Kisruh Parpol Berujung “Pecah Kongsi” dalam Politik Demokrasi


Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.


MuslimahNews.com, OPINI — Perselisihan di tubuh partai politik kerap terjadi dalam sistem demokrasi. Demi memuluskan kepentingan individu tertentu di internal partai, mereka rela saling berebut kekuasaan.

Dualisme kepemimpinan atau “pecah kongsi” dalam partai pun tak terelakkan. Kalau tidak senang dengan ideologi partai, tinggal buat partai baru. Inilah yang terjadi dalam tubuh partai Demokrat (PD) yang sedang mengalami konflik internal mereka.

Pada 5/3/2021 lalu, terselenggara Kongres Luar Biasa (KLB) PD di The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumut. Di antara tokoh yang hadir adalah Marzuki Alie, Hencky Luntungan, Max Sopacua, Darmizal, dan Jhoni Allen Marbun. KLB tersebut kemudian menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketum PD versi KLB. (news.detik.com, 7/3/2021)

Hasilnya jelas ricuh. Pertentangan pun terjadi antara kepemimpinan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kepemimpinan Moeldoko, hingga aksi baku hantam antara pendukung keduanya menyebabkan beberapa orang cedera fisik.

PD pimpinan AHY yang menolak hasil KLB, menyurati Menko Polhukam Mafhud MD, Menkumham Yasonnsa Laoly, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. AHY menilai KLB ilegal dan inkonstitusional.

Konflik Berlangsung, Pemerintah Ambil Untung?

Miris. Alih-alih menjalankan fungsinya dalam menasihati dan mengkritik pemerintah, parpol dalam sistem demokrasi malah berbuat kisruh.

Baca juga:  Demokrasi Membelokkan Perjuangan Parpol Islam

Padahal, mandulnya fungsi parpol bisa menimbulkan bahaya di tengah-tengah umat. Kepercayaan umat pada parpol akan hilang, jalannya pemerintahan akan bengkok tanpa pengawasan dan kontrol parpol. Pada akhirnya, sistem politik demokrasi hanya menghasilkan parpol oportunistis penuh konflik.

Publik tentu dapat melihat adanya dualisme kepengurusan di tubuh PD tadi. Semestinya, pemerintah selaku pembina partai-partai politik, bertanggung jawab mencarikan solusi dan menyelesaikan masalahnya. Bukan diam atau berakhir dengan dilema, apalagi sampai mengambil “keuntungan” atas kekisruhan yang ada.

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi, dan Sosial (LP3ES) Wijayanto Ph.D. menilai ini indikasi adanya kooptasi partai oposisi untuk tujuan kekuasaan melalui hegemoni atau paksaan dan dugaan membajak lembaga-lembaga negara, mengingat PD merupakan salah satu partai oposisi.

Namun, memang mustahil berharap sistem politik demokrasi berjalan baik-baik saja, sebab demokrasi telah cacat sejak lahirnya. Politik dalam sistem demokrasi kerap kali dipenuhi intrik mencari juga mengamankan kekuasaan. Untung-rugi tentu telah diperhitungkan.

Parahnya lagi, parpol sebagai pilar demokrasi dianggap sah-sah saja dikangkangi perseorangan hingga mudah dibajak kaum oligarki dan pemodal.

Dalam sistem politik demokrasi, lumrah terjadi rule by law bukan the rule of law, hukum hanya berlaku untuk rakyat dan lawan politik.

Baca juga:  Demokrasi Hipokrit

Parpol dalam Islam

Dalam Islam, keberadaan parpol adalah niscaya, sebagaimana firman Allah Swt., “Dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran [03] :104). Inilah dalil bahwa Allah memerintahkan adanya sekelompok dari umat yang terorganisir.

Tujuan parpol dalam Islam jelas berbeda dalam sistem demokrasi. Dalam Islam, paropol bertujuan menyerukan Islam, menerapkan Islam secara kafah, dan mengajak nonmuslim agar bersedia memeluk Islam dengan penuh kerelaan.

Parpol dalam Islam juga menyeru pada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, baik dilakukan masyarakat ataupun negara.

Parpol dalam Islam lahir berlandaskan akidah. Akidah ini yang menjadi kaidah berpikir dan ikatan yang mengikat antaranggota parpol. Maka, perlu memperhatikan visi, misi, tujuan, metode, serta aktivitas parpol tersebut.

Tidak dibenarkan menyalahi aturan Islam yang menjadi landasannya. Visi parpol ialah melangsungkan kehidupan Islam dalam naungan institusi Islam yaitu Khilafah. Seluruh aktivitas parpol diketahui kepala negara (Khalifah), tak ada satu pun rahasia di dalamnya. Inilah gambaran parpol dalam Islam.

Peran Parpol Menjaga Sistem Kehidupan Islam

Fungsi dan peran parpol ialah melakukan check and balance. Hal ini menentukan jalannya penerapan Islam dalam Khilafah. Parpol juga dibutuhkan untuk meluruskan kebengkokan penguasa.

Baca juga:  Beneficial Owner: The Untouchable Men Pengendali Negeri

Perlu dipahami, parpol dalam Islam merupakan partai dakwah. Aktivitasnya ialah dakwah, menjaga sistem kehidupan Islam. Parpol merealisasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan sebagai partai yang menentang kebijakan penguasa ataupun berkolaborasi dengan penguasa mengamankan kekuasaannya.

Parpol akan memimpin rakyat menjadi pengawas negara, juga sebagai representasi dari rakyat. Mereka melakukan proteksi atas kebijakan negara, mengoreksi dan mengubahnya dengan perkataan dan tindakan. Parpol hadir sebagai kontrol yang kredibel yang berpengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan.

Baik dan buruknya penerapan Islam dalam pemerintahan juga ditentukan dengan berjalannya fungsi dan peran parpol itu sendiri. Maka, bangunan parpol wajib berdasarkan akidah Islam, begitu pun visi, misi, serta tujuannya, semua lahir dari akidah Islam. Bukan karena kepentingan individu dalam partai atau pimpinannya untuk mendapatkan kekuasaan. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan