Investasi Miras Dibuka, Negara Kehilangan Arahnya?


Penulis: Wiwing Noeraini


MuslimahNews.com, FOKUS — Presiden Jokowi membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) dari skala besar hingga kecil. Syaratnya, investasi hanya dilakukan di daerah tertentu.

Ketentuan ini tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2/2/2021. (cnnindonesia.com)

Kebijakan tersebut  mendapat  kritik keras dari Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas dengan mengatakan  bahwa negara telah kehilangan arah.

“Dengan kehadiran kebijakan ini, saya melihat bangsa ini sekarang seperti bangsa yang telah kehilangan arah, karena tidak lagi jelas oleh kita apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini,” katanya dalam keterangan yang diterima, Kamis (25/2/2021). (tribunnews.com)

Benarkah Indonesia Telah Hilang Arah?

Indonesia senyatanya memang telah kehilangan arah yang benar, arah yang seharusnya, yaitu menuju kehidupan penuh berkah dalam tatanan hukum Allah Swt..

Negeri ini makin hari makin menuju ke arah yang salah, yaitu kehidupan sekuler liberalis yang jauh dari agama.

Hanya dalam kehidupan sekulerlah miras yang jelas-jelas haram menurut ajaran Islam bisa dengan bebas diperjualbelikan di tengah-tengah umat Islam.

Terlebih, sangat banyak dampak buruk barang haram ini. Banyak tindak kriminal yang terjadi karena pengaruhnya. Menenggak miras telah membuat keberanian pelaku kriminal meningkat, rasa takut  hilang, akal sehat menjadi lemah bahkan hilang, sehingga perbuatan menjadi lepas kendali.

Akibatnya, pelaku bisa bertindak nekat dan di luar batas kemanusian. Ia bisa menodong, menjambret, melukai, memperkosa, dan bahkan membunuh. Sungguh luar biasa dampak buruk miras ini.

Tapi anehnya, alih-alih melarang produksi dan peredarannya, pemerintah malah membuka investasi industri miras ini.

Demikian itu sesungguhnya karena Indonesia telah menerapkan sistem kapitalisme yang telah mengemban konsep ekonomi rusak dan berbahaya. Konsep inilah  yang melandasi keluarnya ketetapan membuka keran investasi untuk industri miras.

Bahaya Konsep Ekonomi Kapitalis

Di dalam Kitab anNizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan berbagai teori dan konsep ekonomi kapitalis yang berbahaya. Salah satunya konsep tentang nilai guna (utility).

Baca juga:  [News] Ustaz Hafidz: Islam Konsisten Melarang Miras

Dalam konsep ekonomi kapitalis, setiap barang dan jasa dianggap memiliki nilai guna (utility) selama masih ada orang yang menginginkannya. Dengan kata lain, sesuatu akan memiliki nilai guna (utility) berdasarkan kacamata ekonomi, sekalipun persepsi umum menganggapnya tidak bermanfaat atau justru berbahaya.

Miras (khamr) dalam hal ini adalah sesuatu yang memiliki utility dalam pandangan ekonomi kapitalis. Sebab ia masih diinginkan sebagian orang.

Atas dasar inilah maka para ekonom kapitalis memandang barang dan jasa bisa memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperhatikan pandangan yang lain. Mereka memandang kegunaan (utility) hanya dari sisi kemampuannya memuaskan kebutuhan, tak lebih dari itu.

Mereka memandang khamr sebagai barang yang bernilai ekonomi karena bisa memuaskan kebutuhan. Industri khamr adalah pemberi jasa yang juga memiliki nilai ekonomi karena bisa memuaskan kebutuhan individu.

Sungguh sangat berbahaya. Dengan konsep ekonomi kapitalis ini, tak hanya miras, tapi barang dan jasa haram lainnya juga akan dibiarkan di tengah-tengah umat, bahkan difasilitasi produksi dan distribusinya karena dianggap bernilai ekonomi.

Wajar bisnis pelacuran, perjudian, riba, dan lainnya yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam, sangat marak di negeri ini.

Bagaimana Islam Memandang?

Kapitalisme memandang miras hanya berdasarkan kacamata ekonomi. Sementara Islam memandang miras adalah barang haram, sehingga tak memiliki nilai guna (utility) sama sekali.

Keharaman miras sangat jelas, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalilnya adalah firman Allah Swt. dalam QS Al Maidah [5] : 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Nabi Muhammad saw. juga menyatakan khamr adalah ummul khaba ‘its (induk dari segala kejahatan) sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, “Khamr adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling besar, barang siapa meminumnya, ia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya.” (HR ath-Thabrani).

Baca juga:  Islam Tegas Mengharamkan Miras

Tak hanya itu, Islam pun mengharamkan semua yang ikut terlibat dalam aktivitas ini. Diriwayatkan Abu Dawud bahwa Rasulullah saw. bersabda,

Khamr itu telah dilaknat zatnya, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, orang yang membawanya, orang yang meminta untuk dibawakan dan orang yang memakan harganya.” (Diriwayatkan Ahmad (2/25,71), Ath-Thayalisi (1134), Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Al-Manhiyaat (hal: 44,58), Abu Dawud (3674)).

Selain mengharamkan miras dan semua pekerjaan yang berkaitan dengannya, Islam juga mengharamkan mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Syekh Taqiyuddin menjelaskan bahwa syarat sah akad upah mengupah (ijarah) adalah bahwa jasa yang diupahkan haruslah jasa yang halal. Tidak boleh seseorang mengupah seorang pekerja untuk memberikan jasa yang haram.

Pekerjaan pekerjaan yang haram dilakukan, haram juga untuk diupahkan/dikontrakkan ataupun menjadi pihak yang dikontrak (menjadi pekerja). ( Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, An-Nizham al- Iqtishadi fi al-Islam).

Khilafah Melarang Miras, Juga Industri Miras

Dalam sistem Islam—Negara Khilafah—, tidak ada tempat bagi barang haram. Ia wajib dimusnahkan. Semua aktivitas yang berkaitan dengan khamr akan dilarang. Bagi yang melanggar, maka negara Khilafah akan menerapkan sanksi.

Dalam sistem pidana Islam (Nizham Al ‘Uqubat), peminum khamr dijatuhi sanksi pidana berupa hudud, yaitu dicambuk 40 (empat puluh) kali, atau boleh 80 (delapan puluh) kali cambukan. (Abdurrahman al-Maliki, Nizhamul ‘Uqubat)

Dalam Sahih Muslim, “Bahwa Ali ra. memerintahkan Abdullah bin Ja’far untuk mencambuk Al Walid bin Uqbah 40 (empat puluh) kali, kemudian Ali berkata, ”Nabi saw. telah mencambuk 40 kali cambukan.” Abu Bakar mencambuk 40 cambukan, sedang Umar 80 cambukan. Semua itu sunah dan ini yang lebih aku sukai.” (HR Muslim)

Baca juga:  Kawal Terus Perpres Miras

Khilafah akan memastikan tak ada satu pun pihak yang memproduksi dan mengedarkannya. Karena itu, industri miras tidak akan pernah bisa didirikan. Demikian juga berbagai usaha jual beli miras, jasa pengangkutan miras, dll.

Lalu bagaimana dengan nonmuslim di wilayah negara Khilafah, apakah mereka diperbolehkan meminum miras maupun melalukan aktivitas lainnya terkait miras?

Di dalam Kitabnya Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah juz 2, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan, status nonmuslim yang ada di negara Khilafah, mereka adalah para ahlu dzimmah yang biasa disebut dengan kafir dzimmi. Kaum muslimin dibolehkan bertransaksi (bermuamalat) dengan mereka seperti jual beli, sewa menyewa, dll. tanpa diskriminasi.

Rasulullah saw. pernah melakukan transaksi dengan penduduk Khaibar—kelompok Yahudi— berupa separuh hasil bumi, dengan catatan, mereka yang mengolah tanah dengan biaya sendiri.

Rasul saw. pun pernah membeli makanan dari orang Yahudi di Madinah. Beliau saw. juga menggadaikan baju besinya ke orang kafir. Semua itu bukti bolehnya bertransaksi dengan mereka.

Namun demikian, semua transaksi itu harus berdasarkan hukum-hukum Islam. Sehingga, dalam perkara khamr ini, tidak boleh ada transaksi apa pun antara muslim dengan nonmuslim.

Akan tetapi, jika nonmuslim menganggap meminum khamr tidak haram, mereka diperbolehkan untuk meminumnya. Mereka pun diperbolehkan melakukan transaksi khamr di antara sesama mereka yang dilakukan hanya di daerah pemukiman mereka atau di rumah-rumah mereka. Tak boleh mereka tampakkan di tempat umum yang bercampur dengan umat muslim.

Demikianlah, dalam negara Khilafah, umat sangat dijaga hingga tak akan dibiarkan melanggar hukum Allah sedikit pun. Umat didorong dan diarahkan untuk selalu taat dan beribadah hanya kepada Allah Swt, Rabb dan Ilah-nya.

Arah pengelolaan negara Khilafah adalah jelas, yaitu untuk menerapkan semua hukum Allah dengan keyakinan bahwa hanya itulah satu-satunya jalan keselamatan. Jalan meraih bahagia dan sejahtera di dunia,  juga di akhirat. [MNews/Gz]