[Editorial] Siapa Tak Ingin Selamat?

MuslimahNews.com, EDITORIAL — Tagar #YukSelamatBersama diluncurkan Kementerian Perhubungan pertengahan Maret 2021 lalu. Tagar ini disosialisasikan dalam rangka kampanye keselamatan transportasi demi mengingatkan semua pihak agar turut aktif membudayakan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan sehat.

Tak dimungkiri, urusan keselamatan transportasi masih jadi PR besar di Indonesia. Berbagai kecelakaan terus terjadi tiap hari. Tak hanya di darat, tapi juga di laut dan udara. Tak terhitung jumlah nyawa melayang, mengingat tak semua kasus terbaca radar pemberitaan.


PIHAK Mabes Polri membeberkan, dalam kurun waktu satu minggu saja, yakni periode tanggal 1-7 Maret 2021 lalu, telah terjadi 1.239 insiden kecelakaan di seluruh Indonesia. Dari insiden ini, setidaknya ada 261 korban tewas, dan 168 luka ringan, 1.308 luka berat dengan angka kerugian mencapai Rp. 2,36 miliar (Indozone, 8/3/2021).

Pada akhir tahun lalu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi  (KNKT) melaporkan bahwa dari tahun ke tahun tren kecelakaan terus mengalami peningkatan. Terutama traffic fatality atau kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan angkutan di jalan raya (LLAJ).

Pada tahun 2001 misalnya terdapat 10 ribu orang meninggal dunia. Sementara di 2019 lebih dari 40 ribu orang meninggal dunia. Artinya di tahun 2019 itu ada 70 orang tewas sia-sia di jalan raya per harinya, atau rata-rata tiga nyawa per jamnya (Tempo.co, 12/2020).

Lalu untuk kasus kecelakaan moda udara, Indonesia pun termasuk pemegang rekor di Asia. KNKT menginvestigasi 334 kecelakaan penerbangan dalam satu dekade terakhir (2011-2020) dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 582 orang. Sedangkan korban luka mencapai 91 orang (Katadata, 2021).

Bahkan Indonesia sempat mengalami masa buruk ketika mengalami enam insiden pada 1988, serta tujuh kecelakaan penerbangan di tahun 2009. Sampai-sampai Amerika Serikat pada kurun 2007 hingga 2016 dan Uni Eropa pada 2007 hingga 2018, sempat mengeluarkan larangan maskapai penerbangannya beroperasi di Indonesia.

Alasannya, jaminan keselamatan di Indonesia dianggap sangat minim. Selain itu, jumlah tenaga teknis terampil, personel terlatih, prosedur pencatatan, dan pemeriksaan penerbangan juga dipandang tak memadai.

Baca juga:  Berebut Lapak di Udara Indonesia

Adapun untuk moda laut, juga tak kalah mengerikan. Sepanjang 2019 misalnya, KNKT mencatat ada 399 laporan kecelakaan kapal laut dan 32 persen diantaranya melibatkan kapal penumpang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2018 di mana ada 354 laporan kecelakaan dan 26,5 persennya melibatkan kapal penumpang. (Antara, 12/2019)


PIHAK stake holder, dalam hal ini pemerintah melalui Kemenhub mengklaim telah melakukan berbagai upaya untuk mengeliminir kasus kecelakaan transportasi yang trennya terus meningkat. Namun nyatanya, daftar kasus kecelakaan terus saja bertambah.

Faktor alam, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia pun sering diklaim sebagai penyebab utama terjadinya kasus-kasus kecelakaan. Namun dari semua itu, faktor yang sering dijadikan sebagai kambing hitam adalah faktor human error, seperti faktor kemampuan operator moda transportasi (skill atau profesionalitas), kelelahan, dan kecerobohan.

Namun jika dicermati, faktor human error pun harus dievaluasi. Karena faktor ini tentu tak bisa dilepaskan dari faktor-faktor teknis dan paradigmatis lainnya. Termasuk soal kelaikan sarana dan prasarana transportasi, dukungan teknologi, aturan transportasi dan penegakkannya, serta faktor profesionalitas (kualitas dan kapasitas) operator moda transportasi yang terkait dengan kebijakan pendidikan.

Tentang hal ini, diakui pula oleh Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Harya Dillon. Menurutnya, keselamatan transportasi harus dilaksanakan melalui 3 aspek utama, yakni engineering, education, dan enforcement.

Engineering transportasi di sini maksudnya  pihak stake holder harus memasang atau membuat infrastruktur transportasi yang dapat memperkecil risiko kecelakaan. Termasuk menguji kelaikan kendaraan yang beroperasional di masyarakat dengan ketat.

Tak cukup hanya itu. Menurutnya, masyarakat pun harus diedukasi dengan masif agar mereka sadar tentang pentingnya menaati peraturan transportasi. Lalu mesti didukung pula dengan proses enforcement, seperti rem check secara reguler yang dilakukan oleh kementerian perhubungan sebagai pihak berwenang, dan lain-lain (dephub.go.id, 21/03/2021).

Pertanyaannya, siapa pihak yang paling bertanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk memenuhi ketiga aspek itu? Tentu pemerintah!


JIKA mau jujur, semua hal yang menyangkut faktor-faktor pendukung untuk terselenggaranya transportasi aman, nyaman, murah, dan merata memang masih jauh dari ideal. Terbukti untuk transportasi darat saja misalnya, banyak daerah-daerah yang belum terjamah oleh pembangunan infrastruktur jalan. Tak hanya di perdesaan, tapi juga di perkotaan.

Baca juga:  Terbang Murah tanpa Bergantung Asing

Jika pun sudah terjamah, kualitas jalan dan sarana prasarana pendukungnya pun tak sesuai dengan harapan. Jalan yang sempit dan berlubang, atau banjir di musim hujan, ditambah fasilitas yang kurang, mulai rambu, tempat rehat dan pengaman, sudah sangat biasa kita temukan. Bahkan pun di jalan-jalan berbayar. Wajar jika kecelakaan menjadi hal yang sulit dihindarkan.

Padahal dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sarana dan prasarana transportasi tentu merupakan kebutuhan yang sangat vital. Transportasi adalah wasilah berlangsungnya proses distribusi barang dan mobilisasi manusia yang dibutuhkan untuk meraih kesejahteraan, kapan pun dan dimana pun mereka berada.

Terlebih Indonesia adalah negara dengan wilayah yang sangat luas dengan kontur yang beragam. Bahkan setidaknya ada lebih dari 17 ribu pulau yang tentu hanya bisa terhubung jika ada sistem transportasi multi moda yang mumpuni dan terintegrasi, serta didukung oleh teknologi dan SDM yang memadai.

Yang selama ini terjadi, posisi negara hanya menjadi regulator dan fasilitator saja, termasuk dalam penyediaan sistem transportasi nasional. Pemerintah dalam hal ini menggandeng pihak swasta, baik lokal maupun asing untuk memenuhi kebutuhan transportasi rakyat, terutama karena alasan minimnya modal. Lalu selanjutnya membuat sedikit regulasi yang ternyata sering kali bermasalah dalam penegakannya.

Maka aroma kapitalisasi pun begitu kental dalam dunia transportasi. Biaya perjalanan menjadi begitu mahal dan berefek pada mahalnya barang-barang produksi dan konsumsi. Seolah-olah jalan mulus dan fasilitas harus setara dengan harga. Maka akses rakyat terhadap kebutuhan vital pun menjadi terkendala. Semua tergantung kepentingan dan hitungan-hitungan bisnis pihak swasta.


INILAH konsekuensi penerapan sistem kapitalis sekuler dalam kehidupan bernegara. Penguasa tak bertanggung jawab penuh dalam mengurus rakyatnya. Bahkan niscaya memosisikan dirinya sebagai pelaku bisnis yang bekerja sama dengan pihak kapitalis. Sehingga posisi mereka seolah sedang berdagang dengan rakyatnya.

Baca juga:  Perjudian Nyawa di Jalan, di Mana Negara?

Kondisi ini jauh berbeda dengan sistem Islam. Negara dalam Islam berposisi sebagai penggembala, pengurus sekaligus pengayom rakyatnya. Penguasa akan melakukan apa pun yang dibutuhkan untuk menyejahterakan rakyatnya.

Dalam praktiknya, semua ini ditunjang penuh seperangkat aturan Islam, yang jika seluruhnya diterapkan akan mampu mewujudkan kesejahteraan.

Secara politik, negara atau penguasa akan tertuntun untuk melaksanakan peran dan fungsinya yang mulia, yakni sebagai pengurus dan penjaga, jauh dari intervensi kepentingan lain di luar kemaslahatan umat dan kedaulatan negara. Dan kesadaran ini muncul dari pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab ruhiyah yang berdimensi dunia akhirat.

Begitu pun dalam aspek ekonomi, aturan Islam memberi jaminan kesejahteraan yang tiada tara. Dengan aturan tentang kepemilikannya yang luar biasa, negara akan memiliki modal yang cukup untuk menyediakan segala kebutuhan vital rakyatnya, termasuk urusan transportasi, dengan pemenuhan yang maksimal. Aman, murah, bahkan tak berbayar, serta nyaman.

Hal ini tentu didukung oleh sistem-sistem Islam lainnya, seperti sistem pergaulan, sistem sanksi, dan lain-lain yang satu sama lain saling mengukuhkan. Dan semua ini telah terwujud dalam sejarah peradaban Islam, di mana negara mampu mewujudkan perhatian penuh akan kesejahteraan rakyatnya di berbagai bidang.


DENGAN demikian, wacana mewujudkan transportasi aman bukan sekadar persoalan teknis semata, tapi berawal dari paradigma kepemimpinan.

Sistem kapitalisme jelas tak mampu menjadi solusi karut-marut masalah transportasi. Karena penyelesaiannya berkelindan dengan berbagai kepentingan. Sementara kepemimpinan Islam memulai langkahnya dari sebuah kesadaran besar bahwa amanah kepemimpinan bisa menjadi sesalan di kekekalan.

Itulah yang sering ditangisi Khalifah Umar ra., “Seandainya seekor keledai terperosok di Kota Baghdad karena jalanan rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah Ta’ala, ‘Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya?’”

Bayangkan, hanya keledai saja begitu menjadi perhatian khalifah Umar ra., lantas bagaimana dengan manusia? Namun sebaliknya, bagi penguasa hari ini, jangankan nasib seekor keledai, nasib manusia saja tak lebih dari sekadar angka-angka! [MNews/SNA]

Tinggalkan Balasan