Obral “Honoris Causa” Rawan Kepentingan Politik, Menodai Integritas Akademik

Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.

MuslimahNews.com, OPINI — Mau terpandang? Maka, harus memiliki gelar, kedudukan, serta harta melimpah. Siapa yang tidak mendambakan hal itu semua? Apalagi dengan gelar, kedudukan, dan harta melimpah dapat mengambil hati dan perhatian banyak orang. Segala urusan dijamin akan mudah dan lancar karena dibantu berbagai pihak.

Para politikus dan sejumlah pejabat pun tak ketinggalan mengharapkan gelar kehormatan (honoris causa) dari sejumlah kampus ternama di Indonesia. Ketika mendapat gelar kehormatan, secara otomatis tingkat kepercayaan rakyat akan meningkat pada mereka. Segala kepentingan politik pun bisa jadi akan didapat.

Baru-baru ini saja, Universitas Negeri Semarang (Unnes) memberikan gelar doktor honoris causa kepada mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Nurdin Halid, yang juga mantan narapidana kasus korupsi dana distribusi dan minyak goreng Bulog.

Hal ini, tentu saja, mendapat protes keras dari belasan mahasiswa Unnes. “Rekam jejak Nurdin sangat kelam,” kata Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Unnes Wahyu Suryono Pratama. (Majalah Tempo, 15/2/2021)

Terkait ini, lima dosen Unnes mengatakan pihak rektorat tidak pernah menggelar uji publik terhadap kemampuan akademis Nurdin. Tiga guru besar pun menyatakan tidak ada makalah ilmiah Nurdin yang diedarkan di Majelis Profesor—kumpulan guru besar Unnes—.

Sangat menyedihkan bukan? Gelar honoris causa justru diobral kepada kalangan politikus hingga pejabat.

Obral Gelar Doktor Kehormatan Ajang Balas Budi dan Perjanjian Politik?

Menurut administratif kampus, pemberian gelar doktor kehormatan harus melalui beberapa mekanisme.

Secara prosedur legal formal, jalan menuju pemberian gelar tersebut sangat berat karena harus mendapatkan persetujuan dari beberapa pihak. Namun, dalam sistem demokrasi, mekanisme ini sering dilanggar demi mengobral gelar untuk kepentingan politik.

Hal ini mengindikasikan gelar kehormatan rawan menjadi instrumen balas budi, ajang membangun jaringan dan perjanjian politik.

Baca juga:  Pamit dari KPK, Sinyal Keputusasaan Memberantas Korupsi?

Obral gelar doktor rawan dibajak kepentingan politik yang akhirnya mengkhianati perjuangan mahasiswa doktoral yang menghabiskan waktu meneliti bertahun-tahun untuk mendapatkannya.

Tentu berbahaya sekali jika hal ini dipolitisasi untuk kepentingan alat politik seseorang, seperti yang ditunjukkan pada kasus rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Pada Juli 2020, Rektor UNY memberikan gelar doktor kehormatan pada Menteri Desa Tertinggal Abdul Halim yang pada saat itu sedang mencalonkan diri sebagai salah satu calon bupati dalam pilkada di Kabupaten Gunung Kidul. Dampaknya, kredibilitas dan integritas universitas akan tergerus di mata publik.

Menodai Integritas Akademik

Pasal 1 Permenristekdikti 65/2012 menyatakan, gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) merupakan gelar kehormatan yang diberikan perguruan tinggi yang memiliki program Doktor dengan peringkat terakreditasi A atau unggul kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.

Dari pasal di atas, Ubaedillah Badrun selaku pengamat politik serta Dosen UNJ menilai kampus seolah salah menafsirkan Permenristekdikti, sehingga hal itu menjadi persoalan.

Proses-proses pemberian gelar juga dilatari pertemuan-pertemuan dengan elite politik. Hal ini jelas dapat menodai integritas akademik, apalagi bisa menjadi sangat sensitif bagi publik ketika mengetahui gelar kehormatan diberikan kepada mantan narapidana korupsi. (lpm.pendapa.com, 18/2/2021)

Jangan sampai kemudian rakyat menilai korupsi tidak apa-apa, toh nanti tetap diberi gelar kehormatan. Padahal, menempuh pendidikan untuk meraih gelar doktor bukan perkara mudah.

Suatu analisis tahun 2019 di majalah Nature tentang kehidupan mahasiswa doktoral menunjukkan, lebih dari sepertiga responden (36%) menderita depresi yang disebabkan studi PhD mereka. Mayoritas (76%) responden menghabiskan waktu mereka lebih dari 41 jam/minggu untuk studi doktoral, sekitar 10% responden bertanggung jawab merawat anak di bawah usia 12 tahun.

Baca juga:  Demokrasi, Sistem Koruptif

Begitu sulit bagi mereka untuk menjadi mahasiswa PhD sekaligus menjadi orang tua yang baik secara bersamaan. Sementara itu, penerima gelar doktor kehormatan bagi politikus dan pejabat di negeri ini tak perlu mengalami kesulitan itu semua. Balas budi dan deal-deal politik memuluskan mereka untuk mendapatkannya.

Kontroversi Pemberian Gelar Kehormatan dalam Demokrasi

Di Amerika Serikat, kontroversi pemberian gelar kehormatan telah berlangsung lama. Penerima gelar diprioritaskan pada penyumbang uang dalam jumlah besar dan tokoh publik yang dapat memeriahkan acara wisuda.

Dari data terkait kampus top di AS yang tergabung dalam Ivy League menunjukkan gelar kehormatan diberikan secara tidak proporsional bukan kepada orang-orang berpengaruh pada bidang keilmuan, melainkan pada ikon budaya pop, tokoh politik terkenal, dan pengusaha kaya.

Arthur E. Levine, presiden Teachers College di Universitas Columbia, memperingatkan bagaimana pemberian gelar sering dijadikan ajang pemburuan uang dan publisitas. Praktik seperti ini ternyata tidak berbeda jauh dengan yang terjadi di Indonesia.

Maka, tak perlu heran ataupun kaget jika publik mendapati seorang pengusaha kaya raya ataupun politikus terkenal meraih gelar kehormatan dari kampus tertentu.

Hal ini memang mengkhianati proses akademik, tetapi nyatanya sah-sah saja terjadi dalam sistem demokrasi kapitalis.

Mustahil terjadi perbaikan pada sejumlah perguruan tinggi di negeri ini atas kontroversi pemberian gelar kehormatan pada politikus hingga pejabat. Mengapa? Selama sistem demokrasi kapitalis yang diterapkan, politisasi kampus tetap terjadi.

Oleh karena itu, penting ada kesadaran politik dari para intelektual dalam perubahan sistem demokrasi menuju sistem Islam. Dalam Islam, seorang ilmuwan begitu diapresiasi Khalifah bahkan ilmunya berkah, bermanfaat bagi peradaban dan kemaslahatan umat.

Baca juga:  Korupsi Merusak Negara, Radikalisme Jadi Tersangka

Perhatian Khilafah pada Ilmuwan Lebih dari Gelar Kehormatan

Dalam sistem demokrasi, para politikus hingga pejabat begitu mudah meraih gelar doktor kehormatan tanpa satu pun “prestasi” keilmuan yang dihasilkan.

Berbeda halnya dalam Islam. Para politikus dan pejabat tidak haus gelar kehormatan, bahkan mereka tidak membutuhkan gelar apa pun selain bisa mengurusi rakyat agar hidup sejahtera. Sebab, barang siapa yang memimpin dengan adil dan menjaga amanah yang dibebankan padanya, ia akan mendapat naungan Allah Swt..

Sementara itu, bagi para ilmuwan yang telah menempuh pendidikan yang panjang hingga berhasil menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan umat, tentu mendapat perhatian besar dari Khalifah.

Seperti Khalifah Abu Ja’far Abdullah ibn Muhammad al-Mansur (Khalifah kedua Abbasiyah), Khalifah yang mengalokasikan dana sangat besar untuk proyek penerjemahan karya astronomi dari periode klasik (Yunani-Romawi).

Tingginya penghargaan Khilafah pada SDM di bidang pendidikan menjadikan ilmu pengetahuan berkembang pesat di masa itu. Guru di masa Khalifah Umar bin Khaththab pernah digaji 15 dinar. Jika satu dinar ekuivalen dengan 4,25 gram emas dan harga emas Rp900 ribu per gram, saat itu gaji guru setara Rp57 juta.

Lalu bagi mereka yang menghasilkan karya tulis saat itu, buku hasil karyanya ditimbang, kemudian beratnya diganti emas.

Sungguh, lebih dari sekadar pemberian gelar kehormatan, jaminan kehidupan sejahtera diberikan pada mereka berkontribusi besar bagi umat dan peradaban.

Khilafah juga sangat memprioritaskan pendidikan, maka fasilitas-fasilitas seperti sekolah, kampus, perpustakaan, dan laboratorium menjadi sesuatu yang sangat membanggakan di masa itu.

Tak akan ada ditemukan orang-orang yang tak layak menerima gelar kehormatan dari institusi pendidikan. [MNews/Gz]