Kebijakan Rumah Subsidi Tak Menjawab Persoalan Perumahan Publik


Penulis: Iin Eka Setiawati
(Pengamat Kebijakan Publik)


MuslimahNews.com, FOKUS — Setiap orang pasti ingin memiliki rumah, karena rumah adalah kebutuhan pokok. Namun, saat ini kebutuhan pokok rumah belum dapat dipenuhi semua orang, terlebih di masa pandemi Covid-19 membuat banyak yang kehilangan pekerjaan, pendapatan berkurang, atau bisnis bangkrut.

Pemerintah memang berupaya membuat program rumah subsidi untuk memenuhi kebutuhan rumah publik. Bahkan, pemerintah mengklaim bahwa rumah subsidi merupakan salah satu solusi memiliki hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun, upaya pemerintah yang telah berjalan bertahun-tahun tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan. Justru kekurangan akan rumah publik masih menjadi masalah utama di negeri ini.

Sebagaimana yang diakui oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, hingga saat ini backlog rumah[1] masih menjadi masalah utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah.  Angkanya mencapai 9 juta hingga 10 juta unit rumah. Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian PUPR, backlog perumahan mencapai 7,64 juta unit rumah per awal 2020 yang terdiri dari 6,48 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) non fixed income, 1,72 juta unit rumah untuk MBR fixed income dan 0,56 juta unit rumah untuk non MBR.

Backlog perumahan juga terjadi pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini sebanyak 2,36 juta unit rumah terdiri dari backlog RTLH tahun 2015 dan RTLH tahun 2015 hingga 2019.[2]

Meskipun program rumah subsidi yang telah lama berjalan sudah tidak mampu menjawab persoalan perumahan publik, namun program ini masih diteruskan dan dipromosikan pada tahun ini. Sudah seharusnya program yang bisa dikatakan gagal ini segera dihentikan dan pemerintah mencari solusi lain yang lebih tepat.

Rumah Subsidi Bukan Rumah Murah

Rumah subsidi bukanlah rumah murah, apalagi gratis. Bahkan Pemerintah sendiri telah mengatur batas harga rumah subsidi (harga rumah subsidi 2021). Penyelenggaraan rumah subsidi masuk dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP). Harga rumah subsidi mengikuti aturan pembagian wilayah.  Mengutip Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 242/KPTS/M/2020, Rabu (17/2/2021), yang terbagi dalam 5 wilayah berdasarkan pulau lokasi pengembangan rumah subsidi.  Harga rumah subsidi mulai 150 jutaan sampai Rp 200 jutaan rupiah.[3]

Padahal harga rumah yang ratusan juta itu amatlah memberatkan bagi MBR, walaupun dicicil.  Penghasilan yang rendah, untuk kebutuhan pokok harian saja sudah sulit, apalagi harus menambah pengeluaran cicilan rumah.  Lebih-lebih lagi jika penghasilan tidak tetap (non fixed income).

MBR yang berminat memiliki rumah subsidi harus mengajukan permohonan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan memenuhi berbagai persyaratan terlebih dahulu serta harus melalui verifikasi yang ketat, sehingga belum tentu diterima pengajuan permohonan KPR-nya.

Baca juga:  Solusi Perumahan Rakyat Miskin: Butuh Khilafah

Beberapa persyaratannya antara lain,  penghasilan maksimum 8 juta untuk rumah tapak dan susun, Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia, berusia 21 tahun atau sudah menikah dan usia maksimal 55 tahun, belum pernah punya rumah dan belum pernah membeli rumah subsidi, telah bekerja atau memiliki usaha setidaknya 1 tahun dan memiliki NPWP dan melaporkan SPT PPh Pribadi.  Ditambah lagi dengan syarat-syarat lain, seperti harus menyerahkan slip gaji terakhir dengan disertai Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap atau Surat Keterangan Kerja (Bagi Karyawan Swasta), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) disertai dengan Surat Keterangan Domisili dan Laporan Keuangan 3 (tiga) bulan terakhir (Bagi Wiraswasta), serta Izin Praktik (Bagi Profesional).[4]

Jelaslah syarat-syarat tersebut amat memberatkan MBR.  Apalagi makna subsidi di sini hanyalah pengurangan bunga cicilan yang harus dibayarkan oleh MBR.  Jadi tetap saja MBR harus membayar mahal.  Lagi pula riilnya subsidi itu tidak tampak.

Harusnya, yang namanya subsidi itu bisa dirasakan langsung oleh yang menerima, misal diberikan dalam bentuk uang atau bahan-bahan bangunan untuk membantu pembangunan rumah.

Jadi, jika subsidi tersebut diberikan untuk membantu rakyat,  maka seharusnya diberikan langsung kepada sasaran, baik dalam bentuk uang atau material bangunan, atau segala yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah MBR, bukan bunga cicilan yang hanya tampak dalam perhitungan bank.

Lebih miris lagi subsidi berupa dana dalam bentuk uang itu diserahkan pemerintah sebagai regulator kepada operator yaitu bank penyalur dan korporat properti untuk dikelola oleh mereka.  Jelas, mereka adalah operator-korporasi yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya dari bisnis yang dijalankannya, bukan bertujuan melayani rakyat.

Sungguh ini kelalaian negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hunian.  Oleh karena itu klaim program rumah subsidi menjadi solusi memiliki hunian bagi MBR tidaklah terealisasi (alias telah gagal).

Kapitalisme Pangkal Tak Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Publik

Jika ditelusuri secara mendalam, pangkal masalah tidak terpenuhinya kebutuhan rumah publik  adalah kelalaian negara yang menerapkan sistem kapitalisme neoliberalisme.  Neoliberalisme melegalkan negara berlepas tanggung jawab  menjamin terpenuhinya kebutuhan hunian MBR atau rakyat miskin.  Tanggung jawab tersebut diserahkan kepada operator, dalam hal ini pihak bank dan pengembang properti.

Sebagaimana terjadi di negeri ini, bantuan dana perumahan untuk rakyat miskin diserahkan oleh pemerintah sebagai regulator kepada bank-bank penyalur dan korporat properti untuk mengelolanya.  Adapun rakyat yang membutuhkan perumahan ditekan dengan berbagai syarat yang memberatkan, sebaliknya justru memberi banyak kemudahan dan keuntungan kepada para operator.

Baca juga:  Stimulus untuk Bisnis Korporat, Rakyat Miskin Makin Melarat

Lebih dari itu konsep kapitalisme menggunakan anggaran berbasis kinerja, hanyalah memfasilitasi korporasi untuk mengomersialkan hunian yang dibutuhkan publik, sehingga hitungan bisnis lebih dikedepankan dari faktor lainnya agar memperoleh hasil maksimal berupa materi.

Oleh karena itu, adalah hal yang mustahil dengan konsep kapitalisme liberalisme akan mampu menjawab persoalan perumahan publik, apalagi menyejahterakan.

Khilafah Solusi Tuntas

Sejarah peradaban Islam telah membuktikan bahwa negara dalam sistem Islam amat memperhatikan kebutuhan pokok rakyatnya, khususnya tempat tinggal.  Sebagai bukti adalah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. setelah beliau hijrah ke Madinah. Di sana bangkit sebuah gerakan pembangunan yang sangat luas, bahkan menjadi industri bangunan yang mendapat perhatian kaum muslim.

Ketika itu Rasulullah Saw sebagai kepala negara daulah Islam membangunkan tempat tinggal bagi kaum Muhajirin yang amat  membutuhkan hunian di Madinah. Kaum Muhajirin adalah orang-orang yang telah berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan harta benda milik mereka, sehingga mereka tak memiliki apa-apa ketika hijrah.  Rasulullah Saw. pun sebagai kepala negara menetapkan beberapa langkah dan menentukan beberapa distrik di mana mereka akan membangun rumah-rumahnya.[5]

Apa yang dilakukan oleh Rasul saw tersebut membuktikan bahwa beliau sebagai kepala negara mengelola secara langsung dalam penyediaan rumah untuk rakyatnya, tanpa melalui operator sebagaimana yang terjadi pada sistem kapitalis.  Pemenuhan kebutuhan pokok itu pun dipenuhi oleh negara orang perorang, bukan kebutuhan komunal.

Di dalam Islam kepala negara (Khalifah) adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan rakyatnya, sebagaimana sabda Rasul saw :

Imam (Khalifah) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya.” (HR. Al Bukhari)

Negara juga tidak dibenarkan menjadi regulator dan menyerahkan pengelolaan jaminan terpenuhinya  perumahan publik kepada operator,  baik kepada bank-bank maupun pengembang-pengembang properti.  Karena negaralah penanggung jawab masalah ini, sedangkan operator hanya berorientasi mencari keuntungan dari hajat hidup rakyat yaitu perumahan. Ini pula yang akan membuat kesulitan pada rakyat dalam memperoleh hunian.  Jangan sampai ancaman Rasulullah Saw menimpa penguasa yang membuat kesulitan kepada rakyatnya.  Sabda beliau Saw:

Ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku kemudian dia menyulitkan umatku, maka sulitkanlah dia.” (HR. Muslim)

Adapun mengenai subsidi, jika subsidi diartikan sebagai bantuan keuangan yang dibayar oleh negara kepada rakyat, maka Islam mengakui adanya subsidi dalam pengertian ini.

Subsidi dapat dianggap salah satu cara (uslub) yang boleh dilakukan negara (Khilafah), karena termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat (i’tha’u ad-dawlah min amwaliha li ar-ra’iyah) yang menjadi hak Khalifah.[6]  Demikian pula dana subsidi tidak diserahkan kepada operator.

Baca juga:  Solusi Perumahan Rakyat Miskin: Butuh Khilafah

Adapun dana pembiayaannya untuk itu semua bersumber dari baitul mal dan bersifat mutlak. Sumber-sumber pemasukan baitul mal serta pintu-pintu pengeluarannya semua berdasarkan ketentuan syariat.   Artinya tidak dibenarkan menggunakan konsep anggaran berbasis kinerja yang hanya memperhitungkan untung rugi, apa pun alasannya. Sehingga kapanpun rakyat membutuhkan bantuan, negara sudah siap

Dengan demikian rakyat miskin akan terpenuhi kebutuhan tempat tinggalnya (sudah tentu layak huni), tanpa syarat-syarat yang memberatkan dan menyulitkan, sehingga tidak ada lagi rakyat yang tidak memiliki rumah.

Jaminan negara Islam (Khilafah) dalam memenuhi kebutuhan rumah publik sudah terbukti secara nyata  sebagaimana kesaksian dari Umar bin Usaid tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa sebelum beliau wafat, masyarakatnya dalam kondisi makmur.  Demikian sejahteranya, sehingga tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat, karena Umar telah membuat mereka sejahtera.[7]  Tentunya dalam kesejahteraan itu telah terpenuhi pula kebutuhan tempat tinggal rakyatnya yang layak huni.

Demikianlah syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw terbukti menjamin kebutuhan rumah yang layak huni bagi rakyatnya dan membawa kepada kesejahteraan yang nyata.  Namun semua itu hanya dapat diwujudkan jika syariah Islam diterapkan secara kaffah dalam institusi Khilafah.

Oleh karena itu, sudah saatnya menuntaskan persoalan perumahan publik dengan penegakan Khilafah yang akan menyejahterakan rakyat dan membawa keberkahan hidup.  Sebagaimana firman Allah Swt.:

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan”.  (QS. Al-A’raf [7]: 96) [MNews/Gz]


[1] https://ppdpp.id/konsep-backlog/#:~:text=Backlog%20Rumah%20adalah%20salah%20satu,jumlah%20kebutuhan%20rumah%20di%20Indonesia. Backlog Rumah adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia.

[2] https://ekonomi.bisnis.com/read/20201215/47/1331426/basuki-targetkan-backlog-rumah-berkurang-50-persen-pada-2024

[3] https://money.kompas.com/read/2021/02/17/233100726/berapa-harga-rumah-subsidi-di-2021

[4] https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/30/112600865/kpr-bersubsidi-2021-berminat-penuhi-syarat-syarat-ini-?page=all

[5] Al-Baladzuri, Ansab (juz 1/270). Ibnu al-Faqih, Mukhtashar Kitab al-Buldan (hal.23).  Umar bin Syaibah, Tarikh al-Madinah (juz 1/246) dalam ‘Ajjaj al-Karmi, Hafidz Ahmad, Dr.  Manajemen Dakwah dan Politik Rasulullah saw. (Terjemah Kitab al-Idaratu fii ‘usri ar-Rasulu saw).  2012.  Hal. 269

[6] Zallum, Abdul Qadim, Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah, Cetakan III, (Beirut: Darul Ummah), 2004.

[7] As-Suyuthi, Imam.  Tarikh Khulafa (Terjemah).  Pustaka Al-Kautsar Jakarta.  2003.  Hal.  279