BeritaNasional

Tiga “Policy Brief”, Atasi Kekerasan terhadap Perempuan?

MuslimahNews.com, NASIONAL — Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan tiga policy brief (ringkasan kebijakan) untuk diserahkan kepada pemerintah secara virtual di kanal Komnas Perempuan (24/3/2021), mencakup pemenuhan hak konstitusional, dampak dan kebijakan di mata perempuan, serta resiliensi perempuan di masa pandemi Covid-19.

Komisioner Komnas Perempuan, Retty Ratnawati, memaparkan policy brief pertama yaitu pemenuhan hak konstitusional perempuan ditujukan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di era pandemi Covid-19. Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 6% pada 2019 (431.471 kasus) dibandingkan 2018.

Menurutnya , KDRT menjadi jenis kekerasan yang paling banyak terjadi, yaitu 75% (11.105 kasus) dari total 14.719 kasus. Begitu pun Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) melaporkan tingginya KDRT sebanyak 110 kasus dalam tiga bulan saja, sejak pemberlakuan PSBB atau 16 Maret—20 Juni 2020.

Jenis KDRT terbanyak dalam enam bulan terakhir adalah kekerasan psikologis diikuti tekanan ekonomi. “Pandemi ini berpotensi menyebabkan terhambatnya penanganan kasus kekerasan bagi korban, kehilangan akses layanan kesehatan karena karantina wilayah, dan berkurangnya jumlah fasilitas layanan pengaduan,” ujar Retty.

Ia menjelaskan, KDRT tidak hanya dialami perempuan yang tidak bekerja. “Bahkan ditemukan, kekerasan dari hari ke hari semakin sering dialami oleh perempuan pekerja paruh waktu,” katanya

Baca juga:  Catahu 2021: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat Selama Pandemi

Untuk itu, Komnas Perempuan merekomendasikan kehadiran negara dalam merespons pandemi dalam menjamin tambahan layanan, berpihak kepada perempuan, dan tetap membuka layanan selama masa kegawatdaruratan sebagai pemenuhan hak konstitusional perempuan di era pandemi.

Policy brief kedua, Komnas Perempuan menyoal dampak pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB melalui kacamata perempuan. Komisioner Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshori, menyatakan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menutup sekolah, layanan kesehatan, dan larangan pertemuan keagamaan atau nonkeagamaan untuk mencegah penularan covid-19 memberikan dampak negatif pada perempuan dan anak perempuan dalam jangka panjang.

Terdapat tujuh temuan yang dikaji yaitu akses terhadap program jaminan sosial berbasis gender, hak atas perlindungan dan rasa aman dengan perubahan UU No. 40/2004, risiko beban ganda terutama pekerjaan feminin yang dilekatkan pada perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dampak ekonomi terhadap kesempatan kerja bagi perempuan, dan keterbatasan akses dan informasi melalui daring.

Policy brief ketiga, Komnas Perempuan meneliti resiliensi (daya lenting) perempuan dalam menyikapi pandemi Covid-19. Salah satu temuan kajian Komnas Perempuan yakni tingginya daya lenting perempuan untuk meredam dampak, beradaptasi terhadap pandemi, dan berjejaring sesama perempuan.

Baca juga:  Siapa Pelindung Perempuan dari Kekerasan Online?

Peningkatan Persoalan Perempuan Akibat Kapitalisme Sekuler

Ustazah Najmah Saiidah menilai, peningkatan persoalan perempuan terjadi akibat penyelesaian pemerintah negeri ini terhadap pandemi Covid-19 yang justru tidak memihak rakyat, bahkan cenderung menzalimi rakyatnya.

“Sejak awal, dengan percaya diri, cenderung mengambil penyelesaian dengan herd immunity (imunitas kelompok) yang semuanya berpulang pada sistem kapitalisme sekuler,” jelasnya.

Terbukti, hingga kini dunia terus dilanda krisis, terlebih dengan pandemi, semakin membebani mayoritas keluarga muslim dengan kehidupan yang serba sulit. Kondisi sulit inilah yang kerap memunculkan masalah dalam keluarga, salah satu di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga.

“Para bapak kesulitan mendapatkan nafkah untuk keluarganya, yang justru akhirnya mendorong para ibu turut bertanggung jawab menanggung beban ekonomi keluarga yang menyita energi dan waktu mendidik anak-anak mereka,” paparnya.

“Akhirnya muncul riak-riak dalam rumah tangga yang selanjutnya berdampak pada ketidakharmonisan. Semua kondisi ini menjadikan umat Islam kehilangan peluang untuk kembali tampil menjadi entitas terbaik dan terdepan (khairu ummah) sebagaimana fitrahnya,” lanjutnya.

Tentu saja kondisi ini tak boleh dibiarkan berlama-lama. Umat Islam harus segera bangkit dari keterpurukan dengan jalan kembali kepada Islam kafah dalam naungan Khilafah.

Baca juga:  [News] Peringatan 37 Tahun CEDAW, Pengamat: Makin Menyuburkan Kekerasan terhadap Perempuan

“Keluarga muslim, termasuk para ibu, harus kembali berfungsi sebagai benteng umat yang kukuh, yang siap melahirkan generasi terbaik dan individu-individu yang bertakwa, dengan visi hidup yang jelas sebagai hamba Allah yang mengemban misi kekhalifahan di muka bumi,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *