Generasi Terbaik Butuh Peta Jalan Pendidikan yang Sahih

MuslimahNews.com, KOMENTAR POLITIK — Kemendikbud tengah menggodok Peta Jalan Pendidikan 2020—2035 dan Revisi UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Rencananya, Peta Jalan Pendidikan ini akan disahkan menjadi Peraturan Presiden pada Mei—Oktober mendatang.

Peta ini mengatur langkah teknis dari implementasi revisi UU Sisdiknas yang rencananya diajukan Pemerintah pada tahun ini.

Visi Pendidikan Indonesia 2035 ini berbunyi, “Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.”

Hilangnya Frasa “Agama”

Meski masih dalam tahap penyusunan, dalam laman resminya, ormas PP Muhammadiyah mengkritik peta jalan ini dengan menyebut kemungkinan munculnya problem dari dua arah.

Problem pertama, menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, proses penyusunannya terbilang “sembunyi-sembunyi” dan tidak melibatkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Kemendikbud dan partisipasi publik.

Kedua, tidak ditemukannya kata “agama” dalam draf rumusan paling mutakhir tertanggal 11/12/2020, terutama hilangnya frasa “agama” dari Visi Pendidikan Indonesia 2035. Justru “budaya” masuk sebagai acuan nilai mendampingi Pancasila.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut hilangnya frasa “agama” merupakan bentuk inkonstitusional. Merunut pada hierarki hukum, produk turunan kebijakan seperti peta jalan tidak boleh menyelisihi peraturan di atasnya yaitu Peraturan Pemerintah, UU Sisdiknas, UUD 1945, dan puncaknya adalah Pancasila. (muhammadiyah.or.id, 5/3/2021)

Semakin Sekuler

Pemerhati pendidikan dan masalah generasi, Yusriana, mengatakan Rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020—2035 yang akan menjadi cetak biru pendidikan nasional ini menegaskan arah pendidikan bangsa ini yang semakin sekuler.

Jika dibandingkan, visi pendidikan dalam revisi UU 20/2003 tentang Sisdiknas masih menyebutkan tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu, juga agar menjadi manusia berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurutnya, dengan visi seperti ini saja, dahulu implementasinya di lapangan—dengan manusia Indonesia sebagai output pendidikan—masih jauh dari manusia yang mempunyai keimanan dan ketakwaan tinggi dalam makna hakiki.

“Kata iman dan takwa tidak lebih dari lip service, hanya polesan luar yang tidak sama dengan apa yang ada di dalamnya. Antara tujuan dan strateginya tidak sama, terjadi ketakcocokan antara visi dan misinya,” ujarnya miris.

Kata “iman” dan “takwa” disebutnya tidak mewujud dalam kenyataan. Pada praktiknya, nilai-nilai demokrasi dan HAM malah menjadi acuan dalam proses pendidikan. Termasuk di dalamnya aspek pembelajaran yang prosesnya pun mengacu pada target tercapainya nilai-nilai tersebut.

“Inilah fakta ketaksesuaian antara visi dan misinya. Visinya menjadi insan beriman dan bertakwa, tetapi misinya melalui penanaman nilai HAM, demokratisasi, dan globalisasi,” ujarnya kepada MNews, 8/3/2021.

Alhasil, visi mewujudkan manusia beriman dan bertakwa menjadi tidak relevan karena pelajaran agama hanya diberikan 2-3 jam dalam seminggu. Ditambah, penyampaian pelajaran lebih bersifat teoretis dan kurang implementasi. Sarana praktik pendidikan agama pun terbilang minim.

“Nah, sekarang, dalam rancangan peta jalan pendidikan, visi pendidikan Indonesia tidak lagi mencantumkan tujuan mencetak manusia yang beriman dan bertakwa. Bisa dibayangkan bagaimana arah pendidikan bangsa ini ke depannya? Tentu akan lebih jauh lagi dari nilai-nilai agama alias lebih sekuler,” urainya.

Semua ini, lanjutnya, semakin memperkuat fakta bahwa sistem pendidikan yang dianut bangsa ini adalah sistem sekuler, memisahkan agama dari pengaturan urusan masyarakat.

Hal ini karena sistem pendidikan nasional tidak mengacu pada ajaran agama. Agama ditempatkan jauh dari urusan pendidikan. Terjadi dikotomi antara pelajaran agama dan pelajaran umum lainnya.

Pelajaran umum (nonagama) berada di wilayah yang “bebas nilai”, sama sekali tidak tersentuh standar nilai agama. Kalaupun ada, hanyalah etika-moral yang tidak bersandar pada nilai agama.

Kurikulum Pembentuk Pribadi Liberal?

Ia lantas menekankan, wajar bila pembentukan kepribadian hanya dibebankan kepada pelajaran agama. Apalagi pelajaran agama sekarang juga disusupkan pemahaman liberal melalui penyusunan kurikulum berbasis moderasi tentang paham pluralisme dan multikulturalisme.

Kurikulum sebagai elemen penting dalam pendidikan saat ini seperti tengah disasar berbagai pihak yang berkepentingan.

“Mereka mengerti bahwa pendidikan sebagai proses penanaman nilai yang terstruktur sangat menentukan produk pendidikan. Karena peran strategis ini, kurikulum menjadi sasaran pembentukan pribadi liberal yang ‘humanis’, ini bertentangan dengan sosok pribadi yang beriman dan bertakwa,” jelasnya.

Ia mengibaratkan, kalau tujuan akhir pendidikan adalah perubahan perilaku, tentunya hasil dari penanaman nilai sekuler liberal dalam sistem pendidikan adalah terbentuknya sosok liberalis yang tidak ingin terikat aturan agama. Bebas sebagaimana terdapat dalam nilai liberal itu sendiri.

“Karena itu, ketika kita melihat produk pendidikan sekarang ini, banyak sosok yang perilakunya bebas dan cenderung tidak terkendali,” tukasnya.

Di sisi lain, Yusriana juga menyatakan kemungkinan adanya kepentingan asing dalam rancangan peta jalan pendidikan ini.

Dikutip dari Republika.co.id (16/11/20), dalam penyusunan peta jalan pendidikan 2020—2035 ini, Kemendikbud juga menerima masukan dari organisasi dunia seperti Bank Dunia dan The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dalam menyelesaikan problem pendidikan bangsa ini, Yusriana menegaskan sudah seharusnya mengambil solusi dari aturan Allah Swt. dan yang dicontohkan Rasulullah.

Menurutnya, konsekuensi keimanan seorang muslim mengharuskan dirinya menggunakan aturan Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupannya.

“Mengapa kita harus menggunakan sistem lain yang telah terbukti menyengsarakan dan menghancurkan? Sementara Allah sudah menyiapkan aturan yang tinggal diterapkan dan tentu saja akan membawa kesejahteraan dan kebaikan?” tanyanya.

Allah Swt. telah memberikan pertanyaan retorik dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah: 50, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”

Oleh karenanya, Yusriana meyakinkan, semestinya tidak ada lagi keraguan pada diri umat untuk segera mengganti tatanan kehidupan ini, termasuk pendidikan yang harus berlandaskan hukum Islam.

Pendidikan dalam perspektif Islam merupakan upaya yang dilakukan secara sadar, terstruktur, serta sistematis untuk menyukseskan misi penciptaan manusia sebagai ‘abdullah (hamba Allah) dan Khalifah (wakil) Allah di muka bumi. Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hidup Islam.

Peta jalan pendidikan yang harus dirancang umat ini adalah peta jalan yang sahih, demi mewujudkan sistem pendidikan Islam dalam rangka menghasilkan kualitas generasi terbaik yang disebut Al-Qur’an sebagai khairu ummah.

“Bukan generasi sekuler,” pungkasnya. [MNews/SNA-Gz]

Tinggalkan Balasan