Amankah Pembangunan Infrastruktur dengan Investasi?


Penulis: Asy Syifa Ummu Sidiq


MuslimahNews.com, OPINI — Pembangunan infrastruktur adalah bentuk periayahan pemerintah terhadap umat. Pengadaan sarana transportasi misalnya, akan memudahkan seluruh orang melakukan aktivitas atau memenuhi kebutuhannya. Namun,  bagaimana jika negara tak mampu mengelola pembangunan itu sendiri? Apakah pembangunan harus berhenti atau perlu cari solusi?

Sebagaimana kita ketahui, keuangan negara di masa pandemi sangat terguncang. Pembiayaan wabah covid telah berhasil mempersempit dana yang dimiliki. Bahkan telah berhasil menambah utang untuk menutup lubang-lubang pengeluaran yang membengkak. Apalagi PR besar pertumbuhan ekonomi masih menunggu diselesaikan.

Sementara kebutuhan akan sarana transportasi dianggap perlu. Terutama di daerah-daerah luar jawa. Pastinya, pembiayaan dari semua itu akan membutuhkan biaya yang besar. Jika APBN sudah tak sanggup membiayai, dengan apa dapat membangun sarana ini?

Sarana Umum Dibangun melalui INA

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk segera membentuk dana pengelolaan. Lembaga yang juga disebut sebagai Indonesia Investment Authority (INA) bertugas mendata dan mengelola investasi. Menteri keuangan pun menambahkan jika skema kerja samanya INA 30% dan investor 70%. Maknanya, investor memberi dana yang lebih besar (tempo.co.id, 3/3/21).

Target pertama pendanaan INA ini untuk pembangunan sarana umum, yaitu transportasi. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, akan dibangun sarana transportasi seperti MRT dan LRT. Pembangunan ini rencananya akan berlangsung di Bandung, Makassar, Medan, Surabaya dan Bali.

Selain itu ada pula pembangunan pelabuhan di Garonggong Sulsel, Ambon dan Palembang. Ada juga pembangunan bandara seperti Singkawang, Fakfak, dan Manokwari di Papua, Mentawai dan Sea plane di Bandaneira.

Seluruh pembiayaan itu berasal dari LPI/INA atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhub dalam webinar bertema Peluang Pendanaan SWF untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia” di Jakarta, 3/3/21.  Dengan  pendanaan dari SWF ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan (kompas.com, 4/3/21).

Siapa Pemilik Sarana Transportasi?

Umumnya pemilik sarana transportasi adalah negara. Sarana ini adalah fasilitas umum bagi masyarakat. Pertanyaannya, jika pendanaan pembuatan sarana ini dibagi dua dan mayoritas dari pendanaan asing, siapa yang lebih banyak memiliki?

Bagaimana dengan rakyat? Mereka harus membayar dengan kocek yang lumayan mahal. Sekadar ingin memanfaatkan transportasi saja harus mengeluarkan uang. Bagi rakyat yang tak punya uang? Jangan harap dapat menikmati fasilitas ini.

Begitu pula dengan pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan sarana transportasi ini. Akan ada skema bagi hasil. Skema ini tentunya sesuai dengan besaran investasi yang digelontorkan. Kalau dananya lebih besar dari pemerintah, bagi hasilnya juga akan mendapat besaran paling tinggi.

Hal ini dikarenakan dalam sistem saat ini tak ada istilah wakaf bagi investasi. Kalaupun mereka melihat suatu proyek infrastruktur tersebut tidak prospek, misal jalan tol yang sepi, mereka akan tetap mendapatkan untung.

Karena pemerintah sudah menerima investasi mereka, suatu saat pasti pemerintah akan menjual ruas-ruas tol tersebut dengan harga yang jauh lebih murah.

Pandangan Investasi dalam Islam

Investasi dalam Islam sebenarnya tidak ada masalah. Karena itu pada hakikatnya adalah penanaman modal untuk membiayai sesuatu. Hanya saja investasi dalam Islam harus terikat dengan beberapa hal :

Pertama, tidak dalam bisnis haram. Allah  melarang umat muslim melakukan kerja sama atau pembangunan atau berbisnis dengan hal-hal haram.

Kedua, tidak terkait dengan pembiayaan pembangunan fasilitas publik. Seperti jalan, bendungan, RS dan lain-lain. Kecuali jika itu diwakafkan. Karena dalam Islam, semua adalah bentuk riayah penguasa yang wajib dilakukan sekaligus hak rakyat untuk memperolehnya.

Ketiga, tidak boleh berasal dari utang luar negeri, karena haram. Allah tidak akan pernah memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang mukmin.

“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS Al-Nisâ’ [4]: 141)

Keempat, harus mengikuti ketentuan umum syariat yang diberlakukan negara. Jadi tidak boleh ada skema seperti turnkey project ala obor Cina.

Bagaimana jika negara ingin membiayai pembangunan sarana umum? Karena penyediaan transportasi umum adalah kewajiban negara. Maka, negara dapat mengambil pembiayaan dari sumber baitulmal terutama pos hasil pengelolaan sumber daya alam yang merupakan harta milik umum.

Hasil  pengelolaan sumber daya alam itu akan dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana transportasi. Jika kurang, masih ada sumber lain seperti kharaj, jizyah, fai’, dan lain-lain.

Skema pembiayaan seperti ini tidak akan  bisa dilakukan oleh negara yang menganut sistem kapitalis. Karena pembiayaan ala kapitalis hanya berasal dari pajak, utang dan penyertaan investasi. Saat ini kita menyebutnya dengan skema WSF atau LPI atau INA.

Jadi, sebenarnya meski skema pembangunan infrastruktur negara saat ini berasal dari investasi, tetap akan membahayakan negara. Oleh karena itu jika kita ingin skema pembangunan yang aman dan berhasil, hanya sistem Islamlah yang dapat jadi solusinya. []