Islam Kaffah Solusi Krisis Multidimensi


Penulis: Ninik Rachmad
#100TahunTanpaKhilafah


MuslimahNews.com, FOKUS — Krisis multidimensi terus mengimpit bangsa ini. Mulai dari krisis ekonomi yang sudah jatuh ke lubang resesi, hingga musibah pandemi yang gagal diatasi.

Di samping problem sosial dengan maraknya kasus perceraian dan rusaknya generasi, kekerasan terhadap perempuan turut melengkapi potret buram negeri.

Begitu pula munculnya kebijakan pro pemilik modal dan kepentingan kelompok yang mengukuhkan sistem politik oligarki dan politik dinasti.

Rakyat dibiarkan autopilot dengan mengurus kebutuhannya sendiri. Disintegrasi pun mulai mengancam tapi tidak dianggap membahayakan negeri. Suara kritis terhadap kebijakan rezim pun kerap dipersekusi dan dikriminalisasi.

Demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, seperti menunjukkan karakter asli. Politik walaupun diyakini berpihak pada rakyat karena penguasa dipilih rakyat, nyatanya sejak sistem ini dilahirkan, problem kehidupan dunia tidak ada solusi hakiki.

Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang menggunakan demokrasi—termasuk adidaya— bisa menorehkan tinta emas sebagai pembentuk peradaban dunia yang beradab dan berkeadilan.

Dengan demikian sumber masalah terletak pada sistem politiknya, bukan penguasa atau rezimnya. Tentu realitas buruk ini harus segera diakhiri dengan tekad kuat untuk segera melakukan perubahan sistem rusak.

Kehadiran Sistem Khilafah

Sistem Khilafah diyakini mampu menggantikan sistem demokrasi. Ini karena Khilafah mendapat jaminan dari Allah akan mampu merealisasikan tujuan bernegara, yaitu terwujudnya umat yang sejahtera.

Khilafah merupakan kepemimpinan umum kaum muslimin yang menerapkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke seluruh alam. Sistem ini secara empiris pernah menaungi umat Islam bahkan nonmuslim selama belasan abad.

Di masa itu, umat Islam pun mampu tampil sebagai umat terbaik, memimpin peradaban cemerlang sekaligus menebar rahmat ke seluruh dunia.

Sistem Khilafah mempunyai kemampuan untuk merealisasikan tujuan bernegara karena beberapa aspek:

Pertama, keunggulan konstitusi yang bersumber dari syariat Islam yang berasal dari Allah Al Khaliq Al Mudabbir yang Maha Mengetahui dan Mahaadil. Syariat Islam ini bersifat komprehensif, luas, praktis, dan manusiawi.

Baca juga:  [Maqalah Ulama] Menegakkan Khilafah= Menegakkan Keadilan

Hukum syariat bersifat komprehensif karena lengkap mencakup semua pilar bernegara, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Mengutip surah Al Maidah: 3, Allah berfirman,

“…Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu.”

Juga dalam surah An-Nahl: 89, Allah berfirman, “…Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu.”

Pada setiap pilar, syariat memiliki konsep dan hukum dalam pelaksanaannya. Contohnya untuk menciptakan kesejahteraan umum pada aspek terpenuhinya kebutuhan publik, Islam mempunyai konsep bahwa kebutuhan publik itu wajib dipenuhi negara dari pengelolaan harta umum, seperti hutan, tambang, air, dan sebagainya. Maka, Islam melarang privatisasi dan swastanisasi kebutuhan publik ini.

Syariat Islam bersifat luas dan manusiawi karena mencakup semua permasalahan baru pada manusia serta dapat diterapkan secara praktis oleh umat manusia (amaly).

Hukum syariat Islam bersifat tetap (fixed), tidak relatif, tidak berubah, sama, “clear”, dan benar. Keputusan sesuai syariat bisa segera diambil, tidak menjadi masalah yang berlarut-larut tanpa solusi. Jadi, dalam konstitusi syariat Islam, ada jaminan perwujudan tujuan negara

Kedua, kemampuan pemimpin dalam sistem Islam. Pemimpin dalam Islam harus paham urusan publik dan bagaimana mengaturnya. Karena tanggung jawabnya yang besar terhadap umat, maka Islam menetapkan pemimpin haruslah seseorang yang mempunyai pribadi kuat, bertakwa, berpengetahuan, dan terampil menjalankan tugas negara.

Dengan ketakwaannya tersebut seorang pemimpin dalam Islam dapat tercegah dari tindakan menyeleweng dan curang/zalim kepada rakyatnya.

Pemimpin sadar akan pengawasan Allah dalam setiap tindakannya, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Dengan demikian, pemimpin dalam Islam walaupun mempunyai kewenangan untuk memerintah umat, mempunyai kontrol pribadi yang baik karena ketakwaannya.

Ketiga, struktur pemerintahan Islam sangat efisien dan sederhana. Kewenangan dan tupoksi antarlembaga jelas. Khalifah sebagai pemimpin di pusat dengan wali dan amil di tingkat wilayah. Tidak ada birokrasi yang panjang, sehingga cepat dalam memecahkan masalah.

Baca juga:  Bisyarah Kembalinya Khilafah dan Prasyarat Kemenangan (Fiqih Tamkin)

Keempat, adanya kesatuan komando oleh khalifah sebagai pelaksana kebijakan. Semua urusan dalam negeri, layanan publik, hubungan luar negeri, industri, dan militer berada dalam kontrol khalifah, walaupun dalam pelaksanaannya dibantu oleh mu’awin dan sekretariat negara.

Kesatuan komando ini diperlukan dalam kecepatan dan ketepatan dalam mengambil suatu kebijakan. Misalnya dalam mengatasi pandemi, diperlukan kebijakan yang serentak, terpadu, dan efektif.

Ini hanya bisa dilakukan jika di bawah kepemimpinan Islam yang bersifat sentralistis dan tidak terkooptasi kepentingan siapa pun, sebab khalifah menjalankan syariat Islam yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Sang Pembuat syariat.

Inilah yang menjadikan syariat Islam dalam naungan Khilafah yang dapat menjamin keadilan sosial, kesejahteraan umum, kecerdasan bangsa, serta perlindungan dan keamanan

Sistem Islam Antikrisis

Khilafah mempunyai visi menjadi negara superpower yang menciptakan kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bahkan secara global.

Hal ini tidak pernah—bahkan tidak akan bisa—diwujudkan sistem sosialisme dan kapitalisme. Justru penerapan sosialisme dan kapitalisme inilah yang telah membuat krisis multidimensi.

Berikut ini adalah keunggulan sistem Islam yang mampu mewujudkan kesejahteraan umat:

  1. Khilafah menggunakan sistem moneter Islam yaitu emas dan perak (dinar dan dirham). Mata uang ini telah terbukti anti krisis sepanjang sejarah umat manusia. Karena mampu menjamin kestabilan moneter, tahan inflasi, dan bersifat universal.
  2. Politik ekonomi Islam Khilafah memastikan dan menjamin setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhannya, baik sandang, pangan, papan maupun pendidikan dan kesehatan. Mekanisme pemenuhan ekonomi rakyat ditetapkan dengan kewajiban bekerja pada pria dewasa yang mampu. Mereka diwajibkan menafkahi istri, anak, dan keluarganya. Sehingga negara akan menjamin penyediaan lapangan kerja. Bagi rakyat yang tidak mampu (karena cacat fisik atau mental, dll.), atau mengalami kerugian sampai jatuh miskin dan banyak utang, maka Islam menetapkan mekanisme lain. Yaitu melalui distribusi zakat atau pemberian bantuan cuma – cuma oleh negara. Sehingga, dalam sistem Khilafah tidak dijumpai kemiskinan ekstrem dan permanen.
  3. Khilafah tidak menjadikan utang luar negeri sebagai pemasukan negara karena akan menjadi alat penjajahan. Sumber pendapatan berasal dari ghanimah, kharaj, jizyah, serta zakat yang dikhususkan untuk delapan golongan. Selain itu jika harta milik negara masih kurang, negara dapat memperoleh pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam milik umum. Harta tersebut digunakan untuk operasional pemerintahan, penyediaan kebutuhan urgen masyarakat, jaminan pengadaan kebutuhan pokok rakyat, untuk pengembangan dakwah, dan sebagainya.
  4. Aset sumber daya alam yang berkaitan dengan hutan, tambang dan air ditetapkan milik umum berdasar hadis Nabi saw., “ Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang gembala, dan api.” Sehingga, sumber daya alam milik umum ini haram diprivatisasi. Negara Khilafah wajib mengelolanya dengan amanah dan hasilnya dikembalikan kembali untuk kepentingan rakyat.
  5. Khilafah menghapus semua pungutan pajak yang bersifat permanen. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut dalam kondisi extra ordinary dengan obyek pungutan pada orang kaya. Setelah kondisi extraordinary ini kembali normal maka pajak dihentikan. Kebijakan fiskal dalam syariah mengacu pada produktivitas aset. Misalnya penetapan tarif pada tanah kharaj dihitung berdasarkan produktivitas lahan/harga pasar tanaman/pertimbangan lain dari Khalifah.
  6. Khilafah tegas terhadap praktik korupsi, suap, dan penyelewengan lainnya. Penegakan hukumnya yang pasti terhadap berbagai pelanggaran di tengah masyarakat dapat meminimalisasi tindak kejahatan.
  7. Politik pendidikan Khilafah, selain melahirkan generasi saleh bertakwa, juga mempunyai keahlian dan keterampilan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Juga menyiapkan peserta didik menjadi calon orang tua yang siap menjalankan fungsi keluarga yang akan melahirkan pelanjut estafet generasi.
Baca juga:  Syekh 'Atha' Abu ar-Rasytah: Seabad Tanpa Khilafah (Bagian 2/2)

Dengan sistem Islam kaffah, dengan keunggulan-keunggulannya yang secara paradigmatis ideologis, mampu menjadi solusi bagi krisis global serta mampu menjamin kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia di seluruh alam. [MNews/Gz]


Klik >> #ReturnTheKhilafah