“Rendemen” Kemiskinan pada Titik Jenuh Pandemi

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINI — Diberitakan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin di Indonesia menyentuh 27,55 juta orang per September 2020.

Angka ini meningkat dari posisi September 2019 yang mencapai 24,79 juta orang juta orang sebagai dampak pandemi Covid-19 selama 2020 lalu. Terhitung, kenaikan persentase kemiskinan tersebut sebesar 0,97 persen. Yakni setara dengan 2,76 juta orang. (tirto.id, 15/02/2021).

Rendemen” Kemiskinan dan Titik Jenuh Pandemi

Perhitungan tersebut dilakukan berdasarkan garis kemiskinan senilai Rp458.947 per kapita per bulan (September 2020). Dari angka tersebut, pengeluaran makanan menyumbang 73,87 persen komponen pembentuk garis kemiskinan per kapita. Sisanya (sebesar 26,13 persen) adalah pengeluaran bukan makanan.

Masih dari periode yang sama (September 2019–September 2020), persentase kemiskinan di perkotaan mengalami kenaikan dari 6,56 persen menjadi 7,88 persen. Sementara di perdesaan, angkanya naik dari 12,6 persen menjadi 13,2 persen.

Tak terhindarkan, titik jenuh pandemi yang kian meninggi, turut menambah “rendemen” kemiskinan. Makin tingginya angka kasus positif beserta korban meninggal akibat Covid-19, memberikan ekses mutlak bagi peningkatan angka kemiskinan.

Mereka yang terjangkit Covid-19 tentu tak bisa leluasa bekerja, apalagi jika harus diisolasi di rumah sakit. Mau tidak mau, aktivitas ekonomi melambat bahkan terhenti.

Masalahnya, kenaikan angka kemiskinan ini terjadi di 34 provinsi di Indonesia. Dengan demikian, hal ini adalah perkara serius yang harus segera disolusi.

Bansos, Efektifkah Mengatasi Kemiskinan?

Sejatinya Indonesia masih berada dalam garis kemiskinan. Terkait hal ini, Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University Prof. Dr. Ali Khomsan turut menanggapi soal data penerima bantuan yang tak pernah diperbarui sejak 2015. (kompas.com, 02/02/2021)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan nasional pada Maret 2020 ialah Rp454.652 per kapita per bulan. Padahal, garis kemiskinan Bank Dunia adalah 1,9 dolar AS per kapita per hari atau setara Rp798.200 per bulan (kurs Rp14.000).

Coba kita hitung secara mudahnya saja. Jika rumah tangga terdiri atas empat orang, untuk kriteria Bank Dunia tadi perlu minimal penghasilan Rp3.192.800 per bulan agar tidak disebut rumah tangga miskin. Mengikuti standar ini, berarti angka kemiskinan Indonesia terhitung lebih dari dua kali lipat.

Memang, persentase kemiskinan RI yang besarnya 10,19 persen ini masih di bawah prediksi lembaga dunia yang memperkirakan 10,7-11,6 persen dengan catatan tanpa ada intervensi bansos. Namun, tertahannya kenaikan angka kemiskinan RI per September 2020 itu dipengaruhi manfaat bansos yang diberikan pemerintah selama 2020. Jadi, tetap saja angka kemiskinan ini adalah “rendemen” sosial yang tak bisa diabaikan.

Belum lagi soal kisruh bansos itu sendiri. Yang meski diklaim membantu kesulitan ekonomi rakyat selama pandemi, nyatanya program bansos pemerintah malah membuka lajur-lajur korupsi baru di kalangan para pejabat. Akibatnya, penyaluran bansos tidak bisa tepat sasaran.

Boleh dikata, bansos bukanlah kebijakan efektif yang diluncurkan saat pandemi. Meningkatnya angka kemiskinan di era pandemi perlu kebijakan ekonomi yang lebih tahan banting dibanding saat nonpandemi. Jelas, solusinya harus lebih dari sekadar bansos.

Kriteria Kemiskinan

Dikutip dari kompas.com (02/02/2021), jika bicara fakta statistik, jumlah orang miskin di Indonesia hanya 25 juta orang. Padahal, yang berhak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ada 10 juta rumah tangga atau setara dengan 40 juta orang.

Menurut data tersebut, menentukan jumlah orang miskin dengan kriteria pendapatan atau pengeluaran, sebenarnya sangat sulit. Banyak rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian tradisional atau informal dengan penghasilan yang tidak menentu. Karena itu, dalam upaya mengentaskan orang dari kemiskinan perlu indikator kemiskinan, bukan hanya garis kemiskinan.

Menurut Prof. Ali Khomsan, indikator ini harus realistis dan mudah dipakai di lapangan. Indikator tersebut di antaranya: status janda tanpa pekerjaan, pendidikan kepala rumah tangga rendah, kecilnya luas lantai rumah, dan tidak adanya fasilitas buang air besar.

Sementara dari aspek gizi dan makanan, indikatornya adalah: konsumsi daging yang rendah, sebaliknya konsumsi ikan asin tinggi, dan adanya anak balita bergizi buruk dan stunting.

Akan tetapi, merujuk pada target kebijakan ekonomi yang tahan banting saat pandemi, tentu tidak cukup sekadar indikator teknis seperti itu. Justru karena ada perihal lain dalam pengentasan kemiskinan, seperti bayang-bayang korupsi dan juga ketersediaan lapangan pekerjaan, semestinya kebijakan yang diambil adalah yang berlandaskan indikator ideologis.

Kemiskinan, Saat Pandemi Digawangi Kapitalisme

Dalam ideologi kapitalisme, kemiskinan dianggap sebagai sesuatu yang relatif (nisbi), bukan sebutan bagi kondisi tertentu yang bersifat tetap dan tidak berubah.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan barang dan jasa. Bagi kapitalisme, keberadaan orang miskin adalah sesuatu yang “wajib” ada agar orang-orang yang berharta bisa disebut orang kaya.

Lihat saja jargon besar ekonomi kapitalisme, yang kemudian menjadi prinsip bagi ekonomi kapitalisme tersebut. Yakni adanya dua prinsip dasar dalam melakukan tindakan ekonomi.

Pertama, ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan memperhatikan pengeluaran sebagai bagian dari perhitungan keuntungan. Kedua, keuntungan yang diperoleh sebisa mungkin hanya memerlukan pengeluaran sesedikit mungkin.

Kedua prinsip ini adalah pedoman umum untuk melakukan tindakan ekonomi dalam ideologi kapitalisme. Tak heran, orang kaya makin kaya, sementara yang miskin akan tetap, bahkan makin miskin.

Yang golongan ekonomi menengah pun gambling, lebih-lebih di saat pandemi begini. Cepat atau lambat, kalangan ekonomi menengah juga akan turun tingkat menjadi miskin.

Tapi, pada saat yang sama, pandemi makin tak terkendali. Roda ekonomi tak tentu arah. Alih-alih hendak mengatur hingga aspek distribusi ekonomi, bahkan definisi miskin pun masih diperdebatkan.

Belum lagi kondisi ekonomi juga diperparah kisruh di sektor kesehatan serta penanganan pandemi secara medis. Pun bayang-bayang korupsi dana penanganan pandemi serta bansos bagi korban maupun rakyat miskin.

Penanganan pandemi ala kapitalisme sungguh membabi buta, sampai-sampai acap kali salah sasaran di segala penjurunya. Tak pelak, titik jenuh pandemi juga semakin pelik.

Ekonomi Islam Mengatasi Kemiskinan Saat Pandemi

Dari penanganan pandemi saja, prinsip kapitalisme berbeda signifikan dengan Islam. Kapitalisme yang begitu mencla-mencle menerapkan lockdown, akhirnya ibarat buah simalakama.

Berbeda dengan Islam yang kebijakannya berlandaskan hukum syariat. Ketika pandemi terjadi, harus segera melaksanakan lockdown di kawasan di mana pandemi pertama kali terdeteksi.

Sebagaimana tuntunan Rasulullah saw., “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari)

Pengaturan Islam tidak akan membiarkan pandemi mencapai titik jenuh, yang dampaknya bisa panjang, luas, dan lama. Upaya lockdown justru menghentikan pandemi langsung di akarnya supaya wabah tidak menyebar ke wilayah lain.

Di samping itu, roda ekonomi di wilayah lain tidak boleh ikut terhenti sebagaimana di wilayah yang ter-lockdown. Maka, perlu upaya agar distribusi ekonomi saat pandemi masih dapat berputar.

Menurut pandangan Islam, kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh, yakni sandang, pangan, dan papan. Ditambah kebutuhan akan kesehatan dan penjagaan nyawa ketika sedang pandemi.

Jika kebutuhan-kebutuhan primer tersebut bisa dipenuhi sendiri oleh seseorang, pemenuhan tersebut menjadi kewajibannya. Tapi jika orang tersebut tidak bisa memenuhinya sendiri karena tidak mempunyai harta yang cukup atau karena dia tidak bisa memperoleh harta yang cukup, syariat telah menjadikan orang tersebut wajib ditolong orang lain agar dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya.

Ukuran ketercukupan kebutuhan menurut Islam diukur berdasarkan sesuatu yang menjadi kelebihan dari terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya secara makruf.

Sementara, orang lain yang dimaksud, bisa orang-orang kaya di antara mereka maupun negara Islam sebagai penanggung jawab seluruh urusan umat.

Negara Islam—Khilafah—bertanggung jawab atas terlaksananya pelayanan urusan umat, dalam hal ini khususnya soal distribusi harta. Kondisi pandemi justru memerlukan penanganan istimewa agar segala aspek yang terdampak bisa diatasi hingga tuntas.

Khalifah akan memfungsikan Baitulmal untuk memastikan ketersediaan harta dan terpenuhinya kebutuhan rakyat, khususnya bagi fakir miskin.

Sementara untuk sektor kesehatan, Khalifah menjamin dan mendanai riset medis, serta menerapkan hasil riset tersebut untuk mengatasi pandemi.

Khalifah juga menjamin kesehatan para nakes sekaligus penanganan medis para pasien korban wabah, sehingga sakitnya sembuh dengan tuntas dan masyarakat dapat bekerja kembali seperti sedia kala.

Inilah masa bagi syariat Allah untuk disambut dan diterapkan. Islam diturunkan sebagai sistem yang lengkap memberikan solusi untuk berbagai permasalahan, tak terkecuali kemiskinan di masa pandemi.

Islam adalah sebuah ideologi, dan tentu saja, syariat Islam hanya bisa diterapkan melalui tegaknya Khilafah Islamiah. Bukan dengan sistem yang lain, alih-alih kapitalisme di mana demokrasi menjadi salah satu derivatnya. [MNews/Gz]