Perempuan Penyokong Ketahanan Pangan Keluarga, Relevankah?


Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)


MuslimahNews.com, OPINI — Merujuk pada Siaran Pers di laman kemenpppa.go.id (18/11/2020), disebutkan pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak negatif di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ketahanan pangan.

Ancaman krisis pangan disebut terjadi karena terhambatnya distribusi pasokan pangan akibat karantina wilayah dan pembatasan transportasi yang diterapkan beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, pandemi juga memperdalam jurang ketidaksetaraan gender sehingga posisi perempuan menjadi semakin rentan.

Karenanya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan bahwa dengan pemberdayaan perempuan, permasalahan serta dampak negatif yang timbul akibat pandemi dapat terselesaikan lebih cepat dan tepat.

Menurutnya, perempuan yang berdaya adalah kekuatan bagi kemajuan bangsa. Berdasarkan data proyeksi BPS pada 2018, sekitar 49,8% total penduduk Indonesia adalah perempuan. Jumlah ini menunjukkan perempuan adalah setengah dari kekuatan sumber daya manusia (SDM) bangsa ini.

Untuk itu, Kementerian PPPA terus berupaya agar perempuan dapat terlibat dan berperan secara aktif dalam proses pembangunan.

SDGs, Jalan Panjang Pemberdayaan Perempuan Menyokong Ketahanan Pangan

Dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan di Rio de Janeiro (Brasil) pada Juni 2012, dibahas agenda pembangunan berkelanjutan yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal.[1]

Pada pertemuan tingkat tinggi di markas PBB pada September 2015, 193 negara anggota PBB sepakat menjadikan SDGs sebagai kerangka agenda pembangunan dan kebijakan politis selama 15 tahun ke depan mulai 2016 hingga 2030.

Pemerintah di setiap negara anggota PBB bertanggung jawab mengimplementasikan dan mencapai SDGs yang terdiri atas 17 tujuan dan 169 target, meliputi aneka isu pembangunan berkelanjutan.

Di antara 17 tujuan dalam SDGs tersebut, salah satunya adalah sektor pangan. Sektor ini disolusi dengan upaya mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan meningkatkan pertanian yang berkelanjutan.

Tujuan SDGs ini pun menempuh jalan panjang, hingga kemudian terkendala pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 membawa tantangan tersendiri dalam rangka mempercepat kemajuan menuju SDGs.

Baca juga:  Fatamorgana Ketahanan Pangan Negeri Khatulistiwa

Namun, program kesetaraan gender yang tidak lain adalah bagian integral dari agenda SDGs, justru terus dilakukan di tengah tantangan pandemi Covid-19 ini. Bahkan, tahun 2020 telah dikhususkan untuk mendorong kesetaraan gender di tengah pandemi (wartaekonomi.co.id, 28/10/2020).

Chairman Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Sihol Aritonang, mengatakan kaum perempuan sangat berperan penting dalam seluruh aspek kehidupan kita, tidak terkecuali dalam tataran bisnis.

Sihong juga menyebutkan, studi lain pada 2018 menyimpulkan bahwa jika berhasil meningkatkan gender equality, negara Indonesia berpotensi mendapatkan kenaikan GDP sebesar 9% lebih tinggi dibanding skenario business as usual.

Hal ini sejalan dengan hasil studi dari Harvard Business Review, bahwa dibandingkan pria, perempuan unggul dalam hal mengambil inisiatif, daya juang, pengembangan diri dan orang lain, memotivasi orang lain, serta mendorong perubahan.

Keunggulan skills perempuan dianggap perlu untuk melindungi bumi, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 seiring komitmen dunia bisnis untuk recover and build back better.

Bahkan, terdapat beberapa contoh sektor swasta (private sector) yang berperan aktif ambil bagian dalam pemberdayaan perempuan melalui berbagai kegiatan.

Terkhusus dalam bidang ketahanan pangan dan gizi, Sihol mencontohkan PT Cargill Indonesia yang sukses mengembangkan sebuah program pemberdayaan perempuan guna meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Aktualisasi Liberalisasi Perempuan Bertopeng Ketahanan Pangan

Pengarusan kesetaraan gender berdasarkan konsep SDGs, khususnya di bidang ketahanan pangan pada era pandemi ini, seirama dengan program pemberdayaan perempuan di dalam negeri.

Keterlibatan perempuan dalam ketahanan pangan berperan sangat penting dalam pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan. Perempuan sebagai tiang dalam rumah tangga turut bertanggung jawab dalam tataran pangan keluarga.[2]

Ini terkait erat dengan pernyataan Menteri PPPA Bintang, bahwa negeri kita membutuhkan perempuan-perempuan mandiri dan berdaya untuk meningkatkan kualitas SDM dan keluarga Indonesia.

Dari sini, kita dapat melihat bahwa kebijakan maupun pernyataan Menteri PPPA Bintang tersebut sejalan dengan kerangka besar SDGs 2016—2030 tadi.

Baca juga:  Mampukah Petani Milenial Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional?

Pasalnya, SDGs adalah output dari konvensi internasional, maka program ini dipastikan tidak akan pernah menunjang ketaatan dan kemaslahatan pada syariat. Terlebih pascakeruntuhan Khilafah pada 1924 di Turki, Barat makin leluasa menyebarkan ide-ide yang bukan bersumber dari Islam dengan target besar berupa liberalisasi umat Islam.

Bagaimanapun, Barat mengetahui peran perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab mendidik generasi. Sehingga, Barat berusaha merusak konsep Islam mengenai peran seorang ibu dan membuatnya mengabaikan peran terpenting yang dipilih Allah untuknya, yakni membesarkan dan mendidik anak-anak.

Barat merencanakan secara sungguh-sungguh untuk menghancurkan umat ini sejak dari akar Islamnya. Karenanya, konsep perempuan penyokong ketahanan pangan juga berkelindan pada proyek besar liberalisasi ini.

Ulasan ini memunculkan benang merah, peran strategis perempuan sebagai ibu menjadi sasaran empuk liberalisasi oleh Barat. Wujudnya, mereka akan “dikeluarkan” dari rumah-rumah mereka dan sibuk di luar rumah dengan aktivitas ekonomi. Perannya selaku tulang rusuk terancam diganti menjadi tulang punggung, dengan dalih demi capaian ketahanan pangan keluarga.

Kecukupan Nafkah bagi Perempuan

Andai benar pada era pandemi kaum perempuan terpaksa turut membantu perputaran roda ekonomi keluarga, tak semestinya pula memosisikannya selaku pencari nafkah utama.

Ini sungguh tak relevan. Terkait aspek ketahanan pangan skala rumah tangga, tentu kepekaan berpikir kita harus mengarah pada konsep nafkah bagi perempuan dalam Islam.

Apa kita tidak ingat, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin di Indonesia menyentuh 27,55 juta orang per September 2020?

Angka ini meningkat dari posisi September 2019 yang mencapai 24,79 juta orang juta orang sebagai dampak pandemi Covid-19 selama 2020 lalu. Terhitung, kenaikan persentase kemiskinan tersebut sebesar 0,97 persen. Yakni setara dengan 2,76 juta orang (tirto.id, 15/02/2021).

Pandemi ibarat momen emas bagi kapitalisme untuk mengajak kaum perempuan terlibat dalam aktivitas ekonomi, hingga mengabaikan peran terpenting yang telah dipilih Allah untuknya tadi.

Baca juga:  [News] Rendahnya IPM Perempuan, Pengaruh Patriarki?

Berlindung di balik nama besar SDGs dan juga dalih pandemi, ide sesat kesetaraan gender ibarat siap makin kuat “memangsa” potensi perempuan. Padahal, hukum mencari nafkah bagi perempuan adalah mubah (boleh). Tidak semestinya kita menggantinya menjadi “wajib”.

Jalur nafkah bagi perempuan telah diatur syariat Islam. Ketika dirinya masih kecil, nafkahnya wajib ditanggung ayahnya. Ketika sudah menikah, nafkahnya wajib ditanggung suaminya. Ketika dirinya janda, nafkahnya wajib ditanggung anak laki-laki atau saudara laki-lakinya.

Jika semua jalur nafkah ini miskin sehingga tidak cukup menafkahi, nafkah perempuan tersebut akan menjadi tanggungan Baitulmal.

Konsep distribusi harta dalam bentuk nafkah ini menjadi penting. Islam menetapkan kebutuhan setiap individu yakni terpenuhinya sandang, pangan, dan papan.

Sementara, konsep ketahanan pangan dalam persepsi liberal semata-mata memenuhi kebutuhan tersebut tanpa memikirkan konsep distribusi yang tepat dan seimbang.

Tak heran, jika dalam sistem ekonomi liberal, utang, pajak, impor pangan, dan pariwisata bisa saja digunakan sebagai penopang kebutuhan rakyat. Konsep liberal ini jelas rapuh dan rawan krisis.

Sungguh, konsep perempuan penyokong ketahanan pangan tak lebih dari sekadar lipstick. Semata demi memoles keroposnya tata aturan liberal sekuler, buah penerapan ideologi kapitalisme.

Perempuan digunakan sebagai penghias permainan licik Barat agar beragam konvensinya bercitra positif. Yang mana di balik itu semua, kaum perempuan hanya ditempatkan sebagai salah satu onderdil mesin ekonomi agar kapitalisme masih bisa bertahan di tengah pandemi.


Tak pelak, kemaslahatan kaum perempuan semata-mata terletak dalam syariat Islam yang diterapkan secara kafah, alih-alih sistem kapitalisme yang hanya mampu mengatasi masalah dengan masalah baru.

Allah Swt. berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (QS Al-Anfal [08]: 24). [MNews/Gz]


Referensi:

[1] theicph.com/id_ID/id_ID/icph/sustainable-development-goals/

[2] Dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian (pertanian.go.id, 18/02/2021),