemimpin, sebagaimana perkataan Khalifah Umar bin Khaththab ra. yang masyhur,

وَلَوْ هَلَكَ حَمَلٌ مِنْ وَلَدِ الضَّأْنِ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ ، ضَائِعًا ؛ لَخَشِيتُ أَنْ يَسْأَلَنِي اللَّهُ عَنْهُ

“Jika ada anak domba mati sia-sia di tepi sungai Eufrat (di Irak), sungguh aku takut Allah akan menanyaiku tentang hal itu.” (HR Adz-Dzahabi).

Nasib anak domba saja begitu dicemaskan oleh para khalifah, apalagi nasib anak-anak manusia? Demikianlah keunggulan sistem kehidupan Islam. Renungkanlah. [MNews/Juan]

Sumber: https://www.iwanjanuar.com/prostitusi-anak-kegagalan-negara-lindungi-warga/

Tinggalkan Balasan