[News] Kelaparan Tinggi dan Ketahanan Pangan Menurun, Pengamat: Akibat Aturan Neoliberal

MuslimahNews.com, NASIONAL — Sejumlah indikator pangan dunia menunjukkan Indonesia tertinggal daripada negara lainnya dalam lima tahun terakhir. Ironisnya, sebagai negara agraris, Indonesia menempati peringkat rendah dalam indeks keberlanjutan pangan.

“Dulu kita tahu Ethiopia itu adalah negara yang identik dengan kelaparan. Ternyata punya ranking lebih bagus untuk food sustainability index dibanding kita. Zimbabwe dan Ethiopia jauh di atas Indonesia,” ucap Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria dalam diskusi bertajuk “Daya Tahan Sektor Pertanian: Realita atau Fatamorgana?” pada Rabu (17/2/2021).

Food sustainability index menempatkan Indonesia sebagai negara ke-60. Semakin besar angkanya, peringkat semakin buruk. Peringkat Indonesia kalah jauh dengan Zimbabwe peringkat 31 dan Ethiopia peringkat 27.

Food sustainability index mengacu tiga indikator utama. Dua indikator adalah limbah pangan dan pertanian yang berkelanjutan alias tidak merusak lingkungan dan menjaga ekonomi-sosial sekitarnya.  Indikator ketiga atau terakhir adalah persoalan nutrisi seperti obesitas.

Indonesia bahkan masuk dalam tiga negara terburuk di dunia berdasar indeks di atas untuk pangan. Setiap tahun, satu penduduk menghasilkan 300 kilogram limbah pangan. Meskipun peringkat Indonesia lebih baik dari Saudi Arabia—per orang hasilkan limbah 427 kilogram per tahun—.

Bertambah berat lagi karena menurut indeks pemeringkatan food security index, Indonesia berada dalam urusan ke-62 dari 113 negara pada 2019. Masalah jangkauan, ketersediaan, dan kualitas pangan menentukan food security index.

“Problem besar secara global. Ada masalah food security index kita yang memang ini ternyata bermasalah kalau kita ini jauh di bawah Malaysia,” ucap Arif.

Baca juga:  Solusi Khilafah Menjamin Ketahanan Pangan di Masa Wabah

Terakhir, Arif juga menunjuk pada indikator global hunger index yang mengukur dan melacak kelaparan di seluruh dunia. Hasilnya Indonesia memperoleh skor 19,1 jauh melampaui Filipina (19), Vietnam (13,6), Malaysia (13,3), dan Thailand (10,2).

“Semakin besar skor, kelaparan yang diderita semakin parah juga. Dari sisi kelaparan, kita juga parah,” ucap Arif.

Tata Kelola yang Salah Arah

Pengamat kebijakan pangan sekaligus aktivis politik muslimah, Emilda Tanjung mengatakan, peringkat ini semakin mengonfirmasi tata kelola pertanian dan pangan kita telah salah arah.

Menurutnya, berbagai program dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak mampu memperbaiki kesulitan pangan dan kelaparan yang diderita masyarakat.

Emilda juga menambahkan, walaupun indikator dalam pemeringkatan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan Islam, namun menurunnya food sustainability index dan food security index Indonesia menggambarkan pengaturan pertanian dengan menggunakan konsep kapitalisme neoliberal telah gagal mengurusi hajat pangan rakyat.

Kegagalan-kegagalan ini, jelasnya, antara lain disebabkan oleh pertama, paradigma batil kapitalisme memandang pengelolaan pangan dan pertanian yang berorientasi kepada tujuan keuntungan ekonomi bukan untuk mewujudkan jaminan pemenuhan pangan. Sehingga, ukuran keberhasilan pembangunan pertanian juga menggunakan standar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDB saja.

Baca juga:  [Editorial] Kisruh Bawang Putih, Salah Satu Bukti Lemahnya Kedaulatan Pangan Indonesia

Kedua adalah tata kelola pertanian pangan neoliberal yang bersandar pada peran korporasi. Sementara, fungsi negara terbatas sekadar regulator dan fasilitator.

“Sekalipun produksi pangan berlimpah dan berkontribusi lebih besar pada peningkatan PDB negara, tetapi tidak ada korelasinya dengan perbaikan pemenuhan pangan rakyat sebagai kebutuhan yang asasi,” tegasnya.

Selain itu, pengelolaan berbasis korporat meniscayakan untung dan rugi, bukan untuk melayani dan menjamin pemenuhan bagi rakyat.

Karenanya, dalam kondisi surplus pangan pun masyarakat tetap sulit untuk mengaksesnya. Bahkan, ada yang tidak bisa menjangkaunya sama sekali karena tidak punya uang untuk membeli.

Oleh karena itu, ia memandang perlu segera dilakukan perbaikan yang menyeluruh, yaitu dengan mengganti konsep pengelolaan kapitalisme neoliberal ini dengan sistem Islam, yakni penerapan syariat oleh Khilafah.

“Islam memiliki paradigma dan konsep yang sangat berbeda dengan kapitalisme. Islam memandang pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, namun komoditas politik. Terwujudnya ketahanan pangan akan memengaruhi stabilitas negara,” tegasnya.

Terlebih, jaminan tersedianya pangan yang halal dan thayyib erat kaitannya dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia di Khilafah.

“Arah pengelolaannya bukan semata mengejar pertumbuhan ekonomi, namun berkaitan dengan jaminan pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali,” jelasnya.

Baca juga:  Mampukah Lumbung Pangan Nasional Mengatasi Krisis Pangan?

Untuk merealisasikan paradigma ini, Emilda menekankan pentingnya fungsi negara.

“Fungsi utamanya berada di pundak negara yaitu Khilafah. Karenanya, dalam Islam, Khilafah wajib hadir secara utuh di tengah masyarakat sebagai penanggung jawab hajat publik, terutama menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat,” ujarnya.

Untuk itulah, menurut Emilda, di sektor pertanian dan pangan, Khilafah bertanggung jawab dalam pengelolaan seluruh rantai pengadaan pangan mulai dari produksi hingga konsumsi.

Negara Khilafah, menurutnya  tidak hanya memastikan produktivitas pertanian terjadi, tapi juga hadir dalam menjaga rantai tata niaga dengan mencegah dan mengawasi perilaku yang merusak harga pangan yang menyulitkan masyarakat mendapatkannya.

Negara pun bertanggung jawab memastikan semua pangan yang beredar di tengah masyarakat adalah makanan halal dan thayyib dengan berbagai perangkat sistem yang dimiliknya.

“Dengan peran sentral pemerintah Khilafah, pengaturan sepenuhnya dalam kendali negara. Rakyat akan terpenuhi kebutuhannya dan terlindungi dari hegemoni korporasi yang hanya mengejar keuntungan sepihak,” tegasnya. [MNews/SNA-Gz]

Tinggalkan Balasan