SWF, Lembaga Pengelolaan Investasi untuk Negeri atau Korporasi?


Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.


MuslimahNews.com, OPINI — Ekonomi kapitalisme memandang permodalan adalah bagian dari faktor produksi yang merupakan ujung tombak perekonomian. Adapun pertumbuhan ekonomi akan senantiasa membutuhkan penambahan modal yang bersandar pada utang dan investasi.

Itulah mengapa pemerintah begitu konsentrasi terhadap lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, termasuk lembaga pengelolaan investasi SWF yang baru saja beroperasi.

Presiden Jokowi telah mengumumkan jajaran direksi lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund (SWF), selasa (16/2). Lembaga yang bernama Indonesia Investment Authority (INA) ini telah resmi beroperasi.

Dirut INA Ridha Wirakusumah mengungkapkan bahwa lembaga ini akan mengutamakan menggandeng investor untuk menyuntikkan dananya pada sektor jalan tol di periode awal berjalan. Pasalnya, sektor ini memiliki multiplier effect yang besar dan menyedot pembiayaan yang tinggi. (kontan.co.id, 16/02/2021)

SWF adalah alternatif pembiayaan pembangunan nasional dengan pola pembiayaan infrastruktur yang menyertakan modal asing, baik berupa divestasi BUMN ataupun pendanaan proyek baru.

Jika Badan Koordinator Penanaman modal (BKPM) mengurus regulasi dan iklim investasinya, SWF adalah lembaga yang mengelola dana secara langsung.

Sehingga, kebutuhan dana untuk membangun proyek-proyek infrastruktur dapat langsung dibiayai dari dana yang SWF himpun. Pada gilirannya, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ke depan.

SWF Lahir dari Ekonomi Kapitalistik

Namun demikian, banyak pakar menyangsikan SWF mampu memberikan dampak positif. Ekonom senior Faisal Bahri menyebutkan SWF berisiko tinggi karena sumber dana SWF melibatkan investor asing. (cbcnindonesia.com, 2020)

Selain itu, menurut Faisal, proses auditnya yang dilakukan auditor independen bukan BPK sangatlah berisiko, karena kekuasaannya seolah tak terbatas, padahal uangnya adalah uang negara. Ini pulalah yang membuat SWF justru malah berisiko tinggi terhadap adanya penyelewengan kekuasaan.

Pengesahan UU Omnibus Law tahun lalu, di tengah gelombang demonstrasi menolak UU tersebut, seolah mengonfirmasi penguasa sedang berdiri bersama pengusaha.

Kebijakan yang menguntungkan investor dan membuntungkan rakyat ini, kini telah melahirkan sejumlah lembaga baru yang siap memuluskan investasi. Salah satunya INA yang tertuang dalam pasal 165 ayat 2 yang berisikan pembentukan lembaga pengelolaan investasi (LPI).

Liberalisasi kepemilikan adalah roh terciptanya UU sapu jagat ini. Kekayaan SDA negeri ini jadi bebas dikuasai asing. Padahal, notabene semua itu adalah milik umat.

Negara sebagai pengelola, seharusnya mengembalikan semua kebermanafaatannya pada rakyat, bukan menjualnya pada asing. Adanya lembaga pengelolaan investasi ini akan semakin membuka lebar jalan para investor asing untuk dapat memiliki aset negara dan mengeksploitasinya.

Pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada utang dan investasi asing hanya akan merusak kedaulatan bangsa. Inilah konsekuensi penerapan kapitalisme yang mendokrin pengikutnya bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan tercipta jika ditopang modal yang bersumber dari utang dan investasi asing.

Padahal, investasi asing dan kucuran utang negara makmur terhadap negara berkembang, merupakan jebakan ketergantungan alias jalan penjajahan.

Negara makmur yang ditopang korporasi multinasional nyatanya mengucurkan investasi bukan untuk membangun bangsa, tapi untuk semakin menjerat bangsa ini. Mengeruk SDA dan menjadikan SDM-nya sebagai buruh murah. Semua demi langgengnya hegemoni.

Investasi Langgengkan Hegemoni

Untuk mencapai keuntungan yang optimum, korporasi akan menekan seluruh biaya produksi. Mereka akan mengupah buruh semurah mungkin dan mengeksploitasi SDA suatu negeri untuk mendapatkan bahan baku yang sangat murah.

Kucuran investasi asing bagi infrastruktur di negeri ini hakikatnya hanya untuk semakin memudahkan mereka mengeruk seluruh kekayaan negeri ini. Bukan untuk membangun bangsa menuju kesejahteraan umat.

Selain menjadi buruh murah, negeri berkembang dengan padat penduduk hanya dijadikan huge market industri korporasi multinasional. Karena, agar keuntungan mencapai maksimal, kuantitas produksi harus maksimal pula, terjadilah overproduksi. Hegemoni yang telah tertancap kuat akhirnya menjadikan  negara berkembang sebagai pasar potensial mereka.

Inilah cara kerja sistem ekonomi kapitalisme: oleh korporasi, dari korporasi, dan untuk korporasi. Rakyat? Hanya dimaknai faktor produksi dan konsumen yang berposisi lemah alias terjajah.

Sungguh menyedihkan, negeri yang berlimpah kekayaan malah tidak bisa mengelola perekonomiannya dengan mandiri. Semua ini akibat keterlibatan asing dalam pembiayaan pembangunannya yang dimuluskan sejumlah regulasi.

Akhirnya, dalam pembiayaan pembangunannya harus mengemis utang dan investasi yang sebenarnya sedang menjauhkan rakyat dari kata sejahtera.

Penguasa dalam sistem pasar bebas ala kapitalisme hanya diposisikan sebagai regulator yang memuluskan kerakusan korporasi. Maka jelaslah sudah, investasi ala kapitalis adalah penjajahan gaya baru yang paling mematikan.

Konstelasi negara-negara super makmur di dunia mendominasi modal, pasar, dan manfaat ekonomi. Adapun negara-negara miskin semakin terjebak dalam permainan kapitalisme global. Kian terpuruk dan tak berdaya akibat eksploitasi negara makmur yang dikuasai pemilik modal.

Pembangunan Tanpa Investasi Ribawi, Niscaya dalam Islam

Dalam sistem ekonomi Islam yang antiriba, investasi ala kapitalisme adalah langkah batil karena mengandung riba. Artinya, sistem ekonomi Islam tidak menjadikan investasi sebagai cara dalam memulihkan ekonomi. Lantas bagimanakah pembangunan ekonomi tanpa investasi?

Pertama, Islam mengajarkan bahwa penguasa adalah penanggung jawab terhadap apa-apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Tak seperti penguasa ala demokrasi yang menyerahkan seluruh tanggung jawabnya pada korporasi dan menjadikan fungsi negara sekadar regulator yang mengatur hubungan rakyat dengan pemilik modal.

Kedua, lantas dari mana pendanaan jika bukan dari investasi? Dalam buku Ekonomi Politik karya Abdurrahman al Maliki dijelaskan, jika ada kebutuhan pendanaan terhadap sebuah proyek, Khalifah akan mengkaji status proyek tersebut, apakah proyek tersebut urgen dilakukan atau tidak, serta indikator urgen atau tidaknya disandarkan pada kemudaratan umat.

Selain urgensitas yang bertumpu pada umat, dilihat juga keuangan kas negara. Apabila Baitulmal tidak cukup mendanai proyek yang dianggap tidak vital, bisa ditangguhkan pengerjaannya. Tidak dipaksakan dengan mencari investor asing/berutang pada negara asing, seperti kondisi saat ini.

Lain jika proyek tersebut dianggap vital, yaitu dapat menyebabkan kemudaratan pada umat. Misalnya kebutuhan membangun industri berat yang jika negeri muslim tidak memilikinya, akan dikuasai negara lain. Sehingga, jika Baitulmal tidak mencukupi, negara akan mengambil langkah cepat.

Pemerintah memungut dharibah/pajak temporer kepada orang kaya. Tidak diizinkan sama sekali pemerintah mengundang investor karena bisa menyebabkan dharar pada kas negara.

Pajak dalam Islam berbeda dengan pajak dalam sistem kapitalisme. Selain negara tak menjadikan pajak sebagai sumber pendanaan, juga sifatnya yang temporer alias insidental.

Di atas itu semua, sumber utama APBN negara bukanlah pajak dan utang, melainkan fai’ dan kharaj, kepemilikan umum, dan sedekah.

Dari sini saja, kas negara akan relatif stabil dan tidak mudah defisit. Swasta apalagi asing tidak diperbolehkan menguasai SDA. Sehingga, pendanaan proyek bersumber dari kas negara (Baitulmal) adalah niscaya.

Maka dari itu, negara sangat dibutuhkan kehadirannya secara langsung dalam mengelola urusan perekonomian rakyat. Negara tidak boleh hanya menjadi regulator saja.

Negara harus terbebas dari setiran pihak mana pun agar kebijakannya berporos hanya pada kepentingan umat dan kemuliaan agama Allah Swt.. Sungguh, sistem Khilafah adalah satu-satunya sistem yang mampu memenuhi ini semua. [MNews/Gz]