Mempertanyakan Nasib Pekerja Alih Daya yang Tak Lagi Berdaya


Penulis: Asy Syifa Ummu Sidiq


MuslimahNews.com, OPINI — Memiliki pekerjaan merupakan keinginan hampir sebagian besar manusia. Demi memenuhi kebutuhan, mereka relakan bekerja apa pun, asalkan pekerjaan itu halal.

Sebagai seorang pekerja, mereka ingin diperlakukan sama, memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, tenaga mereka pun tak asal-asalan dimanfaatkan. Memang, mereka ingin dapat uang. Tapi, bukan berarti boleh diperas sesuka hati.

Perubahan Peraturan tentang Pekerja Alih Daya (Outsourcing)

Beberapa waktu lalu, perubahan aturan tentang ketenagakerjaan, khususnya pekerja alih daya atau outsourcing telah diteken. Peraturan itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2021.

Salah satu pembahasan dari PP ini adalah pemerintah mewajibkan perusahaan outsourcing merekrut pekerja alih daya lewat salah satu dari dua kontrak kerja. Jenis kontraknya Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PWKT) dan Perjanjian Waktu Kerja Tak Tentu (PWKTT).

Apa yang berbeda dengan aturan sebelumnya? Jika Undang-Undang (UU) lama dalam UU Ketenagakerjaan pekerja hanya dibatasi pada PWKT, berbeda dengan aturan baru. Perintah tidak memberikan penjelasan apakah pekerja alih daya masih tetap dibatasi untuk PWKT atau diperluas.

Bunyi pasal 66 UU 13/2003 mengenai pekerja alih daya, “Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.”

Sayangnya, aturan ini saat ini tidak tertuang lagi di PP ketenagakerjaan yang baru, sehingga membuat khawatir serikat buruh. Mereka takut jika aturan yang baru ini akan membuat perusahaan outsourcing mempekerjakan tenaga outsourcing untuk tugas yang bermacam-macam, termasuk sebagai pekerja lepas dan pekerja penuh waktu (kompas.com, 1/3/21).

Menyoal Perlindungan Pekerja

Aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran serikat buruh, sebab para buruh bisa dipekerjakan tanpa batasan. Tenaga mereka dikuras, bahkan mungkin bisa bekerja full dengan waktu istirahat yang terbatas. Apalagi, bisa saja upah yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan usaha/pekerjaan yang mereka lakukan.

Jika ini benar-benar terjadi, pekerja ibarat sapi perah. Tenaga mereka dikuras, demi meraup keuntungan, tetapi hanya diberi imbalan sekenanya saja, yang terpenting masih dapat hidup.

Lantas bagaimana dengan keluarga mereka? Dengan uang pas-pasan, apakah mereka mampu menghidupi keluarga? Biasanya mereka mencari tambahan kerja untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Kalau mereka dipekerjakan penuh waktu dengan upah yang tetap, tentu tak dapat mencari tambahan uang. Alhasil dari mana keluarga mereka dapat tambahan uang?

Selain itu, kemungkinan perusahaan outsourcing yang akan mempekerjakan mereka tanpa batasan jenis pekerjaannya juga mengkhawatirkan. Pekerja akan dipekerjakan di berbagai bidang.

Bahkan, bisa saja mereka bekerja di tempat yang tak sesuai kemampuan. Ditambah lagi, tidak menutup kemungkinan jika mereka akan dipekerjakan di luar perjanjian semula.

Kondisi macam ini tentu tidak sehat bagi pekerja. Mereka seperti dipekerjakan seenaknya tanpa diberikan hak yang pantas. Bagaimanakah kelanjutan nasib mereka? Sampai kapan usaha mereka tak senilai dengan hasil yang didapat?

Bagaimana Islam Memandang Pekerja?

Islam memberikan kedudukan yang sama pada setiap manusia. Perbedaannya terletak pada keimanannya. Sehingga, tidak ada perbedaan antara pekerja dan yang memberi pekerjaan.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian. Namun yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian.” (HR Muslim)

Allah melihat seluruh manusia dari imannya. Dengan kekuatan keimanan yang berbeda-beda akan membuat berbeda kuantitas dan kualitas amalnya. Namun, Allah akan tetap memberikan kewajiban yang sama, yakni sama-sama harus terikat dengan syariat Allah.

Demikian halnya dengan membangun hubungan antara pekerja dan yang mempekerjakan. Para pekerja diwajibkan memberikan jasa sesuai yang diminta. Pengusaha atau yang memberi kerja juga wajib memberikan upah yang makruf sesuai kesepakatan dan kadarnya.

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, ‘Berikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.'” (HR Ibnu Majah)

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu, sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri), dan tidak membebankan pada mereka tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa pengusaha tidak boleh menzalimi pekerja dengan memberikan pekerjaan sesuai kemampuannya. Serta mempekerjakan mereka sesuai akad yang disepakati. Bukan di luar akad pekerjaan, kecuali jika ada akad baru yang disepakati.

Begitu juga tidak boleh pengusaha menunda-nunda membayar gaji pekerja, memecat mereka secara sepihak, dan berbagai macam kezaliman lain yang lazim dilakukan di era kapitalisme saat ini.

Meski Islam tak mengatur upah minimum regional (UMR), tidak akan ada pekerja yang dizalimi. Besaran upah/gaji bagi pekerja di dalam Islam disesuaikan dengan jasa yang diberikan. Jadi, tidak perlu dibuat ketentuan upah minimum.

Jika ada pekerja yang dibayar di bawah upah yang seharusnya mereka dapatkan (disesuaikan jasa mereka), ini akan dikembalikan pada khubara’, yakni seorang ahli di bidang ketenagakerjaan yang akan memperkirakan berapa upah lazim yang harusnya diterima pekerja tersebut. Selain itu hakim pun akan memaksa pengusaha untuk mematuhi ketentuan ini.

Alangkah mulianya kedudukan pekerja dalam Islam. Mungkinkah nasib pekerja saat ini dapat diperlakukan seperti pekerja dalam pandangan Islam?

Kenyataannya, puluhan tahun telah berjalan, bayang-bayang kerja rodi masih terus berjalan. Nasib pekerja hingga kini masih tak berdaya. Berkali-kali mereka berunjuk rasa, namun tetap tak ada hasilnya.

Kalau sudah begini, apalagi kondisi yang dapat menyadarkan kita akan pentingnya Islam bagi kehidupan? Masihkah kita betah bertahan dengan sistem yang rusak? [MNews/Gz]