[News] Negara Mayoritas Muslim Mestinya Menerapkan Islam Kafah, Bukan Moderasi Agama

MuslimahNews.com, NASIONAL — Dikenalkannya Indonesia ke negara luar sebagai negara muslim terbesar yang moderat, telah dilakukan sejak jauh hari. Festival Janadriyah ke-33 di Riyadh (20/12/2018) menjadi salah satu momen yang dicatat terhadap hal tersebut.

Saat itu, Indonesia yang diwakili Menko PMK, Puan Maharani, didaulat untuk berpidato di depan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz.

Dilansir dari Liputan6 (21/12/2018), Puan menyampaikan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Kendati begitu, banyak masyarakat Indonesia dengan keyakinan dan agama lain, tetap dapat hidup aman dan damai.

“Selain Islam, lima agama lain juga berkembang di mana pemeluk agama saling toleran hidup damai berdampingan satu dengan lainnya. Meski mayoritas muslim, tetapi Islam moderat di Indonesia dapat menjadi contoh nyata Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin,” ujarnya.

“Kerja sama kebudayaan merupakan pendekatan atau instrumen terbaik guna meningkatkan pemahaman antarbangsa. Selain itu diharapkan dapat memperkuat moderasi dan perdamaian dunia,” tambahnya.

Semestinya Menerapkan Syariat Islam Kafah

Di kesempatan lain, mubaligah nasional sekaligus konsultan keluarga, Ustazah Dedeh Wahidah Achmad justru mengkritisi masifnya pengarusan moderasi Islam di Indonesia.

Ia menyatakan negeri ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Baca juga:  [Editorial] Moderasi Islam Makin Deras di Madrasah

“Bahkan, boleh jadi jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan belahan dunia lain. Sehingga secara teori, semestinya yang diterapkan adalah syariat Islam secara kafah [menyeluruh] dalam seluruh aspek kehidupan, bukan moderasi agama,” ujarnya.

“Dan seyogianya kondisi ini muncul dari negeri ini sebagai wujud keimanan yang sudah menjadi keyakinannya,” imbuhnya.

Ia pun mengkritisi moderasi agama sebagai hal berbahaya, sebab ajaran agama dikerdilkan batasan-batasan yang dibuat manusia berupa harkat mulia manusia, kesepakatan bersama, dan batasan hukum.

“Padahal kemusliman seseorang semestinya ditunjukkan dengan sikap dan perilakunya yang sesuai dengan keimanannya, berupa ketaatan dan ketundukan penuh terhadap aturan syariat Islam,” tukasnya.

Bahkan menurutnya, prinsip hidup seorang muslim adalah menyerahkan apa pun yang dimilikinya semata untuk Allah. Salat, ibadah, bahkan hidup dan matinya pun dipersembahkan demi meraih rida Allah Swt.. Kemudian diiringi dengan kepatuhan kepada hukum-hukum Allah. Sesuai firman-Nya,

“Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS.an-Nisa; 65).

Toleransi Itu Ada dalam Khilafah Islamiah

Ustazah Dedeh menegaskan, penerapan Islam yang toleran ada di dalam Khilafah Islamiah. Sejarah mencatat, selama Islam diterapkan institusi Khilafah Islam, hubungan di antara warga masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah terjalin secara harmonis.

Baca juga:  [Tanya Jawab] Moderasi Islam Masif, Dakwah Islam Jangan Pasif (Bagian 1/2)

Negara memperlakukan semua warga negara secara adil tanpa pengecualian. “Setiap orang akan mendapatkan haknya sebagai warga negara dengan tidak mempertimbangkan jenis kelamin, usia, tempat tinggal, dan agama yang dianutnya,” cetusnya.

Dalam Khilafah juga tidak dikenal istilah mayoritas maupun minoritas. Semua dipandang sama sebagai warga negara, baik yang jumlahnya banyak maupun sedikit.

“Istilah yang ada hanya penduduk muslim dan ahlu dzimmah (penduduk nonmuslim yang tunduk pada pemerintahan Islam), namun penyebutan ini tidak berkonsekuensi pada perbedaan hak kewarganegaraan,” jelasnya.

Ia menuturkan, negara pun menjamin terlaksananya toleransi, siapa pun termasuk pemerintah tidak boleh memaksakan agama kepada warga negaranya. Ahlu dzimmah akan dibiarkan tetap dalam keyakinannya.

“Mereka pun akan dilindungi dalam melaksanakan aturan agamanya yang menyangkut masalah ibadah, makanan, minuman, pernikahan sesama mereka, dan pakaian, mereka diperlakukan sesuai dengan agama mereka, dalam batas apa yang diperbolehkan hukum-hukum syariat,” terangnya.

Namun, ia mengingatkan, toleransi yang diterapkan negara tetap berpatokan pada ketentuan syariat. Pelanggaran apa pun terhadap aturan syariat tidak akan dibiarkan. “Negara akan segera bertindak untuk menyelesaikannya,” tukasnya.

Oleh sebab itu ia menekankan, harus ada upaya pencerdasan supaya umat tidak terjebak ke dalam agenda-agenda perangkap.

Baca juga:  [News] Moderasi Beragama Kebutuhan Dunia Global?

“Proses pencerdasan ini berupa terus istikamah menyampaikan dakwah Islam kaffah dan membongkar makar yang dibuat musuh-musuh Islam,” pungkasnya. [MNews/Ruh-SNA]

Tinggalkan Balasan