[News] Roadmap Moderasi Beragama Telah Selesai, Selanjutnya Perpres?

MuslimahNews.com, NASIONAL — Percepatan implementasi moderasi beragama diinstruksikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar segera dilakukan dalam berbagai program Kementerian Agama (kemenag.go.id, 17/2/2021)).

“Saya minta semuanya dapat bergerak cepat, tentunya dengan dukungan semua pihak. Mau ngomong apa saja. Soal haji, pendidikan Islam, Kristen, Katolik atau apa pun itu nggak akan ada manfaat yang substantif jika moderasi beragama tidak jalan,” ujarnya.

Sebagai salah satu komitmen Presiden Joko Widodo, Menag menyampaikan bahwa Presiden meminta agar dilakukan program besar-besaran perihal moderasi beragama ini, terutama di lembaga pendidikan dan rumah ibadah.

“Presiden mengarahkan moderasi beragama dijabarkan dalam sub-subtema ceramah, khotbah, maupun materi pendidikan keagamaan,” katanya,

Ia optimis di tahun 2021 program-program tersebut sudah dapat dijalankan di semua lini. Terlebih Pokja Moderasi Beragama Kemenag telah menyelesaikan peta jalan (roadmap) untuk mengakselerasi moderasi cara pandang dan sikap umat beragama

“Mudah-mudahan kita bisa jalan cepat. Jika kita sudah siap secara konsep, saya akan menghadap Presiden untuk meminta agar Perpres (tentang pelaksanaan moderasi beragama) dapat diproses secepatnya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Pokja Moderasi Beragama Kemenag Oman Fathurahman melaporkan kepada Menag bahwa Pokja telah menyelesaikan penyusunan peta jalan moderasi beragama. Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan Tim Ahli untuk Strategi Implementasi Moderasi Beragama, Alissa Wahid.

Baca juga:  [News] Moderasi Beragama Kebutuhan Dunia Global?

“Saat ini, peta jalan penguatan moderasi beragama ini sudah dimatangkan. Narasi peta jalan ini akan menjadi lampiran pengajuan Perpres tentang implementasi moderasi beragama,” jelasnya yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Agama Bidang Manajemen Komunikasi.

Payung Hukum untuk Legalitas Kehendak Penguasa

Pakar politik pemerintahan, Drs. Wahyudi Al Marokiy dalam diskusi di kanal Pusat Analisis dan Kajian Data (PKAD) menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi sekuler liberal yang radikal ini, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan penguasa patut diduga berisi muatan untuk mempertahankan bahkan memperbesar kekuasaannya.

Ia mengkritisi sebagian besar politisi penguasa ini yang mengidap islamofobia. Begitu ada isu-isu terkait ajaran Islam, ada rasa takut terus-menerus yang akhirnya menimbulkan rasa benci.

“Ajaran Islam seperti pakaian, jihad, dan Khilafah dimusuhi. Tetapi yang menguntungkan secara politis seperti wakaf, diadopsi,” cetusnya.

Meski begitu, lanjutnya, penguasa dalam melakukan tindakannya pun butuh legalitas atau payung hukum. Tidak mau diklaim barbar, tetapi taat hukum. Oleh sebab itu hukumnya harus dibuat.

“Hanya saja hukumnya sangat berpihak kepada kehendak yang diinginkan penguasa. Tak lain adalah mempertahankan dan memperbesar kekuasaannya,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan