[News] Intoleransi dan Radikalisme Meningkat di Momen Politik, Mendesak Ditangani?

MuslimahNews.com, NASIONAL — Indikator Politik Indonesia pada 4—10 Maret 2021 melakukan Survei Nasional Suara Anak Muda tentang Isu-Isu Sosial Politik Bangsa.

Survei yang dirilis secara virtual di kanal Indikator Politik Indonesia pada Ahad (21/3/2021) ini dilakukan kepada 1.200 responden usia 17—21 tahun yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia menjelaskan survei ini  memuat antara lain tentang kinerja demokrasi, kondisi ekonomi bangsa, permasalahan publik yang paling penting untuk diselesaikan, dan penanganan wabah Covid-19.

“Juga tentang intoleransi dan radikalisme agama, pendidikan kewarganegaraan, UU ITE, kepercayaan anak muda pada lembaga, kepuasan pada kinerja presiden, siapa presiden pilihan, keterlibatan anak muda dalam organisasi, dan akses terhadap informasi,” ujarnya.

Ia menyampaikan, untuk intoleransi dan radikalisme agama, survei diarahkan ke kalangan umat Islam dengan pertanyaan-pertanyaan yaitu seberapa mendesak persoalan radikalisme di kalangan umat Islam Indonesia untuk segera ditangani pemerintah, persoalan radikalisme mengancam kehidupan bermasyarakat atau pemerintah tidak adil terhadap umat islam dengan radikalisme hanya ditujukan kepada umat Islam saja, dan langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi radikalisme.

“Selanjutnya, keberatan tidaknya terhadap pelaksanaan acara keagamaan nonmuslim, pembangunan rumah peribadatan nonmuslim, nonmuslim menjadi bupati atau gubernur atau presiden, penerapan syariat Islam di Indonesia, umat Islam harus mendapat perlakuan istimewa dibanding kelompok agama lain, dan mempertimbangkan agama dalam membuat setiap keputusan hidup,” terangnya.

Baca juga:  [Editorial] Rezim Represif Telah Kembali

Dari survei ini, ia mengungkapkan temuan bahwa lebih banyak anak muda yaitu 49.4% yang menilai bahwa persoalan intoleransi atau radikalisme di kalangan umat Islam Indonesia sangat mendesak atau mendesak untuk segera ditangani pemerintah. Sekitar 28.8% menilainya kurang atau tidak mendesak,” katanya.

Sekitar 41.6%  menyatakan  persoalan radikalisme harus menjadi perhatian serius dari pemerintah karena sangat mengancam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

“Sementara 24.1%  menyatakan pemerintah tidak adil terhadap umat Islam, dan radikalisme hanya ditujukan kepada umat Islam saja,” ucapnya.

Selain itu, lebih banyak anak muda yang cukup sering mempertimbangkan nilai agama ketika membuat keputusan penting bagi hidup yaitu 47.8%, dan sekitar 31.5% menjawab selalu atau sangat sering.

“Untuk hal politik berupa pemilihan nonmuslim menjadi pemimpin, seperti bupati, gubernur, dan presiden, masih banyak yang intoleran dan tergantung situasi tertentu yaitu berturut-turut 60,7%, 59,1%, dan 67%,” imbuhnya.

Merespons hal ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berpendapat tingkat intoleransi meningkat saat menjelang pemilihan umum atau momentum politik lain. Ia mengaku sedang mencari formula untuk mengatasinya.

“Saya tidak tahu perilaku semacam ini bagaimana formulasinya untuk menangani, tapi tentu kita tidak akan putus asa dan akan dari jalan keluarnya seperti apa,” katanya.

Baca juga:  Hanya Berani “Maling Teriak Maling”, Proyek Deradikalisasi Bakal Bangkrut

Penyematan Intoleransi untuk Menjauhkan dari Ajaran Islam

Ustazah Dedeh Wahidah Achmad, mubaligah nasional sekaligus konsultan keluarga, menegaskan sebenarnya yang intoleran itu adalah mereka yang berkoar-koar menyerukan toleransi.

Semestinya, negara memfasilitasi dan memudahkan warga negaranya menjalankan seluruh aturan yang telah ditetapkan agama yang diyakini rakyatnya. Bukan sebaliknya, menghalang-halangi, menuduhnya intoleran, bahkan mengkriminalkan mereka yang memperjuangkannya.

“Pengharaman pemimpin kafir tidak bisa dikatakan sebagai sikap rasial dan intoleran, karena ketentuan tersebut bukan berasal dari sikap sentimen terhadap golongan tertentu, namun merupakan pengamalan kalam Allah Swt.,” jelasnya.

Menurutnya, jika tuduhan intoleransi ini terus dideraskan, akan memengaruhi pemikiran, sikap, dan perilaku orang yang mempercayainya.

“Ibarat senjata tajam yang bisa melukai, melumpuhkan, bahkan menghancurkan tubuh siapa pun yang terkena serangannya, penyematan intoleransi pun memiliki konsekuensi yang sangat fatal,” cetusnya.

Siapa pun pihak yang dituduh intoleran akan mendapat stigma buruk dari masyarakat yang sudah terpengaruh narasi toleransi yang dibangun, yakni narasi yang mendiskreditkan ajaran Islam.

“Umat Islam menjadi tidak yakin dengan syariat agamanya, takut dan khawatir untuk memperjuangkannya, bahkan ada yang ikut memusuhi dan mengkriminalkan para aktivis pejuang Islam,” ujarnya.

Ia menekankan, inilah yang dikehendaki musuh-musuh Islam. “Menjauhkan umat dari ajaran Islam yang hakiki dan memuluskan tujuan mereka untuk melanggengkan hegemoninya di negeri-negeri Muslim,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan