Penghancuran Keluarga Muslim secara Sistematis


Penulis: Fatma Sunardi | #100TahunTanpaKhilafah


MuslimahNews.com, FOKUS — Sebuah keluarga bernilai strategis bagi keberlangsungan umat ini. Keluarga adalah tempat nilai dan ajaran Islam—akidah dan syariat—ditanamkan dan diwariskan. 

Bahkan, dari keluarga akan dilahirkan calon-calon pemimpin dan pemikir umat Islam. Ironisnya, umat tengah melihat detik-detik penghancuran keluarga muslim yang semakin hari semakin nyata.

Keluarga Muslim Retak

Pada 2014 lalu, Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) telah merilis bahwa dalam rentang empat tahun (2010—2014), dari 2 juta pasangan yang mencatatkan perkawinannya, hampir 300.000 atau sekitar 15% mengakhiri biduk mahligainya dengan ketukan palu hakim Pengadilan Agama (PA). 

Yang mengejutkan, dari perceraian tersebut, 70% dilakukan perempuan (cerai gugat), selebihnya cerai talak. Kasus perceraian masih terus berlanjut.

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam, pada 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak 2015. 

Terdapat 394.246 kasus pada 2015, kemudian pada 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, pada 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus, dan pada 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus. 

Sementara itu, pada 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus. Ini berdasarkan data Badilag MA.

Angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan angka cerai hampir merata di berbagai daerah di Indonesia. Rata-rata angka perceraian naik tiga persen per tahunnya.

Kepala Seksi I Bimbingan pada Badilag MA, Hermansyah Hasyim menilai angka putusan cerai gugat selalu lebih tinggi dibanding cerai talak oleh suami, nyaris kisaran 60-70 persen dari jumlah perkara. 

Kebanyakan alasan pihak istri mengajukan gugat cerai lantaran banyak mengalami ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.2

Badilag menyebut lima faktor tertinggi penyebab perceraian, yaitu tidak ada keharmonisan sebanyak 97.615 kasus, tidak ada tanggung jawab (81.266 kasus), problem ekonomi (74.559 kasus), gangguan pihak ketiga (25.310 kasus), dan kecemburuan (9.338 kasus). 

Perusakan Sistematis

Tren kasus gugat cerai (istri) tidak bisa dilepaskan adanya perubahan cara pandang perempuan terhadap dirinya dan pernikahannya, serta ruang lingkup kehidupan perempuan di tengah masyarakat berupa relasi sosial dan aturan-aturan negara yang melingkupi perempuan.

Saat ini, pemikiran feminisme (yang lahir dari kapitalisme) telah dipaksakan masuk kehidupan perempuan. Upaya ini tidak saja berjalan alami sebagai nilai baru, tetapi sudah menjadi tatanan hukum yang mengatur perempuan. 

Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengadopsi ide-ide feminisme dalam kerangka kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah dijadikan solusi untuk menjawab semua persoalan perempuan, baik terkait hak-hak perempuan maupun persoalan kemiskinan perempuan.

Indonesia meratifikasi Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) tahun 1979 dengan UU 7/1984 tentang Pengesahan CEDAW. Kemudian diperkuat dengan disahkannya beberapa undang-undang yang membela hak-hak perempuan.

Di antara peraturan perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak perempuan adalah: UU 39/1999 tentang HAM, UU 23/2004 tentang Penghapusan KDRT, UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan, UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU Politik (UU 2/2008 dan UU 42/2008). 

Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2005.

Filosofi feminisme yang masuk melalui UU akan memengaruhi perempuan terhadap kemuliaan dirinya dan tanggung jawab perempuan dalam rumah tangganya. 

Atas nama kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan egois perempuan meredefinisi kemuliaan dirinya berdasarkan keinginan individualnya, bukan berdasarkan apa yang terbaik bagi perempuan, laki-laki, anak-anak, dan masyarakat.

Pendekatannya yang berpusat pada hak perempuan—gender—untuk mengatur kehidupan keluarga dan untuk memecahkan masalah, justru menyebabkan kebingungan dan perselisihan dalam kehidupan pernikahan dan tanggung jawab orang tua.

Sehingga, menyebabkan hak dan kesejahteraan anak-anak terabaikan, peran keibuan direndahkan, dan perempuan tidak berdaya memenuhi peran vital mereka sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Semua hal ini memicu konflik dalam relasi keluarga.

Faktor lain yang mendorong perempuan dalam keterpaksaan mengakhiri pernikahan adalah relasi sosial dan kondisi ekonomi di masyarakat. Relasi sosial yang dibangun berdasarkan nilai nilai kebebasan menjadikan kasus perselingkuhan meningkat. Problem ini memicu konflik yang melemahkan relasi suami istri dalam keluarga.

Pembangunan ekonomi kapitalistik yang memunculkan kemiskinan perempuan telah memberi tekanan pada kehidupan keluarga. Tekanan lain datang dari arus kebijakan pemberdayaan perempuan sebagai solusi atas kemiskinan di Indonesia, memberi penderitaan tambahan bagi perempuan. 

Semua tekanan ini akan tetap berlanjut seiring makin kuatnya komitmen negara terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat global.

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan Indonesia berkomitmen memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan agar kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. 

Komitmen pemerintah tersebut diungkapkan Yohana sebagai Pernyataan Nasional Delegasi Indonesia (DelRI) pada sesi Diskusi Umum Pleno dalam rangkaian Sidang ke-63 Commission on the Status of Women (CSW63).3

Inilah perusakan sistematis yang melanda dunia Islam. Lambat, halus, tetapi pasti, hingga keluarga-keluarga muslim tak menyadarinya. 

Keluarga mereka retak, rusak, bahkan hancur berkeping-keping. Begitu besarnya kerusakan karena kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bagi keluarga muslim hingga tatanan kapitalistik lainnya.

Sangat penting untuk menghapus segala bentuk program dan aturan tersebut dari masyarakat kita, agar perempuan kembali pada fitrahnya dalam memandang diri dan juga keluarganya. 

Upaya menghapus ide kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan membutuhkan penerapan sistem yang berpijak pada pemikiran memuliakan perempuan dan jaminan kesejahteraan keluarga. Islam memiliki pandangan kemuliaan perempuan dalam dimensi kemanusiaan dan juga kodratnya sebagai Ibu dan pengatur rumah tangga. 

Pandangan Islam akan mengoptimalkan peran perempuan sekaligus menguatkan perempuan dalam keluarga.

Khilafah Menjaga Keutuhan Keluarga

Islam melalui perisainya—Khilafah—akan mampu membangun ketahanan keluarga dengan mengukuhkan peran perempuan. 

Pemberdayaan utama perempuan dalam pandangan Islam adalah optimasi perannya sebagai penjaga peradaban dan pendidik generasi masa depan. 

Perempuan bukanlah pelengkap dalam masyarakat atau sekadar faktor produksi sebagaimana paradigma kapitalis sekuler materialistis. 

Dalam Kitab Muqaddimah Dustur bab “Nizham al-Ijtima’i” dinyatakan, “Hukum asal seorang wanita dalam Islam adalah ibu bagi anak-anak dan pengelola rumah suaminya. Ia adalah kehormatan yang wajib dijaga.”

Dari sinilah, Khilafah akan menyelamatkan perempuan dan mencegah kehancuran keluarga-keluarga muslim. 

Sebagaimana perkataan Utsman bin Affan ra., “Sesungguhnya Allah Swt. memberikan wewenang kepada penguasa untuk menghilangkan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan oleh Al-Qur’an.” 

Khilafah sebagai junnah akan mengharamkan adopsi feminisme dan memutus semua pemufakatan jahat gender yang menyebabkan kehancuran keluarga muslim. 

Semua itu mampu terealisasi karena Khilafah mendasarkan kedaulatannya atas hegemoni syariat, sehingga tidak memungkinkan penjajahan ide Barat terjadi atasnya sebagaimana terjadi di dunia Islam saat ini.

Di dalam negeri, Khilafah akan mengukuhkan ketahanan keluarga dengan penerapan sistem kehidupan secara komprehensif dan simultan, menyatu antara sistem ekonomi, sosial, pendidikan, sanksi, media (edukasi publik), dan sebagainya. Hal ini akan menjadi antisipasi atas persoalan keluarga yang kerap menimpa masyarakat.

Sistem yang diterapkan, karena berasal dan merupakan aplikasi riil dari syariat Islam kafah, pasti akan menjamin kehidupan keluarga yang hangat dan sakinah. Itu semua bukan utopia, karena ketahanan keluarga itu amat penting sebagaimana ketahanan negara. 

Karena itu, generasi juga dipersiapkan sebagai pembentuk keluarga tangguh. Kurikulum pendidikan mengajarkan tanggung jawab pada laki-laki sebagai qowwam, juga membekali perempuan keterampilan rumah tangga dan persiapan sebagai ibu generasi. 

Bangunan masyarakat yang dinaungi Khilafah juga amat menenteramkan, saling mengayomi dengan nilai ruhiyah, bukan materialistis. Wallahu a’lam. [MNews/Gz]

Baca juga:  Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak-anak: Wabah Impor dari Barat Sekuler

Klik >> #100TahunTanpaKhilafah


[1]https://republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/02/oefaip365-faktor-ekonomi-penyebab-dominan-tingginya-angka-perceraian 

[2]https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya?page=2

[3]https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2082/csw63-menteri-yohana-tegaskan-komitmen-untuk-memajukan-perempuan-indonesia