Kapitalisme Global: ”Lahan Subur” Perdagangan Perempuan

Penulis: Fatma Sunardi | #100TahunTanpaKhilafah

MuslimahNews.com, FOKUS — Dekade ini, perdagangan manusia (trafficking) melalui jalur migrasi menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang marak. Dari segi kuantitas, jumlah korban trafficking menunjukkan angka yang mengerikan.

Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) memperkirakan korban perdagangan perempuan berkisar 700.000 hingga dua juta orang setiap tahunnya.

Bureau of Public Affairs US Department of State dalam laporannya tahun 2003 menyebutkan, setiap tahunnya, 800.000–900.000 manusia diperdagangkan dengan tujuan memasok pasar industri seks dan pasar tenaga kerja murah.1

Tidak hanya marak dari segi kuantitas, nilai transaksi kejahatan trafficking juga menggiurkan. PBB memperkirakan pemasukan setiap tahun dari industri ini mencapai US$7 miliar. Bahkan, trafficking diyakini sebagai sumber pemasukan ketiga terbesar dari aktivitas kejahatan transnasional, setelah narkotika dan penjualan senjata api.

Global Report on Trafficking in Person 2020 yang dikeluarkan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) menyatakan, setiap 10 orang korban trafficking yang terdeteksi pada tahun 2018, 5 orang adalah perempuan dan 2 adalah anak perempuan.

UNODC elaboration of national data mencatat 46% korban trafficking yang terdeteksi di 135 negara tahun 2018 adalah perempuan dan 77% perempuan korban trafficking untuk tujuan eksploitasi seksual.

Sementara itu, kawasan Asia Tenggara merupakan sumber dari sepertiga kasus trafficking global dengan tren yang meningkat setiap tahunnya.2

Setiap provinsi (34 provinsi) di Indonesia merupakan daerah asal dan tujuan perdagangan orang. Pemerintah memperkirakan setidaknya dua juta dari 6-8 juta WNI yang bekerja di luar negeri—sebagian besar adalah perempuan—tidak memiliki dokumen atau telah melebihi batas waktu tinggal yang tercantum pada visa mereka. Situasi ini menambah kerentanan mereka terhadap perdagangan orang.3

Trafficking Perempuan Lahir dari Nilai-Nilai dan Tatanan Kapitalisme Global

Tatanan dunia dengan kapitalisme telah menanamkan nilai-nilai sekuler yang hanya berorientasi materi. Trafficking dengan korban perempuan untuk eksploitasi seksual tidak bisa lepas dari persepsi bahwa perempuan adalah komoditas yang dapat dipertukarkan dan diperjualbelikan.

Isu komodifikasi perempuan sebenarnya bukanlah isu baru. Isu ini telah berkembang pada awal era class-divided society yang menandai perkembangan kapitalisme global.

Persepsi bahwa perempuan sebagai komoditas semakin menguat seiring maraknya industri hiburan dan seks. Perempuan dan anak-anak dijadikan komoditas seksual yang dapat diperjualbelikan dengan dipekerjakan sebagai model, bintang film, dan wanita penghibur di bar atau restoran. Akibatnya, industri seks, prostitusi, dan pornografi berkembang pesat dan meraup untung miliaran dolar.

Baca juga:  Tanggung Jawab Umat Menegakkan Khilafah

Komodifikasi perempuan terutama sebagai objek seks muncul seiring dengan filosofi laissez-fair ‘biarkan terjadi atau biarkan berbuat’ dan neoliberalisasi yang dikandung tatanan masyarakat kapitalisme.

Filosofi tersebut menekankan pada konsep pemasaran (marketization), konsumerisme, dan individualisme sebagai cirinya.

Ketiga konsep tersebut menghasilkan logika bahwa segala hal dapat dikomersialkan dan dijadikan komoditas, termasuk perempuan. Ini menunjukkan jenis pekerjaan tersebut menekankan penggunaan feminitas dan seksualitas untuk meraup keuntungan.

Dengan tujuan membayar utang, beberapa negara di Asia, Amerika Latin, dan Afrika didorong organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk mengembangkan berbagai industri yang menstimulasi perkembangan industri seks tersebut.

Hal tersebut menunjukkan komodifikasi perempuan melalui prostitusi telah menjadi strategi pembangunan industri turisme dan hiburan di beberapa negara.

Trafficking juga disebabkan kemiskinan. Pembangunan ekonomi kapitalisme neoliberal gagal memberi kesejahteraan dan malah menciptakan kemiskinan global.

Kemiskinan telah mendorong perempuan untuk mencari nafkah hingga ke luar negeri. Kondisi keterpaksaan ini membuat perempuan rentan masuk dalam jalur trafficking.

Tren kasus trafficking yang meningkat menjadi alarm bagi masyarakat global, betapa nilai-nilai kapitalisme dan tuntutan pertumbuhan ekonomi global telah menciptakan tragedi kemanusiaan akut yakni eksploitasi dan perdagangan perempuan yang mengarah pada perbudakan modern.

Trafficking memang harus dilenyapkan. Berbagai upaya telah dilakukan negara sampai lembaga internasional. Sejumlah UU dari tingkat negara hingga konvensi internasional sudah disahkan. Kerja terkoordinasi di tingkat kampung hingga kementerian, dari tingkat negara hingga lembaga-lembaga global PBB dan didukung ribuan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal hingga NGO internasional yang membangun jaringan untuk menyelesaikan kejahatan trafficking.

Indonesia sendiri telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) tahun 1979 dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW.

Kemudian diperkuat dengan disahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Tahun 2017.

Dengan memperhatikan Protokol Palermo dan dengan menjalankan dua UU tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap korban tindakan trafficking terutama perempuan yang melintasi batas negara dapat ditanggulangi.

Baca juga:  Khilafah Menjaga Keluarga, Masyarakat, dan Negara

Upaya menyelesaikan trafficking di tingkat global lebih dulu dilakukan dengan dibuatnya beberapa konvensi internasional antara lain:

(1) International Convention for The Suppression of White Slave Traffic (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) tahun 1921.

(2) International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan dan Anak) tahun 1921.

(3) International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) tahun 1933.

(4) Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) tahun 1979.

Semua upaya melenyapkan perdagangan orang mengalami kegagalan. UNODC dalam Global Overview Report 2020 melaporkan tren global dan regional dalam tingkat hukuman menunjukkan tren jumlah korban yang terdeteksi per 100.000 penduduk.

Secara global, pada 2018, setiap negara rata-rata melaporkan sekitar 13 korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk, lebih dari tiga kali lipat dari korban yang tercatat pada 2003.

Kegagalan ini karena semua upaya tidak menyentuh akar persoalan trafficking. Penyelesaian berputar pada penanganan kasus, tapi membiarkan sebab utama tatanan kapitalisme global.

Masyarakat global butuh tatanan baru yang bisa menyejahterakan manusia dan memuliakannya khususnya perempuan. Tatanan Baru untuk dunia itu adalah Islam di bawah naungan Khilafah,

Khilafah akan Melenyapkan Trafficking

Dunia di bawah tatanan Islam akan menghapus trafficking, bahkan tidak memberi celah siapa pun untuk memperdagangkan orang untuk tujuan apa pun.

Khilafah akan memutus mata rantai trafficking dengan beberapa kebijakan praktis sebagai berikut:

1) Penerapan sistem ekonomi Islam dan yang menyejahterakan.

Politik Ekonomi Islam akan menjamin terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer tiap individu warga negara. Kebutuhan sekunder juga terpenuhi sesuai kadar kemampuannya yang dituntut kehidupan yang layak. Ini akan mewujudkan jaminan kesejahteraan sekaligus menyelesaikan kemiskinan secara sistemis.

Tatanan Islam akan menjamin perempuan tidak menjadi korban ekspolitasi dan perdagangan orang melalui dua hukum yakni nafkah perempuan dalam tanggunggan wali dan keharaman perempuan memanfaatkan aspek feminitas dalam bidang pekerjaan.

Peradilan daulah akan hadir untuk memberi hak gugat bagi perempuan atas nafkah, menghukum pihak-pihak yang wajib memberi nafkah bagi perempuan, dan menutup celah semua lapangan kerja yang memanfaatkan sisi feminitas perempuan.

Baca juga:  Benarkah Khilafah Sudah Basi?

2) Penerapan kebijakan luar negeri yang menjamin keamanan warga negara dan orang asing.

Setiap warga negara daulah yang akan ke luar negeri (untuk urusan apa pun) harus mendapat izin dari negara. Izin ini akan mempermudah negara dalam menjamin keselamatan apabila ada masalah keamanan yang menimpa individu (terutama dari sindikat perdagangan orang) selama berada di luar negeri.

Demikian halnya dengan orang-orang asing. Orang-orang asing yang masuk ke wilayah daulah harus mendapat izin berupa pemberian paspor oleh Khilafah. Dengan paspor ini, Khilafah akan menjamin darah dan hartanya selama mereka tinggal di dalam daulah.

Jika mereka masuk tanpa paspor dan mereka bukan pebisnis melainkan sebagai tenaga kerja asing, keselamatan dan harta mereka tidak akan dijamin. Namun, jika mereka menjadi warga negara Khilafah, yang dituntut dari mereka adalah ketundukan pada aturan Islam yang diberlakukan negara dan membayar jizyah (bagi orang kafir).

3) Sistem ketenagakerjaan yang adil.

Sistem ketenagakerjaan di dalam Khilafah akan diberlakukan sesuai dengan hukum-hukum muamalat yang akad kerja menjadi kesepakatan antara majikan dan pekerja. Peradilan daulah akan hadir untuk menyelesaikan konflik antara pekerja dan majikan sehingga tidak ada peluang eksploitasi dari kedua pihak.

4) Kebijakan luar negeri Khilafah untuk dunia yang aman dari kejahatan transnasional.

Kebijakan luar negeri Khilafah yakni futuhat akan dengan cepat membangun tatanan global yang mengarah pada integrasi negara lemah dan kuat ke dalam Khilafah.

Integrasi ini akan memudahkan Khilafah dalam menindak sindikat trafficking internasional yang beroperasi di berbagai negara dengan menerapkan sistem sanksi Islam.

Di sisi lain, Khilafah akan mengembangkan propaganda bahwa semua kejahatan transnasional— trafficking maupun selainnya—akan ditumpas habis.

Khilafah akan memperketat area perbatasan dengan patroli militer terutama di laut untuk mempersempit ruang gerak sindikat trafficking.

Seluruh kebijakan di atas akan menyelesaikan benang kusut kasus trafficking di level global. [MNews/Gz]

Klik >> #100TahunTanpaKhilafah

 


Referensi:

https://2001-2009.state.gov/r/pa/ei/rls/21475.htmkan

UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2020 (United Nations publication, Sales No. E.20.IV.3).

https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/