Harapan Kosong Partisipasi Politik Perempuan dalam Bingkai Kesetaraan Gender

Penulis: Arum Harjanti | #100TahunTanpaKhilafah

MuslimahNews.com, FOKUS — Joe Biden mencuri perhatian para pegiat kesetaraan gender karena menominasikan 12 orang perempuan dalam kabinetnya, jumlah terbanyak dalam sejarah pemerintahan Amerika.[1]

Terlebih dengan terpilihnya Janet Yellen sebagai menteri keuangan perempuan pertama AS. Kemampuan Yellen menduduki jabatan ekonom tertinggi menjadikan dia sebagai ikon feminis di dunia ekonomi.[2]

Kemudian Avril Haines sebagai direktur intelijen nasional (DNI), menjadikannya wanita pertama yang memimpin 18 entitas komunitas intelijen AS.[3]

Biden juga memilih tim komunikasi senior yang semuanya wanita, dan ini untuk pertama kalinya untuk Gedung Putih. Biden berharap para komunikator wanita ini akan menjadi penghubung rakyat Amerika dengan Gedung Putih secara langsung dan jujur untuk membangun negara dengan lebih baik.[4]

Susunan kabinet Biden-Harris tentu saja sangat diapresiasi, mengingat masih sedikitnya partisipasi politik perempuan, terlebih dalam posisi pengambilan keputusan. Dengan adanya dua belas perempuan yang dipilih untuk nominasi menteri dan lembaga setingkat menteri, jelas sesuatu yang istimewa.

Bila terpilih semua, akan menghancurkan rekor mantan Presiden Bill Clinton dengan sembilan perempuan yang menjabat secara bersamaan, yang terjadi selama masa jabatan keduanya.[5]

Terpilihnya Kamala Harris sebagai wakil presiden perempuan pertama di AS saja sudah mendapatkan pujian dari UN Women, dalam twitnya pada 7/11/2020 di akun @UN_Women, “Who has broken through a glass ceiling for women with her election as Vice President of the United States.”

Ini menjadi salah satu peristiwa dari sepuluh peristiwa menentukan bagi perempuan dalam tahun 2020, karena telah menghancurkan penghalang yang membuat pria tetap bertahan di level tertinggi politik Amerika selama bertahun-tahun.[6]

Namun, benarkah banyaknya perempuan yang berpartisipasi dalam politik akan menyejahterakan perempuan?

Memperjuangkan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Terpilihnya Kamala Harris sebagai wakil presiden perempuan pertama menjadi lebih bermakna bagi perempuan AS karena bertepatan dengan peringatan 100 tahun amandemen ke-19 di Amerika Serikat, yang menjamin hak perempuan Amerika untuk memilih.

Amandemen yang diratifikasi pada 18 Agustus 1920 itu terwujud melalui pengorganisasian dan protes selama puluhan tahun, dipelopori tokoh-tokoh terkemuka perempuan AS seperti Susan B. Anthony dan Elizabeth Cady Stanton.

Amandemen ke-19 dianggap sebagai bagian penting dari undang-undang, tetapi untuk wanita minoritas—terutama wanita Afrika-Amerika, Hispanik, dan Pribumi-Amerika—ada jalan panjang untuk memastikan akses penuh ke pemungutan suara.

Jika perempuan pertama di Kongres AS baru terpilih pada 1916, terpilihnya perempuan pertama di kabinet pada 1933 ternyata membutuhkan waktu hampir dua dekade lamanya.[7]

Menanggapi terpilihnya beberapa perempuan dalam kabinet Joe Biden, Profesor Kelly Dittmar dari Rutgers University Center for American Women and Politics mengatakan jabatan adalah cara untuk bisa mendapatkan peran. Apalagi masih ada stereotip pada jabatan tertentu yang menghalangi perempuan untuk mendudukinya.

Baca juga:  BPFA+25, Liberalisasi Perempuan dalam Dunia Pendidikan

Di AS, belum pernah ada perempuan yang duduk dalam Departemen Pertahanan, Perbendaharaan, dan Urusan Veteran hingga sekarang.[8]

Dalam Women in Politics Map 2020, AS menduduki peringkat ke-107 dengan 17,4% menteri perempuan dan urutan ke-82 dengan 23,4 anggota DPR perempuan,[9] kemudian meningkat menjadi 25,2% pada 2021.[10]

Melihat perjalanan panjang AS mewujudkan partisipasi perempuan dalam politik, pantas saja UN Women bergembira dengan rancangan kabinet Biden saat ini.

Mungkin, perjalanan panjang perempuan AS ini pula yang dijadikan sebagai cermin partisipasi politik perempuan di dunia. UN Women memang gigih memperjuangkan hak-hak politik perempuan.

Beberapa negara memang sudah mencapai kesetaraan di tingkat kepemimpinan. Misalnya, pada 2018 Rwanda memiliki 61% perempuan di Majelis Rendah dan Kanada pada 2015 untuk pertama kalinya dalam kabinet memiliki pejabat perempuan sebanyak laki-laki.[11]

Namun, seiring terjadinya penjajahan gaya baru mereka khususnya atas negeri-negeri muslim, kesetaraan gender pun dijadikan sebagai alat untuk menguasai negeri-negeri muslim.

Adalah Rand Corporation yang merekomendasikan “pemanfaatan aktivis perempuan pejuang kesetaraan gender” sebagai bagian dalam penguasaan negeri-negeri muslim dengan membangun jaringan muslim moderat.[12]

Duduknya perempuan dalam kursi pembuat keputusan dijadikan sebagai salah satu indikator terwujudnya kesetaraan gender. Bahkan, menjadi salah satu poin kunci yang diamanatkan dalam BPfA dalam 12 area kritis, yaitu Perempuan dalam Kedudukan Pemegang Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan yang merupakan area kritis ketujuh.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara harus mengambil langkah-langkah yang menjamin akses dan partisipasi penuh perempuan dalam struktur-struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan, juga meningkatkan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.

Dunia perlu mempercepat capaiannya mengingat saat ini baru ada 10 kepala negara perempuan (6,6%) dan 12 kepala pemerintahan perempuan (6,2%) dan 24,9 persen anggota Parlemen perempuan sebagaimana laporan Women in Politic Map 2020.[13].

Hal ini mendorong UN Women untuk terus memperjuangkannya dari waktu ke waktu, termasuk menjadikannya sebagai tema utama dalam peringatan International Women’s Day 2021: “Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world”.

Tema ini selaras dengan tema prioritas sidang ke-65 Komisi Status Perempuan: “Women’s full and effective participation and decision-making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls”, dan kampanye Generation Equality “Partisipasi penuh dan efektif perempuan dan pengambilan keputusan dalam kehidupan publik, serta penghapusan kekerasan, untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan. perempuan dan anak perempuan”, serta kampanye unggulan Kesetaraan Generasi yang menyerukan hak perempuan untuk mengambil keputusan di semua bidang kehidupan.[14]

Baca juga:  Membuka Kedok Ide KG sebagai Proyek Melanggengkan Hegemoni Kapitalisme

Indonesia, rupanya juga berkiblat kepada kampanye global tersebut dan meyakini kesetaraan gender menjadi jalan untuk mewujudkan kesejahteraan.

Apalagi penelitian International Labor Organization (ILO) terhadap 416 perusahaan nasional dan multinasional di Indonesia pada Juni 2020, mencatat upaya pengarusutamaan gender di lingkungan kerja telah membawa keuntungan luar biasa pada proses bisnis suatu perusahaan.[15]

Menteri PPPA bahkan menganggap minimnya keterwakilan perempuan dan kurangnya perempuan sebagai pemimpin membuat kurangnya sudut pandang perempuan, (dianggap) berpengaruh pada penyusunan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan berdampak pada rendahnya indeks kesetaraan gender. Kepemimpinan perempuan dianggap sangat esensial bagi kesejahteraan bangsa.[16]

Demikianlah, dunia meyakini keberadaan perempuan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan adalah solusi untuk mewujudkan kesejahteraan, bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga semua pihak.

Menjadikan perempuan setara dengan laki-laki dalam bidang politik dianggap sebagai jalan terbaik untuk kemajuan kehidupan manusia. Inilah cara berpikir yang hanya mengandalkan akal saja.

Faktanya, Rwanda yang berada pada peringkat pertama negara dengan jumlah anggota DPR perempuan tertinggi dan negara kedelapan dengan jumlah menteri perempuan terbanyak, hingga kini masih menjadi negara berkembang dan didera konflik antarsuku yang terus berkepanjangan, bahkan terjadi genosida besar-besaran.[17]

Demikian halnya Kanada yang merupakan negara maju, termasuk dalam 10 besar negara terbesar ekonominya dalam panggung dunia.[18] Nyatanya, kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu probem utama yang di hadapi Kanada.

The Canadian Women’s Foundation mencatat lebih dari 6.000 wanita dan anak-anak tidur di tempat penampungan setiap malam, sementara 300 lainnya ditolak. Bangsa Kanada pertama sekitar enam kali lebih mungkin dibunuh pasangan mereka daripada wanita nonpribumi Kanada.

Sekitar 25% dari kejahatan kekerasan yang dilaporkan ke polisi Kanada adalah pelecehan keluarga. Perempuan asli Kanada setiap enam hari sekali ada satu perempuan Kanada yang dibunuh. Selain itu, rasisme dan diskriminasi masih banyak terjadi di Kanada.[19]

Dengan fakta-fakta tersebut, jelaslah berbagai persoalan yang terjadi di dunia—termasuk persoalan perempuan—sejatinya bukan karena ketaksetaraan gender.

Penerapan sistem kehidupan sekuler kapitalistiklah sesungguhnya yang menjadi penyebab. Sistem ini menjadikan perempuan sebagai komoditas seperti halnya barang. Juga menjadikan perempuan sebagai tulang punggung, bahkan alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia.

Semua itu dilegalkan atas nama kesetaraan gender. Alih-alih membawa kesejahteraan, kesetaraan gender justru menyengsarakan perempuan dan menghancurkan keluarga juga generasi.

Baca juga:  Tahun 1924 Khilafah Runtuh, karena Wajib Ada, maka Harus Ditegakkan Kembali

Kesetaraan gender menghancurkan fitrah perempuan dan juga merusak ketahanan keluarga, membuat negara lalai akan tanggung jawabnya mengurus rakyatnya.

Islam Memberikan Muslimah Peran Politik

Berbeda dengan AS yang memberikan hak suara pada perempuan pada 1920, 144 tahun setelah merdeka, Islam sebagai aturan sempurna yang diturunkan Allah Swt. sejak awal telah memberikan hak memilih untuk perempuan.

Islam mendudukkan perempuan sebagaimana haknya laki-laki sebagai hamba Allah Swt.. Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk beraktivitas termasuk dalam bidang politik.

Benar, Islam melarang perempuan menjadi penguasa berdasarkan sabda Rasulullah saw., “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.” (HR al-Bukhari, an-Nasa’i, at-Tirmidzi, dan Ahmad).

Namun, larangan ini sesungguhnya bukanlah bentuk diskriminasi atau bentuk subordinat (merendahkan) perempuan. Ini adalah ketentuan Allah yang Mahatahu dengan kondisi perempuan.

Ketentuan Allah ini akan menjaga peran mulia muslimah sebagai pendidik generasi dan terjaganya kehormatan perempuan dalam interaksi sosial dengan laki-laki.

Ketaatan perempuan pada Allah bukanlah tanda kerendahannya. Islam meletakkan ketakwaan kepada Allah sebagai hal yang utama, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Meski muslimah dilarang menduduki jabatan sebagai penguasa, namun Islam memberi ruang untuk aktivitas politik lainnya, mulai dari melakukan pembinaan terhadap sesama perempuan, muhasabah lil hukam (menasihati penguasa), hingga menjadi anggota Majelis Umat.

Kepemimpinan perempuan dan partisipasi dalam politik yang dikemas dalam bungkus kesetaraan gender sesungguhnya adalah cara Barat merusak Islam. Selain itu juga untuk menghalangi tegaknya Khilafah Islamiah yang akan menerapkan Islam secara kafah dan melenyapkan sekularisme kapitalisme yang diemban Barat.

Barat ingin melemahkan kaum muslimin dengan menjadikan kaum muslimin tunduk kepada cara hidup mereka. Allah sudah berfirman dalam QS Al Baqarah: 120, “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, ‘Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar).’ Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.”

Kaum muslimin tidak boleh teperdaya dengan janji manis Barat yang berisi racun mematikan. Umat harus tetap istikamah menjaga tegaknya pilar-pilar Islam dalam bangunan Khilafah Islamiah. Kemuliaan umat hanya akan diperoleh dengan tegaknya Khilafah Islamiah. [MNews/Gz]

#ReturnTheKhilafah


Referensi:

[1] abcnews.go.com/Politics/biden-cabinet-picks-feature-record-number-women-women/story?id=75380370

[2] bbc.com/indonesia/dunia-55806604

[3] mediaindonesia.com/internasional/378774/kepala-intel-biden-jadi-kandidat-pertama-yang-disetujui-senat

[4] theguardian.com/us-news/2020/nov/29/joe-biden-announces-all-female-media-team-at-his-white-hous

[5] abcnews.go.com/Politics/biden-cabinet-picks-feature-record-number-women-women/story?id=75380370

[6] unwomen.org/en/news/stories/2020/12/compilation-defining-moments-for-women-in-2020

[7] bbc.com/news/world-us-canada-55080344

[8] ibid

[9] ipu.org/resources/publications/infographics/2020-03/women-in-politics-2020

[10] bbc.com/news/election-us-2020-54853289

[11] Ibid bbc.com/news/world-us-canada-55080344

[12] Building moderate Muslim Network, Rand Corporation 2007

[13] Women in Politic Map 2020

[14]asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2021/02/announcer-international-womens-day-2021

[15] wartaekonomi.co.id/read324203/kemen-pppa-wujudkan-kesetaraan-gender-untuk-mencapai-kesejahteraan-pembangunan-ekonomi-bangsa

[16] antaranews.com/berita/1976010/menteri-pppa-minimnya-pemimpin-perempuan-pengaruhi-kesetaraan-gender

[17] dunia.tempo.co/read/1343280/fakta-tentang-konflik-rwanda-genosida-dan-perang-saudara

[18] .ctvnews.ca/canada/canada-back-in-world-s-top-10-economies-with-room-to-grow-report-1.4749411

[19] c2d2.ca/