Dunia Butuh Ulama Perempuan Bukan untuk Moderasi Agama


Penulis: Endiyah Puji Tristanti


MuslimahNews.com, OPINI — Dunia kapitalis sekuler telah melahirkan banyak dan beragam problem perempuan, keluarga, dan generasi. Alih-alih bertanggung jawab menyelesaikan problem, rezim sekuler justru mendikte (Islam) untuk melakukan moderasi agama menyesuaikan diri dengan syahwat kuffar.

Pemberdayaan ulama perempuan didalilkan sebagai problem solving. Make over “ayat-ayat” kesetaraan gender hasil ratifikasi konvensi-konvensi internasional di-setting untuk mengangkangi nas-nas suci Al-Qur’an.

Semestinya, ulama perempuan bukanlah asisten laundry sistem kapitalisme dan sekularisme. Ulama perempuan memiliki visi tersendiri yang jauh dari dikte Barat.

Ulama perempuan mengemban tugas mulia membangun kesadaran umat untuk menerapkan Islam secara kafah dalam naungan Khilafah yang agung.

Ulama perempuan justru harus hadir dalam kancah pergolakan politik mengungkap kefasadan konsep-konsep moderasi agama dikte Barat.

Pendidikan Ulama Perempuan Responsif Gender

Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar menyatakan perlunya pendidikan kader ulama perempuan agar mereka mampu melakukan pembacaan Al-Qur’an dan penafsirannya tidak bias gender.

Program pendidikan ulama perempuan yang digagas Nasaruddin merupakan hasil tindak lanjut nota kesepahaman dengan Kementerian PPPA sebagai upaya pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak berbasis masjid.

Menurut kemenag, dasar pemikiran pentingnya pendidikan ulama perempuan adalah banyaknya problem rumah tangga disebabkan kurangnya ulama perempuan. Lemahnya ketahanan keluarga berdampak pada terhambat mewujudkan negara ideal.

Ruang lingkup MoU tersebut antara lain percepatan pencapaian lima arahan Presiden terkait peran perempuan dalam kewirausahaan, peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pekerja anak, dan perkawinan anak. (kemenpppa.go.id, 19/02/2021)

MoU juga berisi tentang pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam program masjid, peningkatan kualitas dan kuantitas ulama yang responsif gender dan peduli hak anak.

Baca juga:  Moderasi Menikam Islam Politik

Ulama perempuan dikader untuk menguasai keilmuan Islam berbasis gender melalui pemahaman Islam yang moderat.

Kompak and Greget Promosi Islam Moderat

Ini bukan gagasan baru. Pada 2016 bertepatan dies natalis ke-39 IIQ, di Pesantren Takhassus Al Qur’an IIQ, Tangerang Selatan, Menag Lukman Saifuddin lebih dahulu menyatakan gagasan pendidikan ulama perempuan.

Menurut Lukman, Kemenag memberikan beasiswa S2 khusus bagi pendidikan ulama perempuan dengan format kelas internasional.

Pada April 2017, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Ponpes Kebon Jambu Al Islamiy, Cirebon pun digelar. Hadir sekitar 780 ulama perempuan dari berbagai daerah. Juga dihadiri peserta dari beberapa negara mulai Malaysia, Arab Saudi, Afghanistan, hingga Amerika Serikat.

Wasekjen PSI kala itu, Danik Eka, menilai KUPI turut mengampanyekan keadilan dan kesetaraan gender dan menghadapi tantangan besar soal radikalisasi agama di Indonesia. KUPI diharapkan dapat mengukuhkan Islam yang moderat.

Diketahui bersama, Jaringan KUPI di bawah arahan Badriyah Fayumi menjadi salah satu jaringan gender paling responsif mengeluarkan pernyataan sikap terkait polemik Aisha Weddings (AW) yang tak jelas juntrungannya.

Keluarnya pamflet AW di sejumlah lapak media sosial pada 10/2/2021 langsung disambut pernyataan kongres KUPI pada keesokan harinya (11/2/2021).

Muncullah isu sensasional ala channel gosip murahan. Kriminalisasi syariat Islam bersanding dengan promosi kesetaraan gender dan Islam moderat. Wow, greget! Ada apa di baliknya?

Sekularisasi Berkelanjutan

Perlu diapresiasi apa yang disampaikan pengamat politik muslimah, Ustazah Pratma Julia Sunjandari merespons MoU BPMI dan KPPPA.

Bahwa sebenarnya tampak menguatnya aroma kriminalisasi ajaran Islam ideologis. Artinya, Indonesia memang sedang menjalankan dikte-dikte imperialisme Barat yang dijalankan di hampir semua dunia Islam. (muslimahnews.com, 22/02/2021)

Baca juga:  Ustazah Asma Amnina: Konsep Islam Wasathiyah, Konsep Khayalan

Adalah CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), sebuah kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan berdasarkan dikte Barat.

CEDAW ditetapkan sidang umum PBB pada 18/12/1979 dan berlaku pada 3/8/1981. Setelah 15 tahun lebih gencar dipromosikan, pada Juni 2007 tercatat 185 negara telah menandatangani konvensi ini.

Indonesia turut menandatangani pada 1980 dan meratifikasinya pada 1987 melalui UU 7/1984. Sayang, 35 tahun sudah ratifikasi, CEDAW gagal membuahkan hasil bagi Indonesia. Kegagalan ini tampak pada grafik masalah perempuan dan anak yang terus meningkat.

Kini, ajaran Islam “diperkosa” atas nama penyelesaian problem perempuan dan anak. Padahal, pada dasarnya merupakan problem “anak haram” yang lahir dari penerapan sistem kehidupan sekuler yang lancang terhadap agama.

Sungguh kebodohan kronis bila kaum muslimah di negeri ini masih manut dikte kaum sekuler radikal yang sudah sempoyongan memanggul konsep kesetaraan gender yang sudah lapuk.

Sebaliknya, muslimah Indonesia mesti tegas dan berani menolak mantra-mantra gender equality. Sudah ada wahyu Islam dari Allah Swt., kok masih butuh konsep kreasi manusia?

Mewaspadai Program Penyesatan Politik

Ulama adalah waratsatun anbiya’ (pewaris para nabi) dalam hal penyebaran risalah Islam, melakukan amar makruf nahi mungkar. Tanggung jawab ulama sangat besar, demikian pula besarnya dosa dan pahala mereka. Tidak dibedakan lagi apakah ulama tersebut laki-laki maupun perempuan.

Gagasan pendidikan ulama perempuan patut didukung bila al-hadfu (tujuan) untuk mencetak muslimah fakih dalam agama, mustanir dalam pemikiran, serta ber-syakhshiyah islamiah yang kokoh sekuat batu karang.

Baca juga:  Poros Wasathiyah dalam Isu Gender

Namun sebaliknya, program mencetak ulama perempuan dalam rangka mengobok-obok nas-nas syariat yang menjungkirbalikkan sesuai syahwat kaum kuffar (Barat), jelas wajib dihentikan karena haram hukumnya.

Al-Imam ad-Darimi meriwayatkan dengan sanad sahih perkataan Sayidina Umar bin al-Khaththab ra., “Islam itu dapat hancur dengan ketergelinciran ulama, orang munafik yang berdebat dengan (berdalilkan) Al-Qur’an, dan pemerintahan para penguasa yang menyesatkan.”

Hujjatul Islam Imam al-Ghazali dalam Al-Ihya’ mengatakan, “Rusaknya rakyat itu disebabkan rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa itu disebabkan rusaknya ulama. Rusaknya ulama itu disebabkan kecintaan mereka atas dunia dan kedudukan.”

Ulama Perempuan Cerdas, Politis, dan Ideologis

Persoalan utama umat abad ini adalah tidak diterapkannya syariat kafah, dipaksakannya aturan kufur diterapkan di berbagai negeri muslim, dan tergadaikannya agama para cendekiawan muslim pada dunia.

Persoalan ini melahirkan banyak malapetaka, termasuk masalah perempuan dan anak. Ya, persoalan umat ini adalah masalah politik dan ideologi.

Maka, perempuan dan anak butuh keberadaan ulama-ulama perempuan yang cerdas, politis, dan ideologis untuk mendampingi mereka keluar dari problem pelik kehidupan sekuler.

Sebagaimana Rasulullah saw. mengader para Shahabiyah yang tangguh, seperti itu pula proses kawah candradimuka pembentukan ulama perempuan diselenggarakan.

Mengader ulama perempuan membutuhkan hadirnya partai politik Islam ideologis yang bersifat internasional. Agar partai mampu membimbing calon ulama perempuan memahami problem perempuan dan anak dalam konstelasi politik internasional.

Sebab, ulama perempuan bukan tukang cuci sampah-sampah peradaban Barat. Ulama perempuan adalah pembimbing para muslimah menjadi hamba Allah yang taat. [MNews/Gz]