[Internasional] Turki Keluar dari Traktat Perlindungan Perempuan, Erdogan Diprotes Para Perempuan

MuslimahNews.com, TURKI — Presiden Recep Tayyip Erdogan menarik Turki keluar dari kesepakatan internasional yang dirancang untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Melansir Reuters pada Sabtu (20/3/2021), Perjanjian Dewan Eropa itu dibentuk di Istanbul, yang berjanji untuk mencegah, menuntut, dan menghapus kekerasan dalam rumah tangga serta mempromosikan kesetaraan. Turki menandatangani perjanjian itu pada 2011.

“Jaminan hak-hak perempuan adalah regulasi yang ada dalam anggaran rumah tangga kami, terutama konstitusi kami,” kata Menteri Kebijakan Keluarga, Perburuhan dan Sosial Zehra Zumrut di Twitter.

“Sistem peradilan kami dinamis dan cukup kuat untuk menerapkan peraturan baru sesuai kebutuhan,” imbuhnya.

Pihak konservatif Turki mengatakan bahwa pakta internasional itu mengurangi struktur keluarga dan mendorong kekerasan. Mereka juga menentang prinsip kesetaraan gender dalam Konvensi Istanbul dan melihat itu sebagai upaya meningkatkan homoseksualitas, karena adanya prinsip non-diskriminasi atas dasar orientasi seksual.

Sejumlah kritik muncul merespons langkah pemerintah yang menarik Turki dari pakta tersebut. Para kritikus itu mengatakan bahwa kebijakan itu akan membawa Turki jauh dari nilai-nilai Uni Eropa, di mana Erdogan berencana ingin masuk ke dalamnya. Mereka berpendapat kesepakatan dan regulasi dalam pakta itu diperlukan untuk diimplementasikan dengan lebih ketat.

Erdogan mengatakan pada Maret ini bahwa pemerintahnya akan bekerja untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan. Namun, para kritikus mengatakan pemerintahnya belum berbuat cukup untuk mencegah femisida dan kekerasan dalam rumah tangga.

Data Badan Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan 38 persen wanita di Turki menjadi sasaran kekerasan dari pasangan selama hidup mereka, lebih tinggi dibandingkan dengan sekitar 25 persen di Eropa.

Ankara telah mengambil langkah-langkah seperti menandai individu yang diketahui melakukan kekerasan dan membuat aplikasi ponsel pintar bagi perempuan untuk memberitahu polisi, yang telah diunduh ratusan ribu kali.

Penolakan

Menyikapi langkah Presiden Recep Tayyip Erdogan, aksi unjuk rasa, yang mayoritas digelar kaum hawa, pecah di berbagai wilayah Turki.

“Batalkan keputusan Anda, terima lagi traktat,” demikian teriak para demonstran perempuan di Istanbul, Sabtu, seperti dikutip dari AFP.

Para demonstran membawa poster yang bertuliskan tuntutan mereka, ada pula yang membawa poster foto perempuan-perempuan terbunuh di Turki.

Salah satu perempuan demonstran, Banu, mengatakan dia sudah cukup muak dengan ‘negara yang patriarki’.

“Saya sudah cukup dengan perasaan tak pernah tenang. Cukup!” ujar Banu di sela-sela demonstrasi kepada jurnalis.

Penulis perempuan Turki, Elif Safak, lewat akun media sosial Twitter miliknya menunjukkan kemarahan atas langkah Erdogan tersebut.

“Memalukan soal kefanatikan ini, patriarki, yang tak berperasaan untuk melindngi pengganggu dan pembunuh, bukan perempuan,” ujar Elif.

Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu -yang juga berasal dari partai oposisi pemerintah Turki- mengatakan langkah Erdogan tersebut sungguh menyakiti dan mengabaikan perjuangan perempuan selama bertahun-tahun.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Eropa Marija Pejcinovic Buric mengkhawatirkan manuver Erdogan tersebut sebagai langkah mundur.

“Langkah [Turki] ini merupakan sebuah kemunduran besar atas segala upaya-upaya yang telah dilakukan. Dan, lebih menyedihkan karena membahayakan perlindungan perempuan di Turki, di seluruh Eropa dan sekitarnya,” kata Buric dalam pernyataan resminya

Sebagai informasi, Turki telah menjadi kandidat untuk bergabung dengan Uni Eropa sejak 2005. Namun, pembicaraan mengenai proses keanggotaan tersebut tak mulus karena perbedaan kebijakan dan catatan hak asasi manusia yang terjadi di Turki.

Menteri Pelayanan Sosial, Keluarga, dan Pekerja Turki Zehra Zoemroet Selçuk lewat akun media sosial Twitter miliknya menyatakan hak perempuan sudah cukup kuat dijamin dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Oleh karena itu, ujar Selçuk, sistem hukum di Turki sendiri sudah cukup kuat untuk melindungi perempuan. Perempuan itu menegaskan kekerasan atas kaum hawa di Turki akan dihukum tanpa toleransi.

Pecahnya unjuk rasa menunjukkan bahwa telah terjadi konfrontasi keras antara kubu konservatif dan kubu sekuler. Upaya Erdogan untuk melindungi perempuan Turki justru dipandang negatif oleh rakyatnya. Ini merupakan buah sekularisasi yang terjadi di Turki selama ini, sejak Khilafah diruntuhkan tahun 1924  hingga hari ini. [MNews/Rgl]

Disarikan dari berbagai sumber.

Tinggalkan Balasan