[News] Ulama Perempuan dalam Pengarusutamaan Gender

MuslimahNews.com, NASIONAL — Dalam siaran persnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menyatakan bahwa untuk mewujudkan program-program bangsa, diperlukan bahasa agama di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas religius. Diharapkan adanya andil Masjid Istiqlal dapat menciptakan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. (kemenpppa.go.id, 19/2/2021).

Peran ini diperkuat melalui Nota Kesepahaman Kementerian PPPA dengan Badan Pengurus Masjid Istiqlal (BPMI) yang dihadiri oleh Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Ketua Harian BPMI, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar di Gedung Kementerian PPPA.

Menteri PPPA menjelaskan isu perempuan dan anak merupakan isu yang kompleks, multisektoral, dan sangat berkaitan dengan cara berpikir masyarakat. Sehingga, ia mengapresiasi program dari Imam Besar Masjid Istiqlal untuk mengubah cara pikir dan cara pandang masyarakat agar ramah dan responsif terhadap perempuan dan anak.

“Semoga program ini dapat dilaksanakan dalam kerja nyata, menjadi inspirasi, tidak hanya di kalangan umat Islam saja, namun juga dari umat-umat agama lain sesuai dengan agama dan budayanya,” katanya.

Senada dengan Menteri PPPA, K.H. Nasaruddin juga menyampaikan program kerja Kemen PPPA sangat dekat dengan program Kerja BPMI.

Maka dari itu, BPMI akan sangat serius memperhatikan permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan perempuan dan anak sehingga mampu menginspirasi rumah-rumah ibadah lain untuk melakukan hal yang sama.

Baca juga:  Presiden ISNA Kanada: “Sama Sekali bukan Radikal jika Menginginkan Khilafah atau Syariah”

“Salah satu program BPMI adalah Pendidikan Ulama Perempuan. Belum pernah ada pendidikan ulama perempuan secara khusus, yang ada adalah pendidikan kader ulama. Banyak ulama tapi ulama perempuan sangat langka. Kita ingin perempuan itu punya kekuatan intelektual untuk mengkaji kitab suci Al-Qur’an dan juga hadis,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain pendidikan ulama perempuan, sejumlah program lain juga telah disiapkan guna mendukung penguatan keluarga.

“Kalau bahasa agama yang digunakan untuk pemberdayaan perempuan, ini akan sangat efektif. Bahasa agama sangat diperlukan pemerintah untuk mewujudkan program-program bangsa. Karena warga negara kita ini religius, dengan menggunakan bahasa agama, maka efektivitasnya akan luar biasa,” katanya.

Islam Moderat dan Pengarusutamaan Gender Mewarnai Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani ini mencakup pertama, percepatan pencapaian lima arahan Presiden yaitu peningkatan peran perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penghapusan pekerja anak, dan penurunan perkawinan anak.

Kedua, pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam program masjid.

Ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas ulama yang responsif gender dan peduli hak anak, khususnya kader ulama perempuan yang menguasai keilmuan Islam berbasis gender melalui pemahaman Islam yang moderat.

Keempat, penyediaan dan pertukaran data terpilah, statistik, dan informasi berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masjid.

Baca juga:  Milenial kok Ditakut-takuti Radikal-Radikul, Emang Ngaruh?

Proyek Kontraterorisme Menyasar Perempuan

Pengamat politik muslimah, Ustazah Pratma Julia Sunjandari menyoroti adanya kaitan kejadian ini dengan tafsiran yang memang dimiliki kalangan tertentu yang acap kali menyudutkan Islam sebagai agama yang tidak berpihak pada perempuan.

“Tampak aroma kriminalisasi ajaran Islam ideologis kian menguat. Bila demikian, Indonesia memang sedang menjalankan dikte-dikte imperialisme Barat yang dijalankan di hampir semua dunia Islam,” cetusnya.

Ia menambahkan, PBB telah meluncurkan General Recommendation 30 CEDAW yang menekankan negara untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender akibat berbagai macam konflik, termasuk dalam konteks terorisme.

Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 1325 tentang “Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan” memperkuat rekomendasi tersebut. Sementara resolusi DK PBB no. 2178 tahun 2014 menekankan pemberdayaan perempuan sebagai faktor mitigasi dalam penyebaran kekerasan radikalisme.

Resolusi 2242 (tahun 2015) menyerukan negara-negara untuk membuat laporan global study 1325, memasukkan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan dalam agenda pembangunan 2030.

“Semuanya kembali pada isu gender. Butuh peran aktif perempuan dalam menciptakan keamanan sesuai tafsiran Barat. Proyek ini memang sedang diaruskan dunia,” kritiknya.

Daiyah Antiradikalisme?

Ustazah Pratma menilai, Barat yang gagal dalam beberapa proyek besarnya di dunia Islam—salah satunya dalam menghunjamkan nilai gender—tidak lantas berputus asa. Mereka mendomplengkan bahasan gender dalam isu kontraterorisme dan deradikalisasi, termasuk yang terjadi di Indonesia.

Baca juga:  Penguasa Islam Vs Rezim Demokrasi Kapitalis

Bahkan, pada 2017 silam pernah dilakukan pelantikan daiyah antiradikalisme oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Suhardi Alius.

Barat, jelasnya, melalui RAND Corporation memang telah membuat rekomendasi strategis yang harus ditempuh AS untuk menghadapi tantangan di dunia Islam. Mereka meyakini bahwa kaum ekstremis tidak bisa diperangi dengan cara militer saja.

“Sehingga mereka perlu bertempur secara kultural dan sosial, seperti promosi jaringan moderat, mengganggu jaringan radikal, melakukan edukasi tentang “medan pertempuran” ide-ide kritis, melibatkan umat Islam dalam politik “normal” (baca: demokrasi), serta reformasi madrasah dan masjid,” kecamnya.

Ia menilai, dalih edukasi dan penjagaan keamanan digunakan untuk memainkan kalangan perempuan dan memberinya peran penting dalam menderaskan pemahaman Islam moderat yang dilambangkan lebih ramah dan toleran.

“Padahal, penderasan paham ini justru akan menjauhkan Islam dari hakikat sejatinya sebagai ajaran yang kafah serta pemersatu hakiki antarseluruh golongan,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Ustazah Pratma menegaskan bahwa umat wajib waspada dengan strategi devide et impera ini. Kesatuan dan persatuan kaum muslimin yang dilandaskan ukhuwah islamiah menjadi taruhannya.

“Umat Islam hanya menjadi korban atas polarisasi antara golongan radikal/ekstremis versus moderat. Tidak ada kelompok muslim yang diuntungkan. Barat yang bertepuk tangan dan mengambil keuntungan maksimal,” pungkasnya. [MNews/Ruh-Gz]

Tinggalkan Balasan