[Lensa Daerah] Megaproyek MNC Lido City, Berkah atau Musibah?


Kontributor: D. Shalindri


MuslimahNews.com, LENSA DAERAH — Proyek Pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo dengan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang membangun taman hiburan sekelas Disneyland dan Universal Studio di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat mulai menunjukkan titik terang.

Taman hiburan sekelas Disneyland dan Universal Studio itu dibangun dalam megaproyek MNC Lido City. (detikfinance.com, 13/02/2021)

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah menyetujui proyek MNC Lido City di Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai KEK Pariwisata.

Tim Ahli Menko Perekonomian, sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi, Sanny Iskandar menjelaskan bahwa manajemen MNC Lido City secara syarat sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. (cnbcindonesia.com, 15/02/2021)

KEK Lido dengan luas sekitar 3.000 hektar mencakup sebagian Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor dan sebagian besar Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

Kawasan terdiri atas danau, hutan, lereng gunung dan perbukitan serta area kebun dan persawahan. Mata pencaharian penduduk di sekitar KEK MNC Lido City ini adalah petani penggarap.

Pembangunan proyek KEK Lido disambut cibiran masyarakat kampung Ciletuh Hilir, Wates Jaya, Cigombong. Pasalnya, kendaraan berat yang hilir mudik menyebabkan tembok rumah mereka retak-retak.

Jumlahnya sekitar 40 rumah. Menurut Djaja Muljana Ketua RW 06 Ciletuh, hilir mudik alat berat membuat guncangan layaknya gempa dan sudah berlangsung lebih dari lima tahun.

Kampung Ciletuh Hilir merupakan satu-satunya pemukiman yang tersisa di kawasan MNC Lido City. Sebanyak 200-an kepala keluarga bertahan di tanah leluhur mereka.

Sejak dua tahun terakhir, pihak MNC Land memasang pagar pembatas di sekeliling kampung sehingga mereka terisolasi. (Koran Tempo, 22/02/2021)

Konflik warga Ciletuh Hilir dan MNC Land berlangsung sejak perusahaan ini mengelola kawasan wisata Lido 2014. Masyarakat yang telah puluhan tahun menjadi petani penggarap seketika kehilangan lahan garapan mereka.

Masyarakat Ciletuh Hilir adalah petani penggarap lahan tidur milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) pada awal 1990-an. Setelah beralih ke MNC Land pada 2014, perusahaan ini menguasai sepenuhnya lahan tersebut.

Penetapan MNC Lido City menjadi KEK mengundang reaksi beberapa pihak. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mempertanyakan penetapan Lido menjadi KEK.

Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus pada KEK yang sudah ditetapkan dan sudah jalan karena masih banyak yang harus dioptimalkan baik infrastruktur, sumber daya manusia dan lainnya.

Mengkaji ulang status KEK penting karena KEK akan mendapatkan banyak insentif, dan KEK dinilai tidak terlalu signifikan berpengaruh ke perekonomian nasional. (Tirto.id, 16/2/2021).

Memang berbagai kemudahan dan aneka fasilitas diberikan oleh pemerintah untuk kawasan ekonomi ini. Beleid terbaru mengenai fasilitas dan kemudahan, yakni PP No. 12/2020 memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam hal izin lokasi.

Melalui PP tersebut, pelaku usaha di KEK bisa mendapatkan izin lokasi melalui Online Single Submission (OSS) tanpa melalui pemenuhan komitmen.  Fasilitas seperti ini tidak muncul dalam beleid sebelumnya yakni PP No. 96/2015. (bisnis.com, 09/03/2020)

Selain itu, Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK akan menikmati berbagai kemudahan dan fasilitas insentif perpajakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 237/PMK.010/2020.

Sejumlah insentif pajak yang dimaksud antara lain adalah insentif pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, cukai, serta berbagai kemudahan perizinan.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan pemerintah seharusnya lebih adil untuk menyeleksi proyek yang harus diprioritaskan.

Ia menduga ada kongkalikong dalam penunjukan MNC Lido City ini dan ada persekongkolan yang tujuannya memberikan privilege tersendiri, karena pemilik Lido memiliki kaitan erat dengan pemerintah. MNC Group dimiliki Hary Tanoesoedibjo, seorang pengusaha, politisi, Menteri.

Sementara anaknya, Angela Tanoe, saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB Ernan Rustiadi menilai KEK Lido, harus memperhatikan kawasan hutan. Kawasan Lido merupakan kawasan yang bersinggungan dengan hutan.

Oleh karena itu, pengembangan kawasan KEK tersebut tidak boleh menyerobot atau mengonversi hutan serta tidak mengganggu fungsi lindung dan konservasi yang dijaga melalui penetapan kawasan hutan.

Pihak pengembang juga harus mengkaji lebih dalam dampak ekologi di kawasan sekitar lokasi. Pertimbangan yang harus diambil adalah tentang lingkungan, mulai dari topografi, kemampuan lahan, dan sumber air.

Berapa banyak air tanah yang akan disedot untuk kebutuhan kawasan ini, itu juga harus dikaji dengan benar. (beritasatu.com, 18/02/2021)

Namun, harapan itu tampaknya sulit untuk terwujud. Usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan dalam KEK, dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal.

Usaha yang seharusnya wajib disusun sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), karena membahayakan lingkungan.

Harapan bahwa KEK akan mampu menyerap tenaga kerja, realitasnya jauh dari kenyataan. Karena bisnis wisata kelas dunia membutuhkan pekerja dengan kemampuan berbahasa Inggris yang fasih.

Sementara, faktanya menurut data Biro Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi mencatat tingkat pendidikan para pencari kerja pada 2017 adalah lulusan SMU sebesar 19.882 orang, disusul dengan lulusan SMP sebesar 2,971 orang. Semua lulusan itu tidak memiliki kualifikasi dan keahlian yang dibutuhkan dalam megaproyek MNC Lido City.

Fakta lapang menunjukkan hadirnya megaproyek MNC Lido City tidak berkorelasi dengan peningkatan ekonomi warga, yang terjadi justru hilangnya mata pencaharian penduduk yang didominasi sebagai petani.

Tanah garapan yang hilang, kesuburan tanah yang berkurang karena krisis air tanah, hingga potensi kekeringan bila musim kemarau tiba, membayangi masa depan mereka. Alih-alih proyek ini akan membawa berkah dan kesejahteraan, yang terjadi justru musibah bagi warga.

Intinya, megaproyek MNC Lido City adalah praktik nyata korporatokrasi yang merujuk kepada perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi bahkan mengendalikan pemerintahan.

Terjadi simbiosis antara kekuatan bisnis dengan kekuatan politik transaksional. Sehingga pemerintah menjalankan negara bukan berbasis rule of law, melainkan berbasis para peran-peran oligarki.

Bahkan oligarki ini mampu menekan pemerintah untuk membuat aturan yang memudahkan bisnis mereka.

Berbeda dengan konsep negara korporatokrasi yang memosisikan perannya sebatas regulator, sistem pemerintahan dalam Islam memosisikan perannya sebagai pelayan bagi umat.

Peran ini telah dijelaskan dalam hadis bahwasanya seorang Khalifah adalah pengurus umat.  Rasulullah Saw. bersabda “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). [MNews/Juan]

Tinggalkan Balasan