Impor Beras, Kebijakan Instan Ekonomi Liberal


Penulis: Chusnatul Jannah


MuslimahNews.com, OPINI — Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian masyarakat Indonesia. Berdasarkan data BPS, produksi beras tahun 2020 mencapai 31,63 juta ton atau naik 1,00% dibanding tahun sebelumnya sebesar 31,31 juta ton.

Angka produksi tersebut diperoleh dari luas panen padi 2020 mencapai 10,79 juta hektare atau mengalami kenaikan 108,93 ribu hektare atau 1,02 % dibandingkan luas panen tahun 2019 yang sebesar 10,68 juta hektare.

Di tahun ini, petani pun sedang menanti panen beras. Di saat panen bakal dituai, pemerintah berencana impor beras sebanyak 1-1,5 juta ton. Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaannya di dalam negeri agar harga tetap terkendali.

Menteri perdagangan, Muhammad Lutfi, mengatakan kebijakan impor beras dilakukan untuk menambah cadangan atau iron stock untuk Bulog. Mendag menjelaskan bahwa impor beras tidak akan mengganggu penjualan hasil panen petani. Karena katanya impor beras kali ini untuk stok Bulog, bukan dijual bebas.

Selain beras, pemerintah juga membuka keran impor untuk gula dan daging sapi atau substitusinya, kerbau. Hal itu dilakukan untuk persiapan lebaran 2021. Pemerintah memutuskan akan mengimpor 80 ribu ton daging kerbau dari India, 20 ribu ton daging sapi dari Brasil, dan 150 ton gula kristal.

Tiap tahun kebijakan impor selalu diambil tatkala persediaan pangan menipis. Seolah tak ada lagi solusi lain selain impor. Kebijakan instan dari sistem ekonomi liberal.

Kebijakan Instan

Beberapa tahun terakhir Indonesia makin rajin mengimpor beras dan bahan pangan lainnya. Sebutan sebagai negara agraris tampaknya tak lagi relevan. Negara yang kaya sumber daya alam dengan lahan pertanian yang luas itu, kini telah berubah status.

Baca juga:  [News] Terus Terjadi, Alih Fungsi Lahan Ancam Ketahanan Pangan Nasional

Kalau dulu ditahun 1984-1986 Indonesia pernah swasembada pangan, sekarang untuk memenuhi cadangan beras dalam negeri saja harus impor dari negara lain.

Dulu, pada tahun 2005, Indonesia pernah menduduki peringkat tiga produsen padi terbesar dunia setelah Cina dan India. Pada 2014, Indonesia masih menduduki peringkat itu hingga lambat laun posisi itu menurun menjadi negara importir beras.

Lahan pertanian banyak yang sudah beralih fungsi menjadi kawasan industri, perdagangan, perumahan, dan infrastruktur lainnya. Pembebasan lahan untuk proyek-proyek nasional sering kali terjadi.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut luas lahan baku sawah terus menurun. Catatan mereka pada 2018 ini, luas lahan tinggal 7,1 juta hektare, turun dibanding 2017 yang masih 7,75 juta hektare. (CNNIndonesia, 25/10/2018)

Itu data tahun 2018, bagaimana dengan sekarang? Mungkin semakin menyusut karena makin gencarnya konversi lahan pertanian demi pembangunan infrastruktur. Memang benar, infrastruktur bertambah, tapi mengorbankan pula lahan sawah. Jika lahan pertanian berkurang, hal itu pasti berdampak pada produksi beras dalam negeri.

Impor, mestinya tidak menjadi kebijakan instan. Karena kebijakan impor pasti juga membebani APBN negara. Bukannya melimpah, kebijakan impor beras dan pangan lainnya hanya akan membuat tekor negara. Tekor lahan dan biayanya.

Impor Lemahkan Pangan Negeri

Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) menilai tahun ini impor beras tidak perlu dilakukan. Menurut Ketua Umum AB2TI Dwi Andreas, impor beras tidak diperlukan karena menurutnya produksi beras akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Dia juga menyebut adanya la nina akan membuat pertanaman beras tahun ini tak menghadapi masalah. (Kompas, 6/3/2021)

Tak habis pikir. Ketika produksi beras meningkat signifikan, pasokan beras bisa memenuhi kebutuhan pangan, dengan logika apa pemerintah kembali melakukan impor beras? Negeri ini seperti hilang kendali dalam mengamankan pangan dalam negeri.

Baca juga:  Mampukah Lumbung Pangan Nasional Mengatasi Krisis Pangan?

Pemerintah seperti tidak punya grand design dalam mewujudkan kemandirian pangan. Teringat pesan Presiden yang harus menggaungkan cinta produk dalam negeri dan benci produk luar negeri. Lantas, mengapa kebijakan impor masih saja jadi solusi andalan mengamankan stok pangan nasional?

Meski hanya untuk cadangan, separah itukah produksi beras nasional kita sampai tidak mampu memproduksi lebih untuk iron stock bagi Bulog? Kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi kapitalis liberal yang diterapkan negeri ini.

Sistem yang memfokuskan kegiatan perekonomian pada pasar bebas dan perdagangan bebas. Sebagai negara yang terikat dengan World Trade Organization (WTO), Indonesia harus tunduk pada ketentuan perdagangan bebas.

Kebijakan impor beras dan pangan lainnya hanya akan membuat petani kehilangan kepercayaan diri. Produksi beras yang tahun ini diprediksi bakal naik seolah terhempas jika impor beras terus dilakukan. Negara seperti tak memberi dukungan penuh bagi produksi beras nasional.

Negara selalu berdalih mencari pembenaran untuk memuluskan jalan impor. Tak mau ambil ambil pusing atau bersusah payah mengupayakan agar produksi beras meningkat. Padahal, ketergantungan pada impor akan memperlemah pangan negeri. Seperti candu yang sulit diatasi. Negara sudah salah langkah dan hilang arah.

Negara Mandiri Pangan dengan Islam

Di sistem Islam, kebijakan impor bukanlah solusi bagi pangan. Sistem negara Islam, yaitu Khilafah, memiliki sejumlah mekanisme bagaimana mewujudkan kemandirian pangan tanpa bergantung pada negara lain.

Pertama, mengoptimalkan kualitas produksi pangan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi bisa dilakukan dengan menghidupkan tanah mati. Intensifikasi dilakukan dengan peningkatan kualitas bibit, pupuk, dan alat-alat produksi dengan teknologi terkini.

Baca juga:  Tarik Ulur Kebijakan Impor Yang Kendur

Kedua, mekanisme pasar yang sehat. Negara melarang penimbunan, penipuan, praktik riba, dan monopoli. Kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply and demand bukan dengan kebijakan pematokan harga.

Ketiga, manajemen logistik. Negara akan memasok cadangan lebih saat panen raya. Negara akan mendistribusikan secara selektif bila ketersediaan pangan berkurang.

Keempat, mengatur kebijakan ekspor impor antar negara. Kegiatan ekspor impor merupakan bentuk perdagangan luar negeri. Ekspor boleh dilakukan jika seluruh rakyat terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Adapun impor, hal ini berkaitan dengan kegiatan perdagangan luar negeri. Aspek yang dilihat dalam perdagangan luar negeri adalah pelaku perdagangan, bukan barang yang diperdagangkan.

Kelima, prediksi cuaca. Yaitu, kajian mendalam tentang terjadinya perubahan cuaca. Hal ini didukung fasilitas dan teknologi mutakhir. Sebagai bentuk antisipasi perubahan cuaca ekstrem dalam mempengaruhi produksi pangan negeri.

Keenam, mitigasi kerawanan pangan. Negara menetapkan kebijakan antisipasi jika bencana kekeringan atau bencana alam lainnya.

Itulah beberapa langkah strategis negara Khilafah dalam mengatasi persoalan pangan. Dengan kebijakan yang tersistematis, sangat kecil kemungkinan bagi Khilafah menggantungkan diri pada impor, terlebih untuk pangan yang menjadi kebutuhan pokok bagi rakyat.

Dikutip dari Republika, masa kekhalifahan merupakan masa kejayaan penerapan sistem ketahanan pangan. Umar bin Khaththab menerapkan inovasi soal irigasi untuk mengairi area perkebunan.

Kawasan delta Sunga Eufrat dan Tigris serta daerah rawa sengaja disulap dengan dikeringkan menjadi lahan-lahan pertanian. Kebijakan itu diteruskan hingga Dinasti Umayyah. Swasembada pangan dengan sistem khilafah itu sangat logis, riil, dan aplikatif. [MNews/Gz]