Perseroan Terbatas, Inti Sari Ekonomi Kapitalisme yang Batil

Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Kesenjangan semakin lebar menganga. Penderitaan rakyat miskin yang menghuni sebagian besar penduduk bumi seperti tak pernah menemui akhirnya. Tak terkecuali Indonesia yang Allah Swt. karuniakan SDA melimpah, nyatanya sebagian besar penduduknya miskin dan tak bisa menikmati.

Inilah ulah korporasi multinasional yang menghegemoni. Cengkeramannya mampu menjadikan negeri gemah ripah loh jinawi ini menjadi negeri yang mengemis utang. Liberalisasi kepemilikan telah melegalkan eksploitasi SDA yang berujung pada malapetaka. Celakanya, rezim demokrasi memuluskannya dengan sejumlah regulasi. Omnibus Law UU Cipta Kerja siap tancapkan hegemoni mereka.

Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku pada 2/11/2020, pasal 185 UU Omnibus Law Cipta Kerja mengamanatkan penetapan peraturan pelaksana. Terbitlah 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden yang ditetapkan serentak pada 2/2/2021. (Galamedia.pikiran-rakyat.com, 22/2/2020)

Dunia membungkuk pada hegemoni para pemilik modal. Inilah aturan main sistem ekonomi kapitalisme yang membelenggu perekonomian dunia. Cengkeramannya bukan hanya pada bidang ekonomi, tetapi seluruh bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, agama, dll.

Seluruhnya dikuasai sistem ekonomi kapitalisme, dan inti sari dari sistem ekonomi kapitalisme adalah bentuk perseroannya.

PT dalam Sistem Ekonomi Kapitalisme

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan, masyarakat saat ini bisa mendirikan perseroan terbatas (PT) tanpa memerlukan akta notaris. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku UMK. (Republika.co, 22/2/2021)

Sistem perseroan melempar sahamnya kepada khalayak. Dewan Komisaris Perseroan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setelah itu, Dewan Komisaris akan mengangkat Dewan Direksi untuk mengoperasikan perusahaannya.

Setiap pemegang saham, berapa pun jumlahnya, berhak untuk hadir dalam RUPS karena suara didasarkan pada jumlah saham, bukan pada jumlah orang. Maka, keuntungan bersih perusahaan 100% hanya akan dinikmati para pemegang saham saja.

Baca juga:  Perempuan dalam Jebakan UMKM

Adapun konsekuensi bentuk PT yang demikian, hanya akan membuat perusahaan akan dimiliki para pemilik modal saja. PT dengan modal tinggi mampu menarik minat para pembeli saham dan pada gilirannya akan mematikan perseroan kecil alias pelaku UMK.

Sehingga, kemudahan perizinan pembuatan PT bagi UMK bukanlah solusinya. Problem mendasarnya terletak pada sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri yang meniscayakan perusahaan besar mencaplok perusahaan kecil.

PT Batil menurut Syariat

Lebih dari sekadar tak menyolusi, hukum PT pun menurut pakar ekonomi syariah, Dwi Condro Kirono, dalam tinjauan hukum wadh’i adalah batil. Pada PT tidak ada dua pihak yang melakukan akad secara sempurna, yaitu adanya ijab dan kabul.

Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam PT tidak ada pihak yang bertindak sebagai pengelola, yang ada hanya pemodal saja (syarikul mal). Sedangkan pengelolaan justru diserahkan pada pihak lain yang tidak terlibat dalam akad perseroan, yaitu Dewan Direksi.

PT dianggap hanya merupakan kesepakatan sepihak saja terhadap syarat tertentu, bukan merupakan kesepakatan dua belah pihak. Maka dari itu, akad PT menjadi batil atau tidak sah. Konsekuensi dari batilnya akad PT merembet pada saham yang diterbitkan PT menjadi batil pula. Begitu pun jual beli berbagai saham yang diterbitkan PT pun menjadi batil.

Oleh karenanya, pasar modal harus ditutup, bukan disyariatkan, karena telah batil dari awal akad PT. Lantas bagaimana bentuk perseroan yang sesuai dengan syariat?

Perseroan dalam Islam

Pengertian perseroan (syirkah) menurut bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa, sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya.

Adapun makna syariatnya adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Baca juga:  Menggantungkan Penyehatan Ekonomi pada UMKM

Maka, dari pengertian di atas, hukum syirkah adalah ja’iz (mubah), alias boleh dilakukan. Dalilnya sebagai berikut:

Allah ‘Azza wa jalla telah berfirman, “Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya.” (HR Abu Dawud, al-Baihaqi, dan ad-Daruquthni)

Dari hadis di atas, para ulama menyimpulkan bahwa inti dari syirkah adalah amanah. Jika salah satu saja dari anggota syirkah berkhianat alias tidak amanah, Allah Swt. meninggalkan syirkah mereka. Artinya, keberkahan dari Allah Swt. telah hilang pada syirkah tersebut.

Adapun rukun syirkah ada tiga: Pertama, dua pihak yang berakad (aqidani), syarat yang harus dimilikinya adalah kecakapan melakukan tindakan hukum (ahliyah at-tasharruf).

Kedua, objek akad (ma’qud alayhi), mencakup pekerjaan (amal) dan atau modal (mal).

Ketiga, shighat (ijab Kabul). Maka, jika kita lihat dari rukun syirkah, yang wajib ada adalah amal bukan modal. Dengan demikian, bentuk PT yang terdiri dari beberapa modal tanpa amal, batil hukumnya.

Macam-Macam Syirkah dalam Islam

Secara garis besar ada dua macam syirkah: Pertama, syirkah amlak yaitu kepemilikan bersama oleh dua pihak atau lebih atas suatu barang yang diperoleh melalui salah satu sebab kepemilikan, seperti hibah, jual beli, waris, dll.

Kedua, syirkah akad yaitu akad antara dua pihak atau lebih dalam pekerjaan (amal) dan modal (mal) untuk memperoleh keuntungan.

Adapun syirkah akad ada lima jenis: Pertama, syirkah inan, syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (amal) dan modal (mal). Adapun modalnya harus berupa uang (nuqud), adapun barang (urudh) semisal rumah, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (qimah al-urudh) pada saat akad syirkah.

Kedua, syirkah abdan, syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masin hanya memberikan kontribusi kerja (amal), tanpa kontribusi modal (mal). Kontribusi kerja dapat berupa kerja pikiran (seperti penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, sopir, pemburu, nelayan, dst.). Tidak disyaratkan ada kesamaan keahlian. Boleh berbeda profesi, misalnya terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu.

Baca juga:  Perempuan dalam Jebakan UMKM

Ketiga, syirkah mudharabah, syirkah antara dua pihak memberikan kontribusi kerja (amal), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (mal). Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan tasharruf hanyalah menjadi hal pengelola (mudharib atau amil). Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Namun, pengelola terkait dengan syarat yang ditetapkan pemodal.

Keempat, syirkah wujuh, syirkah yang didasarkan pada wujuh (kedudukan, ketokohan, atau keahlian) seseorang di tengah masyarakat. Misalnya seorang ustaz atau seorang ahli yang memang dikenal karena keahliannya. Bukan seorang artis yang hanya tenar (tak punya keahlian). Sehingga, jika artis yang hanya tenar dan tak punya keahlian dipasang wajahnya di papan reklame, kedudukan artis tersebut bukan anggota syirkah, jadi tidak boleh mendapatkan share.

Kelima, syirkah mufawadhah, syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inan, abdan, mudharabah, ataupun wujuh). Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini adalah boleh, sebab setiap jenis syirkah yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketiga digabungkan dengan jenis syirkah lainnya.

Dengan adanya ketentuan yang mengharuskan adanya pihak pengelola, maka syirkah Islam memberikan peluang bagi mereka yang bermodalkan “tenaga”—yaitu memiliki kemampuan, keterampilan, kecerdasan, keuletan, pengalaman, dsb.—bisa mendapatkan kesempatan menjadi pemilik perusahaan.

Inilah syirkah yang adil, syirkah yang datang dari Allah Swt.

Sementara, perseroan terbatas adalah hasil pemikiran manusia yang lemah, sehingga mudarat yang dihasilkannya memang lahir dari konsep batil yang mereka terapkan.

Perseroan bentuk batil ini hanya akan hilang dengan dicabutnya sistem kapitalisme, lalu digantikan dengan sistem Khilafah Islamiah. [MNews/Gz]