[News] Miras Dilarang Total dalam Sistem Ekonomi Kapitalis? Jangan Mimpi

MuslimahNews.com, NASIONAL — Pakar Ekonomi Syariah, Dr. Arim Nasim menyebutkan, setelah Lampiran III Perpres No 10/2021 dicabut, tampak tensi mulai menurun.

“Tetapi pertanyaannya, benarkah UU Cipta Kerja yang menjadi akar masalah industri miras? Karena sebelum Perpres No. 10/2021 dan UU Cipta Kerja terbit, sebenarnya miras sudah menjadi persoalan di Indonesia. Meskipun peraturan-peraturan tersebut tetap harus ditolak,” ujarnya dalam Focus Group Discussion “Selesaikah Masalah Miras Setelah Pencabutan Lampiran Perpres?” di kanal Rayah TV (3/3/2021).

Ia menjelaskan, hal ini tampak dari pernyataan kepolisian saat pembahasan RUU Minol bahwa 223 kejahatan adalah akibat miras. Bahkan di Papua, Gubernurnya bereaksi keras ketika Perpres 10/2021 disahkan, karena di Papua miras sudah menjadi masalah.

Dalam perspektif ekonomi, miras juga sebenarnya tidak menguntungkan. Ia menukil hasil penelitian Dr. Drajad yang merilis di AS dan negara-negara lain tampak dampak miras ini telah membebani APBN.

“Bukan untung tetapi buntung,” tukasnya.

Akar Masalah Miras

Dr. Arim mengungkapkan akar masalah miras bukan Perpres dan UU Cipta Kerja, tetapi sistem ekonomi kapitalis karena miras adalah barang yang boleh diperjualbelikan.

Ia mengutip penjelasan Adam Smith yang mengatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis menyerahkan prinsip kapitalisasi kepada pasar bebas. Standarnya adalah materialisme atau keuntungan sehingga melahirkan pola pikir individualis yang tidak peduli orang lain apalagi halal-haram.

Baca juga:  Editorial: Sampai Kapan Perempuan Ditumbalkan?

“Kapitalis tidak pernah memperhatikan dampak negatif terhadap masyarakat. Selagi masih ada yang membutuhkan, maka barang itu akan ada di tengah masyarakat dan dilegalkan oleh negara,” tegasnya.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, miras dan prostitusi dianggap barang ekonomi karena ada manfaat dan keuntungan. Sehingga kebijakan yang lahir adalah legalisasi, pengaturan, atau lokalisasi.

“Jadi jangan mimpi, di dalam sistem ekonomi kapitalis miras akan dilarang total,” kecamnya.

Oleh sebab itu, akar masalah dari miras ini adalah penerapan sistem ekonomi kapitalis. Sehingga menurutnya, yang ditolak bukan Perpres atau UU Cipta Kerjanya, melainkan sistem ekonomi kapitalis yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

“Solusinya tidak lain adalah menggunakan sistem ekonomi Islam,” pungkasnya. [MNews/Ruh]