Formulasi Baru Upah Buruh Demi Investasi, Rakyat Gigit Jari

“Kapitalisme adalah wabah yang sangat mematikan. Hingga kini, dunia masih dihantui pandemi kapitalisme yang terus menciptakan ketidakadilan. Tak terkecuali nasib para buruh yang kian hari semakin terpuruk.”


Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.


MuslimahNews.com, OPINI — Upah besi yang dihadirkan sistem ekonomi kapitalisme telah menjebak para pekerja untuk hidup tak manusiawi di bawah bayang-bayang korporasi. Inilah ironi di negeri kapitalis demokrasi.

Sudah jatuh tertimpa tangga. Nasib buruh seolah tak menemui bahagia. Sudahlah sedari awal upah tak sepadan dengan tenaga yang dikeluarkan, kini buruh harus menerima pil pahit formulasi upah baru yang berpotensi semakin mengecilkan jumlahnya.

Demi mendatangkan investor dan menekan biaya produksi, upah buruh semakin kecil dipayungi sejumlah regulasi. Lantas bagaimana nasib keluarga para buruh?

Formulasi Baru Upah Buruh Semakin Buruk

Omnibus Law Cipta Kerja yang menurut para pakar sangat merugikan kalangan buruh, seolah sedang melengkapi penderitaan para pekerja. Formulasi baru pengupahan kali ini menjadikan upah buruh berpotensi semakin kecil.

Tentu, potensi upah kecil yang dibarengi lepas tangannya penguasa terhadap kebutuhan umat, semakin menambah penderitaan mereka.

Sejumlah aturan turunan dari Omnibus Law pun baru disahkan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang pengupahan. Beleid tersebut mengatur rumusan baru dalam perhitungan upah pekerja/buruh pada tahun berikutnya.

Intinya, aturan itu kini tak sesederhana mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi untuk kenaikan upah, seperti yang selama ini berlaku di PP 78/2015 tentang Pengupahan. (cnnindonesia.com 23/2/2021)

Ada indikator baru yang diperhitungkan, seperti paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Ada pula variabel batas atas dan bawah yang diperlukan untuk menentukan besaran upah buruh ke depan.

Batas atas dan bawah itu akan ditentukan rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga (ART), serta rata-rata banyaknya ART yang bekerja di setiap rumah.

Perubahan formula pengupahan ini menuai banyak kritik dari para pakar. Pengamat ketenagakerjaan dari UGM Tadjudin Nur Effendi mengatakan, variabel yang digunakan formula baru tidak jelas.

Baca juga:  Getol Menolak Khilafah, Nyatanya Negara Gagal Sejahterakan Rakyat

Misalnya variabel daya beli, apakah jika kondisi pandemi yang menimbulkan penurunan daya beli menjadikan perhitungan kenaikan upahnya jadi turun juga? Begitu pun dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang rendah saat pandemi, apakah membuat perhitungan upah ke depan jadi lebih rendah?

Sedikit berbeda, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengapresiasi penambahan variabel pada upah, namun dirinya tak menafikan minusnya, yakni pada perhitungan batas atas dan bawah dalam rumus upah.

Rumus ini menimbulkan nominal upah yang lebih kecil karena batas atas dan bawah mempertimbangkan rata-rata banyaknya ART dan banyaknya ART yang bekerja dalam satu rumah.

Maka, saat potensi upah lebih kecil, akan berpotensi pula menekan biaya produksi. Pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan pengusaha. Apalagi upah yang kecil akan menarik para investor yang akan menanamkan modalnya, sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin pesat.

Doktrin inilah yang menjadikan penguasa tega menekan upah demi datangnya para investor. Padahal, pertumbuhan ekonomi yang dibangun dari utang dan investasi telah nyata menzalimi.

Mengapa nasib buruh kian terpuruk? Bagaimana Islam memandang hal yang demikian?

Problem Perburuhan yang Utama Adalah Upah

Ketenagakerjaan (perburuhan) adalah salah satu faktor produksi yang akan diatur dalam sebuah perekonomian. Tenaga kerja bersama dengan faktor produksi lainnya, yaitu lahan dan permodalan akan berperan penting dalam meningkatkan produksi.

Oleh karenanya, jika sebuah perekonomian ingin terus tumbuh dan berkembang, faktor produksi tenaga kerja ini harus mendapat perhatian yang serius.

Posisi kaum buruh dalam ekonomi kapitalisme akhirnya hanya akan ditempatkan sebagai salah satu komponen faktor produksi.

Konsekuensinya, dalam rangka mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, upah buruh sebagai salah satu faktor produksi harus ditekan serendah-rendahnya.

Namun demikian, agar buruh bisa bekerja optimal, ada batasan minimum upah. Sebab, upah buruh di bawah kebutuhan fisik minimum (KFM) akan memengaruhi optimalisasi produksi. Misal, jika buruh kurang makan karena miskin, tenaga yang ia keluarkan untuk produksi akan tidak maksimal, inilah yang merugikan korporasi.

Baca juga:  Demo Buruh (Lagi), Tuntutan Dipenuhi?

Dari sini kemudian muncul istilah hukum upah besi atau the iron wage’s law, yaitu upah buruh tidak dapat dinaikkan dan tidak dapat diturunkan. Upah buruh akan tetap bertengger pada posisi untuk sekadar memenuhi KFM saja.

Maka, penentuan upah minimum begitu hati-hati agar formula yang didapat pas dengan racikan ala kapitalisme, yaitu upah rendah untuk mengundang investor, tetapi dalam batasan KFM agar produksi bisa optimal.

Sungguh, buruh di mata kapitalisme bukanlah seorang manusia yang jasanya harus dibayar dengan upah yang sepadan.

Upah Buruh dalam Ekonomi Islam

Penetapan upah minimum, baik dibentuk dari formulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi maupun formula baru dengan menambah daya beli dan penyerapan tenaga kerja, sebenarnya sangat bermasalah.

Dilihat dari realitas terbentuknya kesepakatan upah bukan hanya dari dua pihak saja—pengusaha dan pekerja—, potensi ketidakadilan akan besar tercipta. Dalam sistem kapitalisme, buruhlah pihak lemah yang selalu dirugikan.

Sedangkan dalam syariat, posisi buruh dan majikan setara. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Majikan wajib memberikan upah yang merupakan hak bagi seorang pegawai. Begitu pun sebaliknya, pegawai memiliki kewajiban mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya yang telah disepakati bersama di awal akad kontrak kerja.

Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, ‘Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.'” (HR Ibnu Majah dan at-Thabrani).

Maksud matan hadis di atas adalah perintah untuk segera memberikan gaji/upah kepada pekerja setelah usai melaksanakan tugas dan pekerjaannya secara tepat waktu dan disesuaikan dengan beban kerja mereka. Menunda, mengurangi, terlebih lagi tidak membayar upah pekerja, termasuk kezaliman dan dimusuhi Allah dan Rasul-Nya.

Seharusnya, nilai upah sebanding dengan besarnya peran jasa buruh dalam mewujudkan hasil usaha dari perusahaan yang bersangkutan. Jika upah dipatok, kerap digunakan para majikan untuk menekan besaran gaji agar tidak terlalu tinggi, meskipun para buruh yang bekerja mengeluarkan tenaga besar dalam proses produksi.

Baca juga:  [News] Miras Dilarang Total dalam Sistem Ekonomi Kapitalis? Jangan Mimpi

Dalam Islam, penentuan gaji buruh menggunakan standar jasa tenaga yang diberikan pekerja, bukan living cost terendah. Tidak akan ada eksploitasi buruh oleh pengusaha. Buruh akan mendapatkan upah sepadan yang berlaku di tengah masyarakat.

Jika terjadi sengketa antara buruh dan pengusaha dalam menentukan upah, pakarlah yang menentukan upah sepadan tersebut. Pakar ini dipilih kedua belah pihak. Ketika keduanya tidak menemukan kata sepakat, negara akan memilihkan pakar tersebut untuk mereka.

Dengan demikian, negara tidak boleh mematok upah minimum tertentu. Pematokan seperti ini diharamkan karena sama seperti menetapkan harga.

Harga maupun upah, sama-sama merupakan kompensasi yang diterima seseorang. Harga adalah kompensasi untuk barang, sedangkan upah adalah kompensasi untuk jasa. Maka dari itu, tidak boleh ada pihak lain mengintervensi penentuannya.

Saat harga-harga barang mahal di zaman Nabi saw., mereka berkata, “Wahai Rasulullah saw., patoklah harga untuk kami!” Lalu beliau saw. menjawab, “Sesungguhnya Allahlah pematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan, serta Maha Pemberi Rezeki, dan sungguh aku berharap menjumpai Rabb-ku dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut dengan sebab kezaliman dalam darah dan harta.” (HR Abu Daud)

Adapun peran negara dalam Islam bukanlah mematok upah minimum, tetapi menjamin kebutuhan masyarakatnya. Sehingga, jika ada pekerja yang memang tidak sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya, karena cacat misalnya, dan tidak ada kerabatnya yang bisa membantu tersebab tak memiliki harta lebih, dalam hal ini negaralah yang wajib menjamin seluruh kebutuhan keluarga pekerja tersebut.

Sungguh, peran negara yang mengurusi umat hingga menjamin seluruh hajatnya terpenuhi, hanya ada dalam sistem Khilafah.

Jika sistem kapitalisme menyerahkan pengurusan umat pada swasta, sistem Khilafah justru menjadikan umat sebagai fokus kerja pemerintahan.

Kesejahteraan buruh akan niscaya terwujud seiring dengan penerapan Islam secara kafah dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiah. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan