Siapa Pelindung Perempuan dari Kekerasan Online?


Penulis: Ragil Rahayu, S.E.


MuslimahNews.com, OPINI — Sungguh tragis nasib YI. Gara-gara tidak bisa melunasi pinjaman online melalui aplikasi fintek, perempuan ini dipermalukan dalam bentuk sebuah iklan tak senonoh (liputan6.com, 27/7/2019). Kejadian di Solo ini menambah panjang daftar kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dunia siber.

Kekerasan siber menjadi isu penting dalam Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Tahun 2021. Terjadi peningkatan angka kasus kekerasan siber terhadap perempuan. Pada 2019 terjadi 241 kasus, kemudian melonjak menjadi 940 kasus pada 2020.

Tahun sebelumnya, Komnas Perempuan mencatat kenaikan sebesar 250 persen dari 97 kasus pada 2018 menjadi 241 kasus pada 2019. Data ini konsisten menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan siber dari tahun ke tahun.

Kapitalisme Online

Dunia siber ibarat rimba raya, penuh “binatang buas” dan bahaya yang mengancam perempuan. Pada 2015, peneliti dari UNESCO menyatakan bahwa 73% perempuan telah mengalami beberapa bentuk kekerasan secara online.[1] Perempuan usia 18-24 tahun berisiko tinggi mengalami kekerasan online.

Bentuk kekerasan online terhadap perempuan di antaranya:

  • Cyber stalking, yakni menguntit menggunakan internet, email, atau pesan online.
  • Non-consensual pornografi atau eksploitasi siber. Meliputi penyebaran online foto atau video seksual orang lain.
  • Cyber harassment, meliputi pesan atau email seksual yang tidak diinginkan, perilaku yang menyinggung dan tidak pantas, ancaman fisik atau kekerasan seksual, kebencian, kata-kata yang merendahkan, menghina, mengancam, atau menargetkan seseorang yang semuanya dilakukan di internet atau media sosial.

Kehidupan yang sekuler dan liberal menjadikan interaksi manusia di dunia siber berlangsung tanpa aturan. Semua orang bisa bebas melakukan perundungan, intimidasi, juga pelecehan seksual tanpa beban sosial. Hal yang tidak kita temui di dunia nyata.

Layar gawai seolah menjadi topeng sehingga orang bisa berbuat kekerasan dan bahkan kejahatan tanpa rasa malu, segan, atau pun takut. Ucapan-ucapan kasar dan tak senonoh bertebaran di internet dan media sosial, sewaktu-waktu bisa mengenai siapa saja, termasuk perempuan baik-baik.

Kapitalisme yang menyelusup dalam transaksi online juga memperparah kasus kekerasan siber. Aplikasi fintek yang menawarkan pinjaman online tumbuh subur di era digital ini. Kemudahan syarat dan desakan kebutuhan membuat sebagian orang gelap mata dan menyetujui semua ketentuan dari fintek.

Baca juga:  Mendesakkah Pengesahan RUU P-KS?

Saat pembayaran tersendat karena bunga yang besar, bom waktu pun meledak. Nasabah diteror dengan aneka kekerasan online, termasuk kekerasan seksual, disebar di semua nomor kontak yang ada di gawai nasabah. Akibatnya, peminjam pun mengalami depresi dan tak jarang berujung bunuh diri.

Sungguh, kehidupan sekuler, liberal, dan kapitalistik telah menyudutkan perempuan sebagai objek kekerasan online. Sayangnya, solusi atas persoalan ini masih jauh dari harapan. Para perempuan dituntut menjaga diri sendiri agar terhindar dari kekerasan online, perlindungan yang dibutuhkan tak kunjung didapatkan.

World Wide Web Foundation melakukan survei pada 86 negara dan menemukan 74% lembaga penegak hukum dan pengadilan gagal mengambil tindakan yang sesuai untuk kasus kekerasan online pada perempuan.[2]

Di Indonesia, sepanjang Januari—November 2020, tercatat 4.250 jumlah tindak pidana siber yang ditangani Bareskrim Polri dan banyak yang tidak terselesaikan. Jumlah kasus yang tidak terlaporkan (sehingga juga tidak terselesaikan) tentu lebih banyak lagi.

Penyelesaian kasus pelecehan yang dialami Baiq Nuril beberapa waktu lalu, hingga kini belum mampu mewujudkan keadilan. Kekerasan di dunia maya seolah tak tersentuh hukum, apalagi jika korbannya pihak yang lemah seperti kasus Baiq Nuril.

UNESCO menyatakan bahwa solusi kekerasan siber ada pada tiga hal, yaitu sensitization (pencegahan), safeguards (pengawasan), dan sanctions (hukum).

Namun, selama interaksi di dunia siber masih didominasi sikap sekuler (minus aturan agama), liberal (serba bebas), dan kapitalistik (berorientasi keuntungan), selama itu pula tindak kekerasan terhadap perempuan akan terus terjadi.

Akibatnya, perempuan dituntut oleh sistem saat ini untuk mampu menjaga diri sendiri di tengah rimba raya dunia siber yang penuh bahaya.

Perlindungan Sistem

Kekerasan online akan terhenti jika sumbernya dihentikan, yaitu perilaku tanpa aturan di dunia maya. Dalam Islam, interaksi di dunia maya sama dengan di dunia nyata, keduanya terikat dengan hukum Allah Swt.. Setiap postingan, tayangan, caption, klik, like, share, dan komentar akan dimintai pertanggungjawaban di yaumulakhir.

Baca juga:  Catahu 2021: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat Selama Pandemi

Karena kesadaran muraqabatullah (selalu diawasi Allah Ta’ala), setiap orang tidak akan bisa seenaknya berbuat keburukan, termasuk kekerasan di internet dan media sosial.

Meski tak bertatap muka dengan lawan bicara, adab dan syariat tetap dijunjung tinggi karena mengimani ada malaikat Allah yang mencatat setiap amal.

Allah Ta’ala berfirman,

{وكان اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيْباً}

“Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.” (QS al-Ahzaab:52)

Dengan asas iman, seorang muslim tidak akan menyebarkan aib saudaranya sesama muslim. Rasulullah saw. telah bersabda,

“Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan akhirat.” (HR Ibnu Majah)

Seorang muslim juga tidak boleh mencari-cari kesalahan muslim yang lain untuk kemudian disebarluaskan di dunia maya.

Dari Abu Barzah Al-Aslami, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

“Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, tapi keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat seorang muslim dan jangan pula mencari-cari kesalahannya. Sebab siapa saja yang mencari-cari kesalahan orang lain, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Maka, siapa saja yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, Allah tetap akan menampakkan kesalahannya meskipun ia ada di dalam rumahnya.” (HR Abu Dawud).

Hanya saja, kesadaran individu ini tidak cukup untuk menghentikan kekerasan online. Ketakwaan personal merupakan satu aspek, yaitu pencegahan. Ada aspek penting lain yaitu sistem yang melingkupi individu di dalam masyarakat.

Sistem yang sekuler akan menjauhkan individu dari ketakwaan. Brutalnya peredaran pornografi yang bergentayangan di dunia siber bisa mengikis adab dan ketaatan pada syariat. Seseorang yang awalnya menjadi objek pornografi, selanjutnya bisa menjadi subjek pelaku kekerasan seksual online.

Maka, butuh perubahan sistem masyarakat dari sistem sekuler menjadi Islam, dari sistem liberal yang menuhankan kebebasan menjadi syariat Islam yang serba taat.

Juga perubahan dari sistem kapitalisme yang mendewakan cuan (untung) menjadi sistem Islam yang menempatkan rida Allah sebagai tujuan hidup tertinggi.

Baca juga:  Tiga "Policy Brief", Atasi Kekerasan terhadap Perempuan?

Sepanjang peradaban manusia, Khilafah Islamiah adalah satu-satunya negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Pornografi dilarang dan pelakunya diberi sanksi. Penyebar berita bohong diberi sanksi yang menjerakan.

Seseorang tidak bisa semena-mena memfitnah orang lain, karena ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dalam perkara qadzaf (tuduhan zina) misalnya.

Allah Ta’ala berfirman,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) [النور : 4 – 5]

“Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik kemudian tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh deraan dan jangan menerima kesaksian mereka selamanya, karena mereka adalah orang-orang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS An-Nur: 4-5)

Ditetapkan tiga hukuman bagi pelaku qadzaf, yaitu dera 80 kali, menolak kesaksiannya, dan menghukuminya sebagai orang fasik.

Khilafah memiliki lembaga i’lamiyah (penerangan) dan syurthah (polisi) yang berada di bawah kontrol Khalifah secara langsung. Keduanya melakukan pengawasan dan pemantauan berdasarkan standar hukum Islam untuk mendeteksi adanya pelanggaran syariat dalam pemanfaatan media informasi.

Khilafah akan membersihkan masyarakat dari pemikiran-pemikiran yang rusak dan merusak, juga pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan, termasuk berbagai ungkapan buruk yang beredar di dunia maya.

Demikianlah, sistem Islam mencegah, mengawasi, dan memberi sanksi yang efektif, sehingga kekerasan online akan terhenti sejak akarnya.

Sayang sungguh sayang, institusi yang melindungi umat ini telah diruntuhkan Barat 100 tahun lalu (1342—1442 H). Sejak runtuhnya Khilafah, umat Islam tidak memiliki pelindung. Kaum perempuan menjadi korban kekerasan, baik verbal, psikis, maupun fisik.

Bahaya mengintai perempuan di dunia nyata maupun maya. Butuh upaya kita semua untuk mewujudkan institusi pelindung perempuan ini, yaitu Khilafah. [MNews/Gz]


Catatan kaki:

[1][2] https://en.unesco.org/sites/default/files/highlightdocumentenglish.pdf

Tinggalkan Balasan