Kawal Terus Perpres Miras


Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)


MuslimahNews.com, OPINI — Karena menuai kontroversi di tengah masyarakat, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (2/3/2021) mencabut lampiran Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres ini mengatur pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol (detik.com, 2/3/2021).

Namun demikian, yang dicabut bukan Perpresnya, tetapi hanya lampirannya. Itu pun hanya lampiran Bidang Usaha No. 31 dan No. 32. Pasal 6 ayat 1 Perpres 10/2021 pun tetap berlaku.

Sementara, lampiran Bidang Usaha No. 44 tentang Perdagangan Eceran Minuman Keras atau Beralkohol dan No. 45 tentang Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras atau Beralkohol juga tidak dicabut. Belum lagi UU Omnibus Law (UU 11/2020) terutama Paragraf 2 Pasal 77 tetap berlaku.

Ini artinya peluang investasi miras masih memiliki payung hukum. Jadi peluang untuk melegalkan investasi miras masih ada, meski ditunda.

Pasalnya, selama ini peredaran miras diatur melalui Perpres 74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Sementara, Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020, melarang peredaran minuman beralkohol secara daring (online).

Dengan demikian, adanya pencabutan lampiran tentang investasi baru miras bukan berarti industri miras menjadi tidak ada. Hanya investasi (industri) baru yang tidak ada. Industri miras yang sudah ada, tetap berjalan. Perdagangan eceran dan kaki limanya juga tetap berjalan menurut peraturan yang sudah ada.

Miras Adalah Komoditas Ekonomi

Industri dan perdagangan miras diklaim memberikan manfaat secara ekonomi, yakni berupa pendapatan negara. Pada 2020, penerimaan cukai dari Etil Alkohol sebesar Rp 240 miliar dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Rp 5,76 Triliun (cnnindonesia.com, 02/03/2021).

Bahkan, menurut peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai Perpres No. 10 Tahun 2021 ini akan membuka peluang adanya sumber-sumber ekonomi baru, dan juga lahan pekerjaan baru (beritasatu.com, 2/3/2021).

Namun sebaliknya, menurut Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet, kontribusi cukai dari miras sejatinya terus berkurang dari tahun ke tahun. Dari hitung-hitungan serapan tenaga kerja, jumlahnya juga tidak akan banyak karena industri ini bukan padat kerja seperti manufaktur lainnya (cnnindonesia.com, 02/03/2021).

Terkait hal ini, di dalam kitab an-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan adanya bahaya dari berbagai teori dan konsep ekonomi kapitalisme. Salah satunya konsep tentang nilai guna (utility).

Dalam konsep ekonomi kapitalis, setiap barang dan jasa dianggap memiliki nilai guna (utility) selama masih ada orang yang menginginkannya. Dengan kata lain, sesuatu akan memiliki nilai guna (utility) berdasarkan kacamata ekonomi, sekalipun persepsi umum menganggapnya tidak bermanfaat atau justru berbahaya.

Baca juga:  [News] Ustaz Hafidz: Islam Konsisten Melarang Miras

Miras (khamr) dalam hal ini adalah sesuatu yang memiliki utility dalam pandangan ekonomi kapitalisme. Karena masih ada sebagian kalangan yang menginginkan miras.

Miras dianggap sebagai barang yang bernilai ekonomi karena bisa memuaskan kebutuhan. Sementara industri khamr adalah pemberi jasa yang juga memiliki nilai ekonomi karena bisa memuaskan kebutuhan individu.

Karena itu, jika nilai ekonomi miras dianggap bisa menghasilkan peningkatan pendapatan, dipastikan produksi dan konsumsi miras “semestinya” juga meningkat.

Masalahnya, peningkatan produksi dan konsumsi miras juga akan meningkatkan kerugian akibat konsumsi miras dalam berbagai bentuknya, dan ini sangat berbahaya.

Dengan konsep ekonomi kapitalisme ini, tak hanya miras, tapi barang dan jasa haram lainnya juga akan dibiarkan di tengah-tengah umat. Produksi dan distribusinya akan difasilitasi karena dianggap bernilai ekonomi.

Berbahaya dan Merugikan

Menurut Ekonom senior, Dradjad Wibowo, berdasar studi pada 2010, biaya dari minum minuman keras di AS mencapai 249 miliar dolar AS atau sekitar 2 dolar 5 sen per minuman. Ini biaya yang ditanggung dari efek buruk minuman keras ke perekonomian. Jika dipresentasikan ke PDB AS, jatuhnya 1,66 persen dari PDB. (republika.co.id, 1/3/2021)

Berikutnya, studi yang ditulis Montarat Thavorncharoensap dalam 20 riset di 12 negara menyebutkan, beban ekonomi dari minuman beralkohol adalah 0,45—5,44 persen dari PDB. (republika.co.id, 1/3/2021)

Jika angka kerugian di AS itu diterapkan ke Indonesia—yang mana PDB Indonesia pada 2020 adalah Rp15.434,2 triliun—, saat dikalikan 1,66 persen menghasilkan Rp256 triliun.

Bila diasumsikan angka terendahnya 0,45 persen, kerugian yang bisa diderita negeri ini akibat konsumsi miras mencapai Rp69,5 triliun.

Lihatlah, angka kerugian terendah ini saja bernilai 10 kali lipat lebih besar dari pendapatan cukai etil alkohol dan miras per tahun tadi. Belum lagi kerugian lain dalam bentuk kejahatan, turunnya produktivitas, dan kerugian sosial lainnya.

Baca juga:  Lampiran Miras Dicabut, Akankah Peredaran Miras Surut?

Menurut data WHO, alkohol membunuh 3,3 juta orang di seluruh dunia setiap tahun. Angka kematian akibat konsumsi alkohol ini jauh di atas gabungan korban AIDS, TBC, dan kekerasan. (kompas.com, 12/5/2014)

Sementara menurut laporan terbaru WHO, tiga juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol pada 2016 lalu. Angka itu setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia akibat konsumsi alkohol, yang juga setara dengan satu kematian tiap 10 detik. (cnnindonesia.com, 24/9/2018)

Tak hanya itu, konsumsi miras juga erat kaitannya—bahkan memicu—dengan tindak kejahatan dan kekerasan.

Menurut laporan U.S. Department of Health & Human Services yang berjudul Facing Addiction in America (2016), membuktikan peningkatan jumlah gerai alkohol eceran di suatu daerah terkait erat dengan peningkatan masalah akibat alkohol di area tersebut, seperti kekerasan, kejahatan, dan luka-luka.

Sebaliknya, komunitas yang mengurangi jumlah gerai alkohol di wilayahnya, menunjukkan penurunan yang konsisten dan signifikan dalam kejahatan terkait alkohol.

Tak pelak, di negeri ini juga banyak fakta yang menegaskan kaitan erat konsumsi miras dengan kasus kejahatan. Di Papua, kriminalitas yang terus meningkat juga dipicu miras. Belum lagi di Sulawesi Utara, pada 2011, 70 persen kriminalitas di sana juga dipicu miras.

Kasus terbaru, seorang oknum polisi dalam keadaan mabuk menembak empat orang. Tiga di antaranya meninggal, salah satunya anggota TNI. (kompas.com, 26/2/2021)

Islam Tegas Mengharamkan Miras

Islam telah memperingatkan bahwa miras (khamr) mendatangkan banyak kemudaratan. Allah Swt. juga menyifati khamr dan judi dengan rijsun (kotor), perbuatan setan, dsb..

Allah Swt. berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, sungguh (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah semua itu agar kalian mendapat keberuntungan.” (QS Al-Maidah [05]: 90)

Miras tidak hanya merusak pribadi peminumnya, tapi juga  menciptakan kerusakan bagi orang lain. Mereka yang sudah tertutup akalnya oleh miras berpotensi melakukan beragam kejahatan.

Tak heran jika Rasulullah saw. menyebut khamr sebagai ummul khaba’its (induk dari segala kejahatan), “Khamr adalah biang kejahatan dan dosa yang paling besar. Siapa saja yang meminum khamr bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya dan saudari ayahnya.” (HR ath-Thabarani)

Rasul saw. juga bersabda, “Khamr adalah induk keburukan. Siapa saja yang meminum khamr, Allah tidak menerima salatnya 40 hari. Jika ia mati, sementara khamr itu ada di dalam perutnya, maka ia mati dengan kematian jahiliah.” (HR ath-Thabarani, ad-Daraquthni, dan al-Qudha’i).

Baca juga:  Melegalkan Khamr, Mengundang Dharar

Islam juga melarang total semua hal yang terkait khamr, mulai dari pabrik dan produsen miras, distributor, penjual hingga konsumen (peminumnya).

“Rasulullah saw. telah melaknat terkait khamr sepuluh golongan: pemerasnya; yang minta diperaskan; peminumnya; pengantarnya, yang minta diantarkan khamr; penuangnya; penjualnya; yang menikmati harganya; pembelinya; dan yang minta dibelikan.” (HR at-Tirmidzi).

Sementara itu, Islam menetapkan sanksi hukuman bagi orang yang meminum miras berupa cambuk 40 kali atau 80 kali. Ali bin Abi Thalib ra. menuturkan, “Rasulullah saw. mencambuk (peminum khamr) 40 kali, Abu Bakar mencambuk 40 kali, Umar mencambuk 80 kali. Masing-masing adalah sunah. Ini adalah yang lebih aku sukai.” (HR Muslim)

Jelas sekali, dalam Islam, miras haram dan harus dilarang secara total. Hal itu hanya bisa terealisasi jika syariat Islam diterapkan secara kafah.

Khatimah

Legalisasi miras adalah kebijakan yang tak waras. Masih adanya potensi tarik ulur kebijakan miras ini tentu harus membuat kita terus waspada.

Dalam sistem sekuler (pemisahan agama dari kehidupan), miras diizinkan beredar meski dengan embel-embel dibatasi dan diawasi. Namun, pembuatan aturan diserahkan kepada manusia melalui mekanisme demokrasi. Penguasa dapat mengubah peraturan sesuai hawa nafsu mereka.

Lebih dari itu, demokrasi selaku anak kandung kapitalisme, menjadikan manfaat sebagai tolok ukur segalanya, terutama ekonomi.

Selama sistem sekuler tetap diadopsi dan diterapkan, sementara syariat Islam dipinggirkan, masyarakat akan terus terancam dengan miras dan segala mudaratnya.

Sungguh berbeda dalam Islam. Islam adalah rahmatan lil ‘alamin yang pasti membawa kebaikan dan keberkahan bagi seluruh dunia. Dalam Islam, sumber daya manusia muslim adalah aset dunia dan akhirat.

Dengan segala kebaikannya ini, Islam melalui negara Khilafah Islamiah, berperan menjaga akal sekaligus kualitas generasi. Dalam sistem Khilafah, hukum-hukum qath’i yang tertanam dalam Al-Qur’an dan hadis mutawatir tak bisa diubah siapa pun.

Saatnya kaum muslim segera meninggalkan sistem sekuler yang diterapkan, seraya segera menerapkan syariat Islam secara kafah dalam naungan Khilafah Islamiah. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan