Zaman Serba Digital, Listrik Masih Biarpet?

Penulis: Ragil Rahayu, S.E.

MuslimahNews.com, OPINI — Ketersediaan listrik ternyata masih menjadi masalah di era digital seperti sekarang. Seperti yang terjadi di Maluku. Manajer Komunikasi PT PLN Maluku dan Maluku Utara Ramli Malawat mengatakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) cabang Wonreli, Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya memangkas jam operasional listrik dari 24 jam menjadi 18 jam gara-gara keterbatasan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kendala teknis menjadi penyebab pemangkasan listrik selama enam jam tersebut. Ramli menyatakan kapal motor pembawa BBM sudah tiba di Maluku Barat Daya sejak awal Februari. Namun, kapal itu belum bisa membawa BBM ke kepulauan Kisar karena cuaca buruk.

Akibatnya, sejumlah warga perbatasan di Maluku menggelar unjuk rasa memprotes PT. PLN cabang Wonreli, Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya (CNN Indonesia, 19/2/2021).

Tuntutan warga sangat bisa dimaklumi, karena listrik merupakan kebutuhan pokok saat ini. Tanpa listrik, berbagai aktivitas warga akan terhambat, termasuk proses belajar daring, layanan kesehatan, dan ekonomi.

Bukan Sekadar Elektrifikasi

Sungguh ironis, di tengah deru revolusi industri 4.0, masih ada wilayah yang tak bisa menikmati listrik secara optimal. Meski pada 2019 rasio elektrifikasi sudah mencapai 98,89 %, tetapi akses listrik masih bermasalah.

Pada 2019, permasalahan listrik menduduki peringkat ke-6 sebagai masalah yang paling banyak diadukan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Penguasa fokus pada pasokan listrik dengan mega proyek listrik 35 GW. Efek kebijakan ini, kita justru berpotensi mengalami kelebihan pasokan listrik antara 40% hingga 60% pada tahun 2029 mendatang jika mega proyek ini rampung. Namun, listrik yang tumpah ruah itu ternyata tidak semuanya sampai ke masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Maluku.

Baca juga:  Listrik Gratis, Mungkinkah?

Pembelajaran daring di masa pandemi ini juga terhambat karena persoalan listrik. Dari 83.413 madrasah di 34 Provinsi dengan jumlah siswa 9,7 juta ada sekitar 11.998 madrasah yang tidak berlistrik. Pemadaman listrik juga masih sering terjadi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat lama waktu pemadaman listrik PLN mencapai 12,7 jam per pelanggan per tahun sepanjang 2020 (CNN Indonesia, 14/1/2021).

Bahkan pada 4/8/2019 pernah terjadi blackout parah. Wilayah Jabodetabek serta sebagian wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami mati listrik berjam-jam. Hal ini berdampak pada kerugian secara ekonomi.

Demikianlah, persoalan akses energi dalam konteks pembangunan manusia tidak hanya soal capaian rasio elektrifikasi. Tapi juga kualitas akses energi, keandalannya, kecukupannya, jangkauannya, penerimaan masyarakat, kelayakan lingkungan, dan manfaat sosial ekonomi berganda yang diciptakan oleh akses energi (dw.com, 29/7/2020).

Peneliti senior di Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan bahwa masih banyak penduduk tidak memiliki akses layak untuk mendapatkan energi akibat tingkat pendidikan yang rendah, kondisi ekonomi yang lemah, dan lokasi tempat tinggal mereka yang berada di daerah terpencil (The Conversation, 22/4/2020).

Layanan untuk Semua

Listrik merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi bagi seluruh rakyat, termasuk mereka yang tinggal di pelosok dan perbatasan. Apalagi di masa pandemi ini, ketersediaan listrik makin banyak dibutuhkan, termasuk untuk kegiatan belajar mengajar dan bekerja.

Baca juga:  Listrik Murah Tapi Batubara Membara, Bisa?

Maka, terpenuhinya kebutuhan listrik rakyat merupakan hal yang harus dipastikan  penguasa, jangan sampai ada rakyat yang tak mendapatkan aliran listrik.

Meski misalnya hanya satu orang rakyat saja yang tak mendapatkan aliran listrik, hal itu tetap merupakan tanggung jawab penguasa yang akan dihisab di hari akhir nanti. Apalagi jika yang tak mendapatkan akses listrik hingga dalam jumlah besar, tentu pertanggungjawabannya lebih besar lagi.

Rasulullah Saw. bersabda, ”Manusia berserikat pada tiga hal: air, api, dan padang gembala.” (HR Muslim dan Abu Daud)

Listrik masuk dalam kategori “api” dalam hadis ini, sehingga termasuk barang publik. Hal ini mencakup juga berbagai sarana dan prasarana penyediaan listrik seperti tiang listrik, gardu, mesin pembangkit, dan sebagainya. Selain itu, minyak bumi (PLTGU, PLTD), batu bara (PLTU), gas (PLTG), dan air/hidro (PLTA) juga merupakan barang publik, sehingga pengelolaannya di tangan pemerintah.

Prof. Fahmi Amhar dalam Beyond The Scientific Way menjelaskan, pembangkit listrik amat terkait dengan teknologi optimasi rantai pasokan bahan bakar, sejak penambangan, pemindahan, penampungan, hingga pengolahan limbahnya.

Untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat, idealnya seluruh aktivitas pembangkitan listrik memang terpadu, baik dari rantai produksi sejak dari sumber energi primer, maupun dari interkoneksi antarwilayah.

Jadi idealnya, PLN, Pertamina, dan PGN pun dipersatukan saja, sehingga tidak perlu PLN membeli BBM Pertamina dengan harga pasar. Demikian juga dengan kapal tanker atau pengangkut batu bara, pabrik-pabrik pembuat mesin-mesin listrik dan peralatan pertambangan, serta Perhutani yang menguasai hutan-hutan pada daerah tangkapan air PLTA-PLTA pun harusnya juga satu keluarga (“holding”) dengan PLN.

Baca juga:  Sinyal Liberalisasi di Balik Listrik Mati

Dalam sistem Islam, pengelolaan listrik sebagai barang publik hanya diwakilkan kepada khalifah untuk dikelola demi kemaslahatan rakyat. Selain itu, listrik tidak boleh dimiliki dan dikuasai swasta (privatisasi), baik domestik ataupun asing.

Dengan demikian, listrik dapat didistribusikan secara gratis atau murah, sesuai kebutuhan rakyat tanpa ada yang dikecualikan.

Sayangnya, pengelolaan kelistrikan nasional saat ini justru bertentangan dengan syariat Islam. Kebijakan energi memberikan peluang kepada swasta untuk mengelola dan menguasai sumber energi seperti minyak bumi, gas, dan batu bara.

Swasta diberikan kewenangan untuk memproduksi listrik dengan sumber energi yang berasal dari barang publik untuk kemudian dijual kepada PLN dengan harga ekonomis. Pengelolaan listrik dikelola badan perseroan yang motif utamanya adalah mencari keuntungan.

Semua kebijakan ini membuat sebagian rakyat tidak mampu untuk mendapatkan aliran listrik dan sebagian lagi kesulitan untuk membayarnya.

Dengan penerapan syariat Islam, semua rakyat akan mendapatkan listrik secara murah bahkan gratis. Sebaliknya, dengan ditinggalkannya syariat, tidak semua rakyat bisa mengakses listrik. Biaya yang harus dibayarkan untuk memperoleh layanan pun tidak murah. Maka, mengapa syariat tidak kunjung diterapkan? [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan