[News] 2021: Optimis Pemulihan Ekonomi?

MuslimahNews.com, NASIONAL — Presiden Joko Widodo menyampaikan kunci pemulihan ekonomi adalah kemampuan mengatasi pandemi. Penanganan 3M, 3T, dan PPKM skala mikro harus terus dilanjutkan.

“Pada saat yang sama, vaksinasi dilakukan besar-besaran,” katanya saat berpidato pada CNBC Indonesia Economic Outlook 2021: Menuju Pemulihan Indonesia yang diadakan secara virtual (25/2/2021).

Sejumlah program juga dilakukan seperti padat karya dan belanja pemerintah, sehingga penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat terdampak dapat diwujudkan dalam jangka pendek. Namun, Presiden menekankan penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan hanya dapat diwujudkan dari para pelaku usaha di sektor swasta.

“Salah satunya melalui reformasi struktural dan Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya,” ujarnya.

Mendukung hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis pemulihan bangsa bisa berjalan lebih cepat, baik dari sisi ekonomi dan kesehatan. Pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi nasional masih dipatok pada angka 4,5%.

“Optimisme pemulihan ekonomi diharapkan berlanjut hingga 2021, berbagai lembaga internasional baik itu bank dunia, OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), ADB (Asian Development Board), dan IMF (International Monetary Fund) memproyeksikan pertumbuhan Indonesia 4%-4,8%, ini sejalan dengan target pemerintah sebesar 4,5%,” urainya.

Resesi Timbul Akibat Pencampuran Hak dan Batil

Mengkritisi hal tersebut, pakar ekonomi Islam, Ustazah Nida Sa’adah, S.E.Ak., M.E.I., menilai ekonomi dunia sebenarnya sudah melambat sebelum pandemi karena praktik ekonomi riba. Makin parah saat sektor riil ditutup dalam situasi gagal mengatasi pandemi.

“Bahkan resesi yang berlangsung siklik saat ini adalah akibat penerapan ekonomi sekuler yang mencampuradukkan antara hak dan batil,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setidaknya ada empat penyebab resesi. Pertama, sirkulasi atau perputaran hanya terjadi di kalangan orang kaya saja (QS Al Hasyr: 7). Kedua, praktik ekonomi ribawi. Ketiga, praktik maysir (spekulasi, gambling/perjudian, praktik gharar (ketidakpastian). Keempat, sifat tamak manusia khas bentukan peradaban sekuler.

Oleh sebab itu, tambahnya, sulit menggambarkan proses pemulihan situasi ini dilakukan melalui formula Omnibus Law yang sejak awal kemunculannya sudah mengundang protes sana-sini.

“Alih-alih mendongkrak ekonomi, Omnibus Law justru dikhawatirkan banyak pihak malah memperparah situasi ekonomi saat ini,” tegasnya.

Pulih dengan Ekonomi Syariah dalam Konsolidasi Politik Global

Untuk itu, lanjutnya, Islam telah menawarkan ekonomi syariah dalam tata ulang kebijakan makro dan mikro ekonomi sebagai berikut:

Pertama, menata ulang sistem keuangan negara. Sistem keuangan kapitalis-demokrasi yang bertumpu pada pajak dan utang terbukti tidak bisa memberikan pemasukan. Tetapi justru membuat ketergantungan kepada negara lain, membuat dunia Islam masuk dalam debt trap, dan ini tidak akan pernah dipakai oleh peradaban Islam.

“Hal ini karena sistem keuangan Islam baitulmal terbukti selama 13 abad yang memiliki pemasukan yang besar sekaligus mandiri tanpa tergantung kepada negara atau organisasi lain,” jelasnya.

Kedua, menata ulang sistem moneter. Dalam sistem ekonomi Islam, income atau pendapatan masyarakat dipastikan memiliki kecukupan yang tidak membuatnya jatuh pada jurang kemiskinan dengan menjaga daya beli uang. Daya beli uang ini dipertahankan dengan moneter berbasis zat yang memiliki nilai hakiki yaitu emas dan perak.

Ketiga, menata ulang kebijakan fiskal. Hal ini dilakukan dengan menghapus semua pungutan pajak. Pajak hanya pada situasi extraordinary dan hanya ditujukan pada kalangan mampu dari orang kaya (aghniya). Fiskal dalam syariah hanya berdasar aset produktif yang ditentukan syara’.

Keempat, menata ulang sistem kepemilikan aset di permukaan bumi. Kepemilikan aset tidak diberikan kepada asing dan aseng. Sumber daya alam dengan deposit melimpah adalah milik umat.

Kelima, tata ulang kebijakan mikro ekonomi. Hal ini dilakukan dengan mengatur aktifitas ekonomi antar individu dan pebisnis. Negara Khilafah akan melarang praktik riba dan transaksi yang melanggar aturan syariat lainnya.

“Kekurangan modal bisa dilakukan person to person tetapi jika dalam situasi khusus seperti pandemi maka negara hadir dengan memberikan modal dalam bentuk hibah atau dalam bentuk pinjaman tanpa beban bunga/riba,” cetusnya.

Ia pun berpendapat peradaban dengan kebijakan makro dan mikro seideal itu hanya bisa muncul tergantung konsolidasi politik umat secara global. “Terlebih kaum muslimin telah memiliki teladan dari langkah perjuangan dakwah Rasulullah saw. mengubah peradaban penuh kegelapan menuju peradaban penuh cahaya,” tandasnya. [MNews/Ruh]