Pesan Moderasi Internasional: Dari Menlu Blinken Hingga Paus Fransiskus


Penulis: Pratma Julia Sunjandari


MuslimahNews.com, ANALISIS — Permusuhan Barat atas dunia Islam di bawah rezim Biden-Harris, tentu tidak sekonfrontatif pendahulunya. Sebagaimana ciri Demokrat, mereka lebih suka menggunakan gaya moderat.

Hal itu tampak pada kebijakan luar negeri Presiden Joe Biden. Menlu AS Antony Blinken menegaskan bahwa tujuan kebijakan luar negeri AS adalah mendukung demokrasi. Mereka tidak lagi melakukan campur tangan militer yang mahal tapi berujung kegagalan, sebagaimana yang terjadi di Irak selama 30 tahun atau di Afghanistan sepanjang 20 tahun[1].

Jelas yang tidak berubah bagi AS adalah menjadikan Islam ideologis sebagai musuh tradisionalnya. Konsistensi untuk merusak pemikiran Islam—melalui penderasan ide universal—telah berlangsung jauh hari sebelum Khilafah Islamiah benar-benar runtuh.

Menandai kemenangan Amerika usai Perang Dunia II, institusi internasional menjadi alat utama untuk melangsungkan perusakan itu. Perusakan paling sistematis dilakukan dengan mengubah kepemelukan muslim atas ideologi Islam, dan menggantikannya secara total dengan sekularisme.

Komitmen Internasional Biden

United Nations Human Rights Council (UNHRC) atau Dewan Hak Asasi Manusia PBB menjadi salah satu instrumen penting agenda sekularisasi. Karena itu, siapa pun yang duduk di HRC akan mampu melibatkan aktor multilateral untuk menentukan tindakan kolektif penegakan hak-hak fundamental[2].

Tentu saja sesuai tafsiran Barat, dengan pakem utama bahwa Islam ideologis terlarang untuk dipraktikkan dalam pergaulan internasional.

Demi kepentingan itu, Menlu Blinken mempertegas komitmen Washington untuk menggalakkan perlindungan HAM universal. AS berambisi agar terpilih sebagai anggota penuh di Dewan HAM (HRC) 2022—2024, setelah tiga tahun lalu Donald Trump menarik diri dari dewan tersebut. Biden berkomitmen memerangi rasisme sistematis, baik di Amerika maupun di luar negeri[3].

Eropa, sebagai sekutu tradisional, segera mengajak AS bekerja sama demi memperkuat demokrasi melawan tantangan otoriter dan memodernisasi kerja sama di antara negara-negara demokrasi liberal[4].

Tidak bisa disebut kebetulan, setahun lalu HRC meluncurkan kampanye Call to Action for Human Rights “The Highest Aspiration” untuk menarik dunia menuju Universal Declaration of Human Rights.[5].

Gerakan yang berinduk kepada pluralisme ini akan menjadi kerangka komprehensif untuk menghilangkan rasisme, paham antimuslim dan minoritas Kristen, sekaligus menghilangkan antisemitisme[6], homofobia[7], xenofobia[8], and misoginis[9].

Dunia juga bakal berperang melawan gerakan neo-Nazisme, supremasi kulit putih, terorisme, ekstremisme dan jaringan ideologi yang “membangun kebencian”[10]. Tiga terminologi terakhir, amat lekat dengan stigmatisasi Islam.

Kampanye Moderasi Paus Fransiskus

Menghilangkan kepemelukan Islam ideologis dalam diri muslim, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Barat telah melakukan berbagai studi intensif untuk menciptakan strategi paling efektif, hingga sampai pada kesimpulan untuk menderaskan paham moderasi Islam.

Baca juga:  [Editorial] Moderasi Islam Menyasar Milenial

Cara perusakannya menggunakan pendekatan amat halus, melibatkan berbagai komponen umat Islam. Alhasil, mereka sendirilah yang menjadi aktor utama penghancuran ideologi Islam.

Jillian Schwedler, profesor Political Science di City University of New York’s merekomendasikan, untuk menjadi lebih moderat, aktor harus menjadi lebih terbuka terhadap perspektif lain [baca: gagasan liberal tentang hak individu, demokrasi, toleransi, pluralisme].

Karena itu, orang-orang yang dilibatkan dalam gerakan ini harus berpartisipasi dalam proses demokrasi —sebagai norma pemerintahan yang liberal—.

Partisipasi itu menjadi salah satu bentuk perilaku politik, hingga memiliki sikap positif terhadap demokrasi dan mengadopsi deradikalisasi sebagai proses meninggalkan militansi. [11]

Janine A. Clark, Professor di Departemen Political Science University of Guelph, Ontario, Kanada menegaskan, penganut Islam radikal pasti menolak partisipasi terhadap sekularisme.

Untuk menekan penganut kelompok ini, perlu moderasi pemahaman, hingga terjadi penerimaan yang lebih luas terhadap demokrasi, politik kebebasan, juga hak-hak perempuan dan minoritas[12].

Misi itulah yang dijalankan Paus Fransiskus yang bertolak ke Irak (5/3/21). Sekalipun kunjungan itu berisiko di tengah pandemi Covid-19 dan isu keamanan–setelah serangan 10 roket di pangkalan militer AS di Baghdad (16/2/21)—, Paus “terikat tugas” untuk melakukan perjalanan “simbolis” ke berbagai situs.

Dia mengunjungi kota suci Najaf, mendatangi ulama Syiah paling berpengaruh—Ayatullah Ali al-Sistani—, menuju Mosul (bekas kubu pertahanan ISIS); serta mengunjungi Erbil, Qaraqosh, dan Ur, yang diyakini sebagai tempat kelahiran Nabi Ibrahim[13].

Situasi Irak mewakili wilayah yang porak-poranda akibat isu sektarian, istilah yang sering digunakan Barat untuk mendiskreditkan Islam.

Selama dua dekade, jumlah penganut Kristen menyusut dari 1,4 juta menjadi 250.000 orang. Padahal, mereka lari ke luar negeri akibat invasi AS pada 2003, bukan sekadar “kekerasan agama” ataupun konflik ISIS sejak 2014.

Namun, karena setting Barat, Paus harus menguatkan penganut Katolik dan menyerukan perdamaian melalui dialog lintas agama di Ur[14]. Pesan-pesan yang amat lekat untuk menyudutkan Islam sebagai agama pencipta konflik.

Meskipun beberapa militan Syiah menentang lawatan itu dan menyebutnya sebagai bentuk campur tangan Barat dalam urusan Irak, namun the show must go on.

Maka, Ayatullah Agung al-Sistani pun perlu menegaskan tentang “agenda pluralisme”, bahwa, “Warga Kristen harus hidup dalam perdamaian dan keamanan dengan hak konstitusional mereka secara penuh.”

Paus kembali menyerukan, “Irak telah merasakan dampak merusak dari peperangan, bencana terorisme, dan konflik sektarian”[15]. Kurang lebih sebanyak 50 jemaah dibunuh muslim bersenjata pada 2010.

Menurut Paus, kekerasan atau pertumpahan darah tidak sesuai dengan ajaran agama yang sesungguhnya. Dia berharap kekerasan di Irak segera berakhir, termasuk konflik berlandaskan agama yang sudah menelan banyak korban[16].

Baca juga:  Bunuh Diri Politik di Balik Pengarusan Istilah Berbau Moderasi Islam

Kalimat Paus amat jelas untuk menghilangkan “eksklusivisme” Islam dan menyeru pada kearifan lokal yang mereka klaim lebih mudah diterima dunia.

Hanya jika kita belajar untuk melihat perbedaan dan melihat satu sama lain sebagai anggota dari keluarga manusia yang sama,” katanya. “Irak hari ini dipanggil untuk menunjukkan kepada semua orang, terutama di Timur Tengah, bahwa keragaman, alih-alih menimbulkan konflik, harus mengarah pada kerja sama yang harmonis.”[17]

Misi Paus Fransiskus itu bukanlah hal baru. Kaum muslimin tentu masih ingat dengan pernyataan kontroversial, “Tuhan, Yang Mahabesar, tidak perlu dibela oleh siapa pun.”

Pernyataan itu adalah bagian naskah dokumen yang diteken Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Syekh Ahmed Al Tayeb, 4/2/2019 lalu di Abu Dhabi. Piagam itu menjadi komitmen Al Azhar (institusi prestisius dalam khazanah keilmuan Islam) dan Vatikan (supremasi tahta tertinggi penganut Katolik) untuk bekerja sama memerangi ekstremisme, terorisme, dan penindasan [18].

Imam al-Tayeb telah mengunjungi Paus Fransiskus di Vatikan pada 23/5/2016 untuk mempromosikan “Islam yang benar dan untuk mengoreksi kesalahpahaman yang diciptakan oleh kelompok teroris ekstremis” serta mengambil bagian dalam konferensi Muslim-Katolik di Paris[19].

Mereka berdua telah menjadi simbol “penyatuan antara perbedaan yang tidak mungkin dipertemukan” antara Barat dan Timur, antara demokrasi dan Islam. Sebuah perkawinan paksa yang tidak mungkin bersatu.

Campakkan Moderasi Islam

Terlepas dari agenda politik AS untuk menjegal ambisi Cina melalui isu demokrasi dan HAM, tentu penderasan isu serupa di dunia Islam memiliki berbagai kekhususan.

AS memang menggunakan isu penegakan nilai-nilai universal terhadap pelanggaran HAM Cina di Xinjiang, Hong Kong, dan Myanmar—yang diduga turut menyokong kudeta pihak militer 1 Februari 2021—.

Namun, kampanye tersebut di dunia Islam implikasinya lebih mengerikan. Barat tidak sekadar berkampanye, tetapi memang melakukan perusakan, melalui sekularisasi dunia Islam. Ini seperti mencabut roh dari jasad manusia. Sebab, tanpa ideologi, Islam tidak terlihat kesempurnaan dan kedigdayaannya.

Bila Cina akan menjadi bulan-bulanan Barat terhadap kasus di atas, mungkin mereka hanya menderita kerugian ekonomi dan politik secara parsial. Karena toh masih ada sekutu dan mitra yang setia untuk mengambil keuntungan dari permusuhan Barat versus Cina.

Namun, bila dunia Islam yang mereka diskreditkan dengan kasus serupa, implikasinya jauh lebih besar. Ketakberdayaan negeri-negeri Islam menjadikan mereka harus menerima paksaan Barat untuk mengadopsi semua tuntutannya.

Akibatnya, tidak hanya dirasakan rakyat hari ini. Perusakan pemahaman Islam melalui arus sekularisasi, demokratisasi, pluralisme, dan liberalisme sanggup membunuh gelora kebangkitan Islam.

Baca juga:  "Dakwah Ramah" Islam Moderat?

Tampak jelas di Indonesia, betapa banyak ulama, cendekiawan, ataupun aktivis muslim yang menerima demokrasi dan berusaha menyatukannya dengan hukum Islam. Tidak jarang di antara mereka yang menghempaskan syariat Islam hanya demi menunjukkan betapa demokratis dan inklusifnya mereka.

Wajar jika umat Islam amat geram dengan seorang figur utama organisasi Islam terkemuka yang sikapnya bagai setan bisu dalam merespons legalisasi investasi miras.

Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya.(QS Al-Baqarah: 204—205)

Situasi ini sungguh berbahaya. Tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim untuk berdamai dengan pemikiran dan praktik-praktik Islam moderat.

Kita harus mencampakkannya sekaligus menyampaikan secara terbuka melalui berbagai sarana kepada umat tentang bahaya paham tersebut.

Bongkar kedok, tipu daya, dan kesalahan berpikir kaum moderat, sekaligus membersihkan pemikiran umat dan meluruskannya dengan pemahaman Islam.

Satu hal prinsip yang tidak boleh dilupakan adalah dakwah mengembalikan Islam sebagai ideologi. Menyadarkan dan mengajak umat untuk menganutnya serta mendakwahkannya.

Kesadaran yang akan bermuara pada keyakinan bahwa Islam ideologis hanya mampu terwujud dalam negara Khilafah Islamiah—negara yang mampu menghentikan segala kerusakan yang dilakukan musuh-musuh Islam—, sekaligus melenyapkan sekularisasi dari muka bumi, hingga hanya hukum Allah Swt. satu-satunya yang menguasai. [MNews/Gz]


Referensi

[1] https://www.voaindonesia.com/a/as-dukung-demokrasi-di-luar-negeri-tanpa-melalui-intervensi-militer-/5802038.html

[2] https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/02/25/un-human-rights-council-as-the-us-returns-it-will-have-to-deal-with-china-and-its-friends/

[3] https://www.voaindonesia.com/a/menlu-blinken-tegaskan-komitmen-as-untuk-tegakkan-perlindungan-ham-universal/5791477.html

[4] https://www.brookings.edu/research/advancing-multilateralism-in-a-populist-age/

[5] https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/2/speech-sg-guterres-46th-regular-session-of-the-human-rights-council

[6] sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi dalam tindakan penganiayaan/penyiksaan terhadap agama, etnik, maupun kelompok ras, mulai dari kebencian terhadap individu hingga lembaga

[7] serangkaian perilaku dan perasaan negatif terhadap homoseksualitas atau terhadap LGBT

[8] ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain, atau yang dianggap asing

[9] kebencian atau prasangka buruk yang teramat kepada kaum wanita

[10] Ibidem 5

[11]Schwedler, J. (2011). Faith in Moderation: Islamist Parties in Jordan and Yemen. Cambridge:

Cambridge University Press dalam “Islamic Moderation” in Perspectives: A Comparison Between Oriental and Occidental Scholarships, https://core.ac.uk/download/pdf/234029875.pdf

[12] Clark, J. A. (2006). The Conditions of Islamist Moderation: Unpacking Cross-Ideological

Cooperation in Jordan. International Journal of Middle East Studies 38 (4): 539–560 dalam “Islamic Moderation” in Perspectives: A Comparison Between Oriental and Occidental Scholarships, https://core.ac.uk/download/pdf/234029875.pdf

[13] https://www.voaindonesia.com/a/paus-berangkat-ke-irak/5802827.html

[14] https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56288703

[15] https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56288703

[16] https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210306100050-120-614481/paus-fransiskus-seru-setop-ekstremisme-dan-kekerasan-di-irak

[17] https://www.republika.co.id/berita/qpjnpf377/paus-fransiskus-minta-irak-lindungi-keberagaman

[18] https://www.voaindonesia.com/a/deklarasi-bersejarah-paus-imam-al-azhar-tuhan-tidak-perlu-dibela/4775946.html

[19] https://www.dw.com/en/pope-greets-grand-imam-of-al-azhar-in-key-meet/a-19278042

Tinggalkan Balasan