[Editorial] Menuai Badai dari UU Ciptaker

MuslimahNews.com, EDITORIAL — Diterbitkannya Perpres Miras sebagai salah satu turunan dari UU Ciptaker menjadi warning tersendiri bagi umat Islam. Meski akhirnya ditarik kembali, setidaknya kasus ini membuktikan bahwa  penerapan UU Ciptaker memang berpotensi memberi masalah besar.

Apalagi revisi kebijakan ini terkesan hanya demi meredam polemik saja. Maklum, soal miras sensitif bagi umat Islam,  sehingga pemerintah hanya merasa cukup mencabut lampirannya saja. Sementara perpresnya sendiri tetap melenggang, padahal muatannya tak kalah membahayakan.

Sebagaimana diketahui, Perpres no 10 tahun 2021 yang disahkan pemerintah memuat tentang Revisi Daftar Negatif Investasi yang asalnya berjumlah 20 sektor, lalu dipangkas menjadi 6 sektor. Sebelum direvisi, miras tak termasuk dalam 6 sektor tersebut. Artinya, industri miras termasuk dalam golongan sektor yang terbuka untuk investasi, baik lokal maupun asing.

Masalahnya meski miras untuk sementara kembali masuk dalam daftar negatif investasi, namun sektor lain yang dibuka (positif) untuk investasi tetap berjalan. Padahal masuk di antaranya sektor-sektor yang sangat strategis, bahkan menguasai hajat hidup orang banyak.

Pemerintah dalam hal ini membagi daftar positif investasi itu pada tiga kategori bidang usaha. Yakni bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, serta bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Yang dimaksud bidang usaha prioritas adalah bidang usaha yang memenuhi kriteria masuk sebagai program/proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor, dan/atau orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Termasuk di antaranya proyek-proyek infrastuktur, kawasan ekonomi khusus, penyediaan transportasi, dan kemediamassaan atau lembaga penyiaran.

Adapun bidang usaha yag dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dengan UMKM adalah kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana, bersifat padat karya, dan memiliki warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun.

Sementara bidang usaha dengan persyaratan tertentu adalah bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua penanaman modal, termasuk koperasi dan UMKM, namun dengan perizinan khusus. Misal bidang industri alat utama yang harus mendapat izin dari Menteri Pertahanan.

Pemerintah memang mensyaratkan investasi asing hanya dibuka untuk bidang usaha yang nilainya di atas 10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan. Juga mensyaratkan investor asing tersebut wajib dalam bentuk perseroan terbatas (PT), berdasarkan hukum Indonesia.

Baca juga:  Galau Sambut Tahun 2020 Gara-gara Omnibus Law

Namun bagi kalangan kapitalis, apalagi kapitalis asing, angka sedemikian termasuk kecil. Apalagi demi menarik minat investor, pemerintah benar-benar memanjakan mereka dengan iming-iming sejumlah fasilitas, baik berupa insentif fiskal maupun non fiskal.

Insentif fiskal misalnya meliputi tax allowance, tax holiday, atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan, serta insentif pembebasan bea masuk atas impor mesin dan barang/bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri.

Sementara insentif non-fiskal misalnya meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan berbagai kemudahan lainnya.

Dari sini tampak bahwa keluarnya perpres   tentang investasi ini alih-alih menjadi solusi perekonomian, justru membawa kemudaratan khususnya bagi umat Islam. Bahkan perpres ini membuka peluang intervensi dan berpotensi melemahkan peran negara di hadapan para pemodal. Kapitalisasi di sektor publik pun kian terbuka lebar.

Pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan?

Apalagi ini baru satu Perpres investasi saja. Sementara jumlah beleid baru yang diterbitkan pemerintah sebagai aturan turunan atau aturan pelaksana teknis dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, baik yang berupa Perpres maupun Peraturan Pemerintah (PP) ada 49 buah. Yakni terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Untuk Peraturan Pemerintah terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi misalnya, juga cukup menuai kritik dari berbagai kalangan. LPI atau Indonesian Investment Authority ini dibentuk sebagai lembaga khusus yang mengelola investasi dana abadi. Harapannya, akan tersedia alternatif pembiayaan pembangunan yang bukan berbasis pinjaman, melainkan melalui pernyertaan modal.

Untuk modal awal, LPI di-back up oleh APBN. Tak tanggung-tanggung, jumlah uang rakyat yang dikucurkan pemerintah untuk LPI sebesar Rp75 triliun. Dengan modal sebesar ini diproyeksikan LPI akan menarik investasi asing maupun dalam negeri sebesar Rp225 triliun untuk tahap pertama (investor.id, 8/3/2021).

LPI sendiri memiliki enam kewenangan utama, yakni: (1) penempatan dana dalam instrumen keuangan; (2) pengelolaan aset; (3) bekerja sama dengan pihak lain, termasuk entitas dana perwalian (trust fund); (4) menentukan calon mitra investasi; (5) memberikan dan menerima pinjaman; dan (6) menatausahakan aset.

Baca juga:  Indonesia dalam Kubangan Investasi Asing

Beberapa pihak menyebut keberadaan lembaga dengan kewenangan sebesar ini berpeluang besar membuka celah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Maklum, korupsi dan kecurangan tampak sudah menjadi budaya mayoritas pejabat di Indonesia. Namun yang lebih krusial dari itu, bahwa lembaga ini bisa menjadi pintu masuk intervensi dan ketergantungan ekonomi yang dilegalkan oleh negara.

Jika menengok ke belakang, sejak pertama digagas, masyarakat memang diminta percaya, bahwa UU Ciptaker bisa menjadi obat mujarab bagi pemulihan ekonomi Indonesia. UU ini dibuat untuk membuka lebar-lebar pintu masuk investasi yang digadang-gadang bisa jadi pelumas roda ekonomi, termasuk membuka lapangan kerja.

Perkonomian Indonesia memang sudah lama lesu, bukan hanya di masa pandemi. Sejak jauh sebelumnya, ekonomi Indonesia memang sudah mengalami situasi krisis. Lalu saat pandemi terjadi, Indonesia benar-benar jatuh dalam resesi. Terbukti, pertumbuhan ekonomi selalu terposisi negatif, pengangguran terus meningkat, dan negara kian tenggelam dalam utang berkepanjangan.

Berawal dari pidato pelantikan Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya (20/10/2019). Saat itu ia mengatakan, untuk mengatasi tumpang tindih berbagai regulasi, terutama yang menghambat investasi dan pertumbuhan lapangan pekerjaan, maka perlu ada sebuah undang-undang sapu jagat yang bisa merevisi banyak undang-undang sekaligus.

Hebatnya, pemerintah benar-benar bergerak sangat cepat. Sekitar empat bulan kemudian (Februari 2020) draft RUU yang menggabungkan 81 UU menjadi 11 klaster itu akhirnya rampung dibuat. Sementara di DPR sendiri pembahasan dimulai sejak April 2020 hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna pengesahan saat dini hari pada 5 Oktober 2020.

Anehnya, meski penyusunan RUU yang awalnya dikenal sebagai RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Lapangan Kerja itu diklaim sudah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, namun protes dan penolakan justru datang dari berbagai elemen di masyarakat. Bahkan aksi-aksi yang dilakukan kaum buruh dan mahasiswa terjadi secara bergelombang, baik sejak masih dalam bentuk draft maupun setelah sah menjadi UU.

Mereka rata-rata berpandangan, bahwa UU ini benar-benar membawa CiLaKa. Selain terkesan buru-buru, UU ini dituding zalim dan sarat kepentingan pengusaha, terutama kapitalis asing. Sebagian lagi menuding UU ini akan menjadi lonceng bahaya bagi lingkungan, mengobrak-abrik status kepemilikan tanah, tak mengakomodasi kepentingan umat Islam, dan lain-lain.

Baca juga:  Getol Menolak Khilafah, Nyatanya Negara Gagal Sejahterakan Rakyat

Namun anjing menggonggong kafilah berlalu. Begitulah rupanya prinsip yang dianut pemerintahan ala demokrasi ini. Protes dan keresahan masyarakat tak lebih penting dibanding kepentingan korporasi, termasuk korporasi asing. Hingga UU sapu jagat yang penuh kontroversi ini tetap disahkan oleh DPR dan rakyat siap menuai risiko berkepanjangan.

Kondisi ini tentu berbeda jika urusan umat diatur dengan Islam. Setiap keputusan penguasa betul-betul akan berlandaskan pada hukum syara‘ dan kemaslahatan umat dan negara akan menjadi prioritas utama.

Dalam Islam, penerapan seluruh aturan hidup dijamin akan mewujudkan kesejahteraan. Negara atau penguasa, berkewajiban menerapkan aturan tersebut berlandaskan asas kesadaran atas amanah kepemimpinan yang tak hanya berdimensi dunia saja, tapi juga berdimensi akhirat.

Islam menetapkan bahwa negara atau penguasa adalah pengurus dan penjaga rakyatnya. Ia dibaiat sebagai pelaksana hukum-hukum Allah SWT yang turun sebagai solusi problem kehidupan dari akar hingga daunnya. Baik sistem politik, ekonomi, sosial, hukum, hankam, dan lain-lain.

Dengan penerapan aturan-aturan ini Islam benar-benar menutup celah keburukan, ketidakadilan dan kezaliman. Juga mencegah ketergantungan kepada asing. Karena  Islam mengatur sedemikian rupa mekanisme menyejahterakan rakyatnya dengan pengaturan yang detail dan komprehensif.

Islam misalnya mengatur sistem pemerintahan yang mandiri (khilafah). Juga mengatur sistem kepemilikan yang adil dalam ekonomi, mengatur sistem moneter anti-krisis berbasis emas perak, mengatur sistem sanksi untuk penegakan aturan, dan lain-lain.

Fakta kehebatan sistem Islam ini tak bisa dibantah. Sejarah membuktikan, selama belasan abad umat Islam tampil sebagai umat yang mulia, mandiri, dan sejahtera. Hingga selama itu pula umat Islam mampu memimpin peradaban dunia. Justru ketika umat Islam meninggalkan sisi ideologi dari agama Islam, mereka kehilangan wibawanya. Mereka bahkan kehilangan kekayaan yang Allah anugerahkan pada mereka.

Karenanya yang menjadi PR besar kita hari ini adalah mengembalikan umat Islam pada jati diri mereka sebagai umat yang dimuliakan dengan akidah dan hukum-hukum Islam. Satu-satunya cara adalah dengan dakwah Islam kaffah secara pemikiran. Termasuk mengungkap kebusukan sistem hidup yang mereka terapkan. [MNews/SNA]

Tinggalkan Balasan