[News] Impor Garam Sistematis, Menghalangi Swasembada

MuslimahNews.com, NASIONAL — Impor garam kembali dibuka. Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengungkapkan alasan pemerintah ini berkaitan dengan kuantitas dan kualitas garam lokal. Menurutnya, garam impor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri. Namun, kualitas garam lokal belum sesuai dengan yang dibutuhkan industri. (kompas.com, 19/3/2021).

Jika terealisasi seluruhnya, impor 2021 ini juga akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Menurut data UN Comtrade, impor garam terbesar RI pernah dicapai pada 2018 sebanyak 2,839 juta ton dan 2011 2,835 juta ton.

Ketua Asosiasi Petani Garam Indonesia (APGI) Jakfar Sodikin menyayangkan keputusan impor garam yang terus berlanjut, apalagi disertai pembatalan target swasembada. APGI menilai impor garam akan semakin membuat petambak terpuruk karena harga garam di tingkat petani akan semakin tertekan seiring membanjirnya pasokan garam impor.

Alih-alih membuat kebijakan sistematis memenuhi kebutuhan garam industri melalui keputusan impor garam (sesuai UU Cipta Kerja), pemerintah justru membatalkan target swasembada dan mengabaikan jeritan petambak garam akibat panen melimpah dan tidak lakunya garam lokal.

Menyoroti hal ini, pengamat kebijakan publik, Ustazah Emilda Tanjung dalam Live Discussion MuslimahNewsCom bertajuk “Impor Garam Sistematis Menghalangi Swasembada” (26/3/2021) menyatakan ada polemik dalam impor garam ini.

Pertama, kuantitas dan kualitas belum mencukupi produksi di bawah volume kebutuhan khususnya untuk kebutuhan industri, kualitas pun belum memenuhi standar industri, serta data yang  tidak sinkron.

Kedua, nasib petambak rakyat terus menderita, harga jual yang tidak menguntungkan petambak, petambak rakyat makin menyusut, dan garam tidak terserap di pasar, serta lahan tambak yang terbengkalai.

Baca juga:  Membidik Akar Masalah Kelaparan di Negeri Pertanian

Ketiga, ketergantungan impor. Volume impor terus tinggi, pada tahun 2019 sebanyak  2,3 juta ton, tahun 2020 sebanyak 2,9 juta ton, dan tahun 2021 direncanakan 3,07 juta ton. Tingginya volume impor berimbas pada anggaran besar.

Kisruh Garam, Akibat Logika Neoliberal Sistem Batil Demokrasi

Ustazah Emilda menggambarkan besarnya potensi yang dimiliki Indonesia, yakni luas lahan garam nasional sebesar 27.047,65 ha dengan jumlah petambak sebanyak 19.503 orang. Indonesia pun memiliki potensi gunung garam seperti di Kalimantan Timur dan juga masih bisa melakukan perluasan lahan tambak baru.

“Untuk memaksimalkan potensi ini sebenarnya tidak membutuhkan teknologi yang mahal,” ujarnya.

Akan tetapi, dengan potensi yang besar ini produksi masih rendah sebab tidak semua lahan dikelola dengan optimal, teknologi masih tradisional, dan masih bergantung pada cuaca.

“Terlebih terjadi  kisruh di sektor distribusi, yakni biaya transportasi mahal, rantai tata niaga yang terlalu panjang, banyaknya distorsi pasar,  adanya kartel, dan penyerapan rendah,” jelasnya.

Ustazah Emilda menerangkan tidak terkelolanya potensi, serta buruknya produksi dan distribusi terjadi bukan hanya karena masalah teknis tetapi akibat logika neoliberalisme.

“Pemerintah hanya hadir  sebagai regulator, operator, unit pelaksana teknis pemerintah, dan otonomi daerah atau desentralisasi kekuasaan. Akhirnya mereka membuat aturan justru untuk kemaslahatan korporasi,” kecamnya.

Menurutnya kehadiran pemerintah sebagai regulator juga tampak pada liberalisasi BUMN garam. Akhirnya pengaturan garam dikendalikan korporasi (produsen/investor besar, importir dan distributor).

“Akibatnya pula PT Garam (BUMN) tidak memiliki fungsi  ri’ayah (pelayanan), namun berperan laiknya korporasi swasta,” ujarnya.

Baca juga:  Pengelolaan Transportasi Laut yang Menyejahterakan Rakyat: Butuh Khilafah

Ia memaparkan akar mendasar dari kisruh pergaraman adalah pertama pemerintah menerapkan politik dan tata kelola neoliberal, kedua penerapan konsep good governance, dan reinventing governance, ketiga politik sistem ekonomi kapitalis dan sistem pemerintahan demokrasi neoliberalisme, keempat sistem ekonomi kapitalis dan sistem politik demokrasi, serta kelima sistem kehidupan sekuler kapitalistik.

Ustazah Emilda mengkritisi solusi pemerintah yang tidak menyentuh akar masalah sebab masih menggunakan logika neoliberalisme. Korporatokrasi pun kian dalam, bisa dilihat dari pemerintah giat mengundang investor, impor terus-menerus, mengandalkan korporasi dalam menyerap garam rakyat, hingga penetapan HET.

“Kondisi ini tentu saja membuat masyarakat dan petambak rakyat makin sengsara,” tukasnya.

“Akibatnya Indonesia batal swasembada pada 2022 sesuai pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin,” lanjutnya.

Perlu Islam Kafah dalam Tata Kelola Garam

Ustazah Emilda menekankan, hal ini berbeda dengan tata kelola garam dalam Khilafah yang berbasis  syariat.

“Sistem kehidupan Islam dengan Khilafah yang ditopang sistem ekonomi Islam, politik ekonomi Islam, sistem politik Islam, maupun politik pemerintahan Islam mampu mewujudkan peran pemerintah sebagai raa’in (pelayan) dan junnah (perisai) yang akan melindungi rakyat,” tuturnya.

Ia memperinci bagaimana negara hadir secara benar dengan prinsip yang benar, yaitu pertama, negara dan pemerintah bertanggung jawab langsung, mulai dari perencanaan (produksi-distribusi-konsumsi) hingga realisasi, yaitu pemenuhan hajat rakyat dan keberlangsungan usaha petambak.

Sebagaimana sabda Rasul saw., “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad, Bukhari)

Dalam hal produksi, negara memaksimalkan potensi sumber daya alam dengan mendukung para petambak memaksimalkan produksi melalui  edukasi dan pelatihan, dukungan sarana produksi, serta infrastruktur penunjang.

Baca juga:  Lingkaran Angker Korupsi Benih Lobster

“Untuk distribusi, negara menciptakan pasar yang sehat dan kondusif serta menghilangkan penyebab distorsi pasar. Sedangkan pada konsumsi, negara menjamin penyediaan bahan makanan halal dan thayyib,” urainya.

Kedua, institusi  teknis yang menjadi perpanjangan tugas negara atau BUMN wajib mengedepankan  fungsi pelayanan. Ketiga, edukasi dan sanksi yang berefek jera kepada pelaku kejahatan pangan termasuk pelaku kartel. Keempat, anggaran yang berbasis Baitulmal.

Sementara itu, dalam Khilafah, impor merupakan bagian dari aktivitas perdagangan luar negeri yang harus mengikuti hukum Islam serta mengedepankan kemaslahatan Islam dan kaum muslimin.

“Dilakukan atau tidaknya impor tergantung pandangan negara atau khalifah. Bukan karena intervensi atau keterikatan pada perjanjian internasional. Ketika kebijakan impor diambil, maka harus memperhatikan status negara pengimpor dan  status hukum barang,” ucapnya.

Maka, Ustazah Emilda menegaskan persoalan dan kisruh garam hanya bisa selesai jika sistem di negeri ini dibenahi dan diubah menjadi sistem Islam melalui institusi daulah Khilafah yang menjaga persoalan rakyat termasuk persoalan garam.

Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah dalam setiap lini kehidupan, maka keberkahan dan kesejahteraan umat insyaallah akan didapat. Sesuai firman-Nya,

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (QS Al Anfaal: 24) [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan