Legalkan Investasi Miras, Masihkah Waras?


Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.


MuslimahNews.com, OPINI — Siapa yang tidak tahu Indonesia negeri mayoritas muslim? Negeri yang katanya beradab bahkan Islam Indonesia menjadi model Islam di dunia.

Salah satu tokoh agama, Din Syamsuddin pernah menyatakan Indonesia dapat tempat khusus karena dianggap pengalaman dalam mengamalkan Islam yang ramah, santun, dan bertumpu pada akidah. (republika.co.id, 4/7/2015)

Semua pernyataan positif di atas tentu tak satu pun yang menolaknya. Namun, penilaian ini sepertinya terlalu berlebihan, mengingat segala kebijakan yang diterapkan penguasa terus menunjukkan dengan jelas ke arah kapitalisme.

Bagaimana tidak? Belum juga RUU larangan minol (minuman beralkohol) yang penuh intrik digolkan, muncul Perpers yang melegalkan investasi miras.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid yang merupakan aturan turunan dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Jokowi dan mulai berlaku per tanggal 2/2/2021. (gelora.co, 25/2/2021)

Industri minuman kerasa masuk sebagai daftar positif investasi (DPI) urutan ke-31. Penanaman modal dapat dilakukan pada provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Lantas, apakah hal ini dapat dibenarkan? Mengingat miras kerap kali menjadi pemicu banyaknya terjadi tindak kejahatan, terlebih lagi 100% haram bagi umat Islam.

Bukankah penguasa negeri ini muslim? Mayoritas rakyatnya juga muslim. Mengapa tetap diputuskan kebijakan yang tak “waras” ini? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan?

Merestui Investasi Miras, para Tokoh Agama Bersuara “Keras”

Presiden telah resmi melegalkan investasi miras, industri minuman mengandung alkohol anggur juga diizinkan. Dengan izin tersebut, industri miras bisa memperoleh suntikan investasi dari investor asing, domestik, koperasi; hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Investasi asing boleh mengalir dengan nilai lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan, serta wajib membentuk perseroan terbatas (PT) dengan dasar hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam negeri. (cnnindonesia.com, 25/2/2021)

Baca juga:  Narkoba Menghancurkan Generasi, Islam Menyelamatkan Masa Depan Generasi

Meski izin telah dikantongi, tetapi para tokoh agama bersuara keras atasnya. Kecewa, bahkan menilai kebijakan ini lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan penguasa (dan pengusaha) dibandingkan kepentingan rakyat. Hal ini disampaikan wakil ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.

Anwar Abbas juga menyampaikan bangsa ini telah hilang arah, tidak jelas lagi apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara. Sampai-sampai ia menyebut, “Di mulut mereka berkata Pancasila, tapi dalam praktiknya mereka terapkan sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang bukan karakter jati diri bangsa ini.” (gelora.co, 25/2/2021)

Mantan wakil sekretaris Jenderal MUI, Tengku Zulkarnain juga terang-terangan menolak kebijakan ini, sebab kemungkinan miras bisa dijual sampai tingkat pedagang kaki lima. Kebijakan ini akan merusak masyarakat, membahayakan rakyat ke jurang kehancuran. (wartaekonomi.co.id, 25/2/2021)

Ketua MUI Pusat, Cholil Nafis pun menegaskan, melegalkan investasi miras sama saja mendukung beredarnya, sehingga hukumnya haram. Tidak bisa menjadikan alasan budaya atau kearifan lokal setempat melegalkan investasi miras dan peredarannya.

Sayang beribu sayang, semua penolakan belum mendapat respons dari pemerintah dengan menghentikan kebijakan tersebut.

Mungkinkah harus menunggu hancurnya generasi atau berjatuhannya korban karena tindak kejahatan yang dipicu miras, Pemerintah baru menyadari bahayanya kebijakan ini?

Industri Miras Menguntungkan para Kapitalis, Sokong Ekonomi Negara

Tampaknya, punggawa negeri ini tak mau melewatkan begitu saja keuntungan yang didapatkan dari industri miras. Sudah ada bukti nyata, industri miras sangat menjanjikan pundi-pundi uang.

Contohnya, sebuah perusahaan miras paling terkenal di dunia dan terbesar di Cina, Kweichow Moutai, yang mengklaim diri sebagai perusahaan miras paling berharga di dunia. Nilai perusahaan ini lebih mahal dari bank terbesar di Cina.

Pada 2017, Kweichow Moutai menjadi pembuat minuman keras terbesar di dunia berdasarkan nilai pasar melampai Diageo (DEO), perusahaan Inggris yang memiliki Johnnie Walker dan merek besar lainnya. Harga sahamnya pun memiliki nilai yang tinggi, meski di tengah pandemi. (wartaekonomi.co.id, 25/6/2020)

Baca juga:  Berpacu dalam Demokrasi, Akankah RUU Larangan Minol Lolos Seleksi?

Inilah mengapa, Anwar Abbas (Wakil ketua MUI) menilai pemerintah memosisikan bangsa dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi bagi kepentingan serta keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pemerintah tidak menghiraukan kebaikan dan kemaslahatan serta kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dampak buruk dari meluasnya peredaran miras tak menjadi perhitungan mereka. Yang penting “fulus” terus mengalir dengan deras ke kantong-kantong para kapitalis dan demi sokong ekonomi negara.

Dengan legalitas ini, publik makin ketar-ketir karena peredaran miras akan makin masif di tengah masyarakat. Lewat Perpres, industri haram ini dilindungi negara, sementara perlindungan atas keselamatan dan kebaikan generasi dipertaruhkan.

Jika Allah melaknat dengan menurunkan azab lewat berbagai bencana, rakyat diminta tobat. Sementara, para punggawa negara tetap memutuskan kebijakan yang memfasilitasi maksiat.

Kenapa hidup begini amat? Merasa semakin sempit dan menderita kondisi rakyat dalam pengurusan rezim dan sistem kapitalis.

Legalkan Investasi Miras Haram, “No Compromise”!

Inilah salah satu kekacauan yang terjadi ketika negeri tak dipimpin pemimpin yang taat syariat dan menerapkan sistem Islam.

Begitu mudah menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan hukum Allah. Padahal, sudah jelas haram dalam Islam.

Tapi inilah yang terjadi, negeri mayoritas muslim terbesar ini telah lama meninggalkan Islam sebagai aturan kehidupan. Penguasanya lebih condong memilih hukum yang diambil dari keputusan manusia, tak memandang halal atau haram.

Penguasa hanya memandang investasi semata, untung rugi yang utama. Meski Nabi saw. telah bersabda,

“Allah melaknat minuman keras, orang yang mengonsumsinya, yang menuangkannya (kepada orang lain), penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang meminta untuk memeraskannya (membuat minuman keras), pembawanya, orang yang meminta untuk membawakannya, dan orang yang memakan hasil dari penjualannya.” (HR Abu Daud dan Al-Hakim)

Mungkin begitu bebalnya manusia yang duduk di puncak kepemimpinan untuk memahami dengan benar hadis di atas. Hingga tak menjadi pertimbangan mereka ketika memutuskan perkara untuk diterapkan di tengah kehidupan rakyatnya.

Baca juga:  Lampiran Miras Dicabut, Akankah Peredaran Miras Surut?

Sungguh, sebagai seorang muslim, kita akan merasa resah dan gelisah. Bila Allah datangkan bencana karena kemaksiatan para pemimpin negerinya, di manakah tempat berlindung? Karena Allah tak lagi menaungi negeri penuh maksiat dengan rahmat-Nya.

Sudah jelas, tak ada kompromi bagi haramnya miras. Nabi saw. menegaskan dalam hadisnya,

“Minuman keras itu induk dari hal-hal yang buruk, siapa yang meminumnya, salatnya tidak akan diterima selama empat puluh hari. Jika ia meninggal sedangkan minuman keras berada di dalam perutnya, ia akan meninggal dunia dalam keadaan jahiliah.” (HR Ath-Thabarani)

Butuh Sistem Islam Selamatkan Negeri dari Segala Keharaman

Allah Swt. berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.(QS Al-Maidah: 90-91)

Begitu jelas Allah telah ingatkan kepada manusia, minuman keras termasuk salah satu perbuatan setan yang merugikan pelakunya.

Umar bin Al-Khaththab ra. menjelaskan bahwa khamr (minuman keras) dapat menutupi dan menghalangi akal untuk berpikir dengan jernih. Selain itu, sebab keharamannya ialah dapat memabukkan.

Keharaman tersebut semata-mata untuk kebaikan manusia, yakni li hifdzil ‘aql (menjaga akal) yang telah diberikan Allah Swt.. Selain itu, segala kejahatan dapat dihindarinya akibat dari meminumnya.

Jika manusia telah hilang akal, tak mampu lagi membedakan antara kebaikan dengan keburukan. Tak jarang membunuh, memperkosa, berzina, merampok, dan lain sebagainya, semua diawali dengan meminum miras. Miras salah satu perusak akal manusia.

Hanya sistem Islam—Khilafah—yang mampu menjaga manusia dari segala keharaman dan membantu mengamalkan kebaikan. Khalifah tak akan memberi ruang sedikit pun bagi perbuatan haram untuk dilakukan.

Tidak akan ada industri minuman keras yang berani berdiri. Tidak akan ada investasi haram yang menjadikan rakyat serta generasi rusak. Khalifah dan seluruh jajarannya akan menjadikan negeri berkah penuh rahmat jauh dari maksiat. Insyaallah. [MNews/Gz]