Konektivitas Digital Berbasis Ketakwaan

“Saya katakan bahwa cita-cita kita dengan keadilan sosial adalah satu masyarakat yang adil dan makmur dengan menggunakan alat-alat industri, alat-alat teknologi yang sangat modern. Asal tidak dikuasai oleh sistem kapitalisme.” (Soekarno)


Penulis: Chusnatul Jannah


MuslimahNews.com, OPINI — Di era revolusi industri 4.0, digitalisasi berbagai sektor makin membumi. Indonesia sebagai negara berkembang tampaknya tak ingin lagi tertinggal dalam hal teknologi. Keterjangkauan internet ke seluruh pelosok negeri memang masih menjadi PR besar bagi pemerintah.

Untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal digitalisasi, pemerintah mengembangkan transformasi digital melalui berbagai program. Di antaranya pembangunan infrastruktur pusat data yang terealisasi dalam konsep tol langit dan pembangunan Palapa Ring dengan panjang fiber optik mencapai 36 ribu km.

Transformasi Digital Berbasis Kapital

Ambisi Presiden Jokowi melakukan transformasi digital terangkum dalam mandatnya kepada Menteri Kominfo, yaitu membangun infrastruktur TIK di 12 ribu desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Di antaranya ialah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebanyak 9.113.

Staf Khusus Menkominfo, Rosarita Niken Widiastuti memaparkan, terkait tanggung jawab ini Kominfo menggagas setidaknya lima upaya: menyiapkan roadmap transformasi digital, mengintegrasikan pusat data nasional, menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan regulasi yang dibutuhkan. (Kominfo.go.id, 16/12/2020)

Pesan-pesan Jokowi terkait akselerasi transformasi digital terangkum dalam pidatonya saat meluncurkan program Konektivitas Digital 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat 26/2/2021.

Pertama, konektivitas fisik dan digital sangat diperlukan untuk mempercepat pelayanan publik dan memperkukuh persatuan bangsa.

Kedua, transformasi digital harus mewujudkan kedaulatan dan kemandirian digital. Menurutnya, realisasi ini bisa berupa penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), meningkatkan pemakaian produk-produk dalam negeri, serta mendorong penguasaan teknologi digital mutakhir oleh semua anak bangsa.

Ketiga, program Konektivitas Digital 2021 diharapkan menjadi momentum menuju Indonesia Maju, yakni menghubungkan bangsa Indonesia dengan teknologi, pola pikir, dan kesempatan bisnis global sebagai masa depan baru.

Keempat, Indonesia tidak ingin menjadi korban unfair practices (praktik tak adil) dari raksasa digital dunia layaknya Google, Facebook, Microsoft, hingga Apple.

Kelima, Indonesia memiliki potensi pasar digital yang cukup besar dan menjanjikan mengingat jumlah penduduk Indonesia merupakan terbesar keempat di dunia. Setiap tahun, menurut Jokowi, ada 2,9 juta anak muda siap masuk pasar kerja. Oleh karenanya, pemerintah akan mengembangkan talent digital dengan peningkatan penanaman literasi digital khususnya di institusi pendidikan, pelatihan guru dan siswa.

Indonesia sedang menargetkan diri keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap). Visi Indonesia Maju yang menjadi jargon andalan pemerintahan Jokowi adalah menjadikan Indonesia sebagai negara bependapatan tinggi seperti negara-negara maju. Digitalisasi dari hulu ke hilir. Mulai dari digital government, digital economy, hingga digital society dan digital infrastructure.

Mimpi besar ini tampak bagus dan secara teoritis sangat ideal membangun sebuah negara maju. Hanya saja, sejauh mana persiapan pemerintah menyiapkan instrumen dalam merealisasikan program ini?

Apakah talent digital akan bernasib sama dengan kartu prakerja? Regulasi yang dimaksud apakah kebijakan yang bebas dari kapitalisasi? Jika masih berwajah kapitalis, mimpi berapi-api membangun Indonesia maju ibarat panjang angan-angan. Ekspektasi dan realitas bertolak belakang.

Menuju Indonesia Maju

Menurut pemerintah, Indonesia maju ditandai dengan kemajuan Indonesia dalam digitalisasi berbagai sektor dengan teknologi dan inovasi.

Jika dulu transaksi manual dilakukan di pasar-pasar tradisional, di era digitalisasi, transaksi ekonomi saat ini harus banyak berbasis online atau e-commerce. UMKM pun didorong agar bisa masuk market place digital dan menjadi bagian dari supply chain nasional maupun global.

Dampak dari digitalisasi ini, tenaga manusia akan terganti dengan aplikasi. Jika transformasi digital dinilai akan membuka lapangan kerja, tampaknya tidak demikian. Sebab, efek digitalisasi ini akan mengurangi pemanfaatan tenaga manusia sebagai pekerja.

Hal ini biasanya menimpa industri manufaktur. Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi pekerja dengan memangkas jumlah pekerja yang mereka miliki dengan mesin-mesin teknologi. Di sinilah problem itu terjadi.

Dalam jangka pendek mungkin efeknya belum terlihat. Namun, dalam jangka panjang, digitalisasi semua sektor kehidupan bisa menjadi peluang adanya dehumanisasi.

Adanya program transformasi digital ini tentu menguntungkan salah satu pihak, yaitu mereka yang memodali pembangunan infrastruktur digital dan perusahaan penyedia layanan digital.

Jangan lupa, digitalisasi yang dijalankan dengan paradigma kapitalisme tidak bisa dilepaskan dari tujuan yang ingin diraih. Yaitu mendapat profit sebesar-besarnya dan menjadi pelaku digital yang mendominasi dunia.

Bagaimana mau berdaulat dan mandiri secara digital sementara penguasa digital saat ini adalah kapitalis global? Bagaimana mau membangun konektivitas digital sementara pengetahuan dan akses digital belum merata ke seluruh pelosok negeri?

Bagaimana mau melepas diri dari unfair practice raksasa digital sementara kita sendiri justru menjadi pengukuh ideologi kapitalisme yang mereka emban?

Bagaimana pula memberdayakan anak muda sebagai talent digital jika pendidikan saja belum dirasakan semua lapisan anak bangsa?

Pertanyaan itu mestinya menjadi evaluasi besar. Kita terjajah dalam segala aspek akibat mengadopsi ideologi global yang saat ini berkuasa.

Maka, membangun negara mandiri dan berdaulat itu dibutuhkan kekuatan negara berbasis ideologi yang kuat. Bukan hanya bicara untung rugi bisnis dan ceruk pasar bagi kapitalis.

Negara Berdaulat, Teknologi Kuat

Kekuatan ideologi bagi sebuah negara itu penting. Dari ideologi inilah tujuan bernegara dirumuskan. Dalam ideologi kapitalisme, profit adalah tujuan terbesar. Apakah kebutuhan rakyatnya semua terpenuhi, itu tak menjadi persoalan utama. Dalam kapitalisme, semua hal bisa dikomersialisasi, baik aspek politik, pendidikan, kesehatan, bahkan teknologi.

Siapa yang bermodal besar, merekalah sesungguhnya pelaksana roda perekonomian negara. Tidak heran, kan, jika kita melihat jurang si kaya dan miskin kian menganga dalam lingkaran sistem kapitalisme?

Karena konsep modal inilah, penguasaan aset dan kekayaan, baik milik individu, umum, maupun negara bisa dimiliki siapa pun. Termasuk industri teknologi.

Paradigma kapitalisme telah menjadikan perkembangan teknologi sebagai sarana untuk menguasai negara lemah. Penjajahan teknologi merupakan hal yang tak bisa dihindari negara dunia ketiga seperti Indonesia.

Sejatinya, teknologi adalah instrumen yang dapat mempermudah kehidupan. Makin berkembang teknologi, mestinya makin meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan dan membaiknya sistem kehidupan.

Hal itu bisa berjalan apabila teknologi dimanfaatkan untuk membantu manusia mengurusi urusan masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa harus menggantikan peran manusia sebagai pelaku pembangun peradaban.

Teknologi mestinya bersinergi dengan kinerja manusia. Teknologi adalah alat, sedang manusia adalah orang yang memanfaatkan alat tersebut.

Sepanjang sejarahnya, sistem Islam telah banyak melahirkan teknologi yang diciptakan para ilmuwan kala itu. Pengetahuan para ilmuwan muslim ini bahkan dijadikan dasar-dasar teknologi saat ini.

Para ilmuwan muslim menciptakan teknologi untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ada maslahat di balik teknologi yang mereka buat. Bukan sekadar asas manfaat materi.

Tujuan negara dalam sistem Islam adalah untuk menegakkan aturan Allah dalam kehidupan. Karena itu, penggunaan teknologi dalam pandangan Islam haruslah berbingkai keimanan dan ketakwaan. Bukan ambisi meraih bisnis menguntungkan atau mengeksploitasi potensi anak muda dengan pasar kerja.

Islam tidak antiteknologi. Islam justru memberi ruang bagi siapa pun menciptakan teknologi untuk kepentingan masyarakat. Negara berdaulat, teknologi kuat hanya akan bisa terwujud dengan sistem yang membawa maslahat bagi seluruh umat manusia, yakni Khilafah. []