Raksasa Impor Serbu Marketplace, Mampukah Pribumi Jadi Jagoan?


Penulis: Nida Alkhoir


MuslimahNews.com, OPINI — Kekhawatiran itu akhirnya terjadi. Bahwa di era e-commerce, Indonesia hanya akan menjadi pasar produk impor, sementara produk lokal menjadi tamu di negeri sendiri.

Kini, produk impor sudah meraksasa di marketplace. Data Bank Indonesia menyebutkan transaksi e-commerce sepanjang 2020 mencapai Rp253 triliun. Bahkan diperkirakan mencapai Rp337 triliun pada 2021 (bisnis.com, 24/2/2021).

Pertumbuhan ini seiring dengan perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang lebih suka belanja online akibat pandemi Covid-19. Banyak barang luar negeri yang masuk ke Indonesia. Produk impor ini dibandrol miring, hingga lebih diminati konsumen.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menjelaskan bahwa dari segi harga produk impor dari beberapa negara lebih murah dibandingkan produk serupa yang diproduksi di dalam negeri. Hal ini tak lepas dari kondisi produksi lokal yang belum efisien.

“Konsumen di ekonomi digital Indonesia memiliki karakteristik price oriented consumer, artinya mereka rasional. Selama produk di luar negeri lebih murah mereka akan lebih memilih produk impor,” kata Nailul (Bisnis.com, 24/2/2021).

Pada 2019, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan sebuah penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa produsen lokal terancam oleh serbuan produk impor lewat e-commerce di Indonesia. E-commerce Indonesia dikuasai oleh 90 persen produk impor.

Bahkan sejumlah marketplace yang beroperasi di Indonesia ternyata memiliki kerja sama dengan e-commerce global. Misalnya, Lazada kerja sama dengan Taobao, Blanja dengan eBay, serta JD.id dengan Jingdong. Hal ini memudahkan produsen di negara asal menjual produknya langsung ke konsumen.

Biaya ongkos kirim (ongkir) bahkan bisa gratis untuk barang-barang kecil. Jika dibandingkan dengan produk UMKM, harga dan ongkos kirim mereka lebih kompetitif.

Pada penelitian tersebut, dari 1.626 responden yang diteliti LIPI, 45 persen pembeli pernah berbelanja produk langsung ke luar negeri melalui e-commerce dengan alasan harga yang lebih murah atau barang yang dicari langka di Indonesia (aa.com.tr, 13/12/2019).

Baca juga:  Rencana Buang Beras Bulog dan Jaminan Pemenuhan Pangan

Pukulan telak akibat serbuan produk impor ini sudah dirasakan pengusaha dalam negeri. Suryani Motik, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, menyatakan bahwa industri ritel nasional sedang mengalami tantangan besar dan mengarah kepada perlambatan. Beberapa gerai ritel dalam negeri seperti Seven Eleven, Ramayana, Matahari Department Store, dan Lotus Department Store pun gulung tikar (hippi.id, 14/8/2019).

Tanpa Junnah

Di tengah serbuan produk impor, nasib pengusaha dalam negeri seolah tanpa pelindung. Penguasa tunduk pada ASEAN-China Free Trade Area yang membebaskan pajak barang yang masuk ke wilayah Indonesia.

Sementara di dalam negeri, penguasa tak mampu mewujudkan iklim bisnis yang kondusif. Pengusaha lokal dipungut pajak dan aneka pungutan yang menjadikan harga produk tidak kompetitif. UMKM dilepas ke pasar bebas untuk bersaing dengan korporasi besar dunia, sungguh tak seimbang.

Padahal, jika pasar e-commerce Indonesia digarap oleh produk lokal, nilai ekonominya sangat besar dan hasilnya bisa dipetik rakyat negeri sendiri. Dari analisis Ernst & Young, pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di Tanah Air setiap tahun meningkat 40% dan diprediksi mendongkrak Pendapatan Domestik Bruto sebesar 22%. Sayang sekali, legitnya pendapatan dari e-commerce justru dinikmati asing.

Jika mau, penguasa sebenarnya bisa menolak berbagai kesepakatan bilateral, regional dan internasional yang merugikan pengusaha dalam negeri. Namun penguasa lebih memilih bertekuk lutut pada dominasi korporasi dan lembaga asing. Padahal negara lain seperti Amerika saja berani menetapkan tarif yang tinggi pada produk impor dari Cina demi melindungi produk lokal, namun penguasa justru mengundang asing untuk masuk ke pasar kita.

Demikianlah ketika penguasa tidak mengurusi perdagangan dengan hukum Islam, hasilnya adalah dominasi pedagang asing terhadap pedagang lokal di dalam negeri. Rakyat tak ikut menikmati keuntungan dari perniagaan di negeri sendiri.

Baca juga:  Impor Pangan, Akal-akalan Rezim Kapitalis Neoliberal

Semua ini terjadi karena negara mengatur perdagangan berdasarkan komoditi, bukan pelaku perdagangannya. Sehingga komoditi yang masuk ke pasar Indonesia diterima begitu saja dengan dalih pasar bebas, padahal pelakunya berasal dari darul kufur. Bahkan ada yang terkategori kafir harbi fi’lan (kafir yang memusuhi kaum muslimin) seperti Amerika, Cina dan Israel.

Kondisi tersebut tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Karena sistem Islam menjalankan perdagangan berasaskan pelaku perdagangan (pedagangnya).

Pebisnis Lokal Makmur dengan Khilafah

Abdurrahman al-Maliki dalam buku Politik Ekonomi Islam menjelaskan bahwa perdagangan adalah aktivitas jual beli. Hukum-hukum yang terkait jual beli adalah hukum-hukum tentang pemilik harta, bukan hukum tentang harta.

Status hukum komoditi (produk) bergantung pada pedagangnya, apakah dia warga negara Darul Islam (Khilafah) ataukah darul kufur. Setiap orang yang memiliki kewarganegaraan negara Islam maka termasuk warga negara Khilafah, meski dia tidak memeluk agama Islam.

Sedangkan setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan Islam adalah orang asing, meski dia muslim atau non-muslim. Agar mendapatkan semua riayah (pengurusan) oleh Khilafah, maka seseorang harus menjadi warga negara Islam.

Pedagang yang merupakan warga negara Islam boleh melakukan perdagangan di dalam negeri. Mereka harus terikat syariat Islam dalam berdagang. Misalnya tidak boleh melakukan penipuan, penimbunan, menjual barang haram, dan hal-hal terlarang lainnya.

Pedagang berkewarganegaraan Islam boleh melakukan perdagangan luar negeri (ekspor impor) tanpa perlu surat ijin ekspor impor. Hanya saja jika ada komoditi yang apabila diimpor atau diekspor akan berdampak negatif (buruk, bahaya), maka komoditi ini saja yang dilarang. Sedangkan aktivitas ekspor impor secara umum boleh (mubah) dilakukan.

Apabila terdapat negara yang sedang terjadi perang dengan Khilafah, maka warga negara Islam tidak boleh melakukan kontak bisnis dengan mereka. Misalnya dengan Israel, karena ekspor dan impor yang dilakukan akan memperkuat mereka.

Baca juga:  "Alotnya" Harga Daging Sapi

Pedagang dari negeri kafir yang terikat perjanjian dengan Khilafah (kafir muahid) diperlakukan dalam hubungan perdagangan luar negeri sesuai dengan isi perjanjian yang diadakan dengan mereka. Isi perjanjian tersebut dirancang agar tidak merugikan Khilafah.

Sedangkan pedagang dari negeri kafir harbi hukman yang tidak ada perjanjian dengan Khilafah maka mereka tidak dizinkan masuk wilayah Khilafah, kecuali dengan izin khusus (visa). Ini berarti, mereka juga tidak boleh memasukkan komoditi ke wilayah Khilafah, tanpa izin khusus. Izin ini tidak akan diberikan jika membawa dharar (bahaya) bagi Khilafah.

Pedagang Islam juga terbebas dari bea cukai atas komoditi apa saja, baik komoditi impor maupun ekspor. Hal ini akan membuat pedagang senang karena tidak banyak pungutan seperti di sistem sekarang.

Semua aturan terkait perdagangan ini jika dipraktikkan dalam sistem Khilafah akan melindungi para pedagang dalam negeri Khilafah. Mereka akan mudah melakukan bisnis di dalam negeri maupun ekspor impor, sehingga memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran.

Rakyat sebagai konsumen juga akan mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif karena Khilafah akan melakukan revolusi terhadap industri sehingga lebih efisien. Khilafah akan menerapkan sistem pendidikan terbaik berdasar Akidah Islam yang mencetak para ilmuwan nan fakih dalam hal agama. Mereka akan melakukan berbagai penelitian didanai negara, sehingga menghasilkan penemuan yang bermanfaat dan diproduksi massal oleh industri untuk kemaslahatan rakyat.

Rakyat pun menikmati produk-produk berkualitas dunia, hasil karya anak-anak umat Islam. Hal ini dulu telah terjadi berabad-abad dalam peradaban Islam. Kini tugas kita merekonstruksi Khilafah untuk mewujudkan kemakmuran yang sama. Semoga kita termasuk orang-orang yang memperjuangkannya. Aamiin. []