KIP Kuliah Diburu, Negara Tulus Membantu?

Penulis: Noor Afeefa (Pemerhati Kebijakan Pendidikan)

MuslimahNews.com, FOKUS — Pemerintah Indonesia kembali akan mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) pada 2021. Pendaftarannya sudah dibuka pada Februari ini.

KIP Kuliah merupakan salah satu bentuk bantuan pendidikan yang diberikan kepada lulusan SMA, SMK, atau sederajat dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi atau akademi.

Sebagaimana pada 2020, maka pada 2021 ini pun akan kembali disalurkan kepada 200 ribu mahasiswa baru penerima. Tentu saja, hanya calon mahasiswa yang memenuhi syarat dan seleksi saja yang bakal menerima bantuan ini. Yakni, dari kalangan warga miskin dan berprestasi baik.

Bantuan ini tentu sangat ditunggu di tengah mahalnya biaya kuliah. Dengan model bantuan seperti ini, pemerintah tampak empati. Namun, benarkah demikian hakikatnya?

Benarkah ini menunjukkan keberpihakan negara kepada seluruh warganya untuk mengenyam pendidikan tinggi, hingga dapat menuntaskan problem kualitas SDM?

Kuliah Mahal

Berdasarkan UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah dimandatkan untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi bermutu.

Sementara itu, warga masyarakat dengan tingkat ekonomi di bawah tentu kesulitan mengakses pendidikan tinggi yang faktanya mahal. Dari sinilah, paradigma memberi bantuan kepada warga tak mampu itu muncul. Selesaikah?

Tentu saja tidak. Sebab, persoalannya bukan hanya dari sisi ketidakmampuan warga miskin (kurang mampu). Namun, mahalnya kuliah, itulah yang menjadi masalah sebenarnya.

Begitu banyak lulusan SMA/SMK yang berprestasi dan ingin melanjutkan kuliah, tetapi terkendala biaya. Mereka pun memburu KIP kuliah. Namun apa daya, banyak yang tak lolos. Maka, pilihannya cuma dua: dipaksa kuliah dengan biaya mahal atau kehilangan hak mengenyam pendidikan tinggi.

Jadi, mahalnya biaya kuliah nyata-nyata telah menjadi hambatan bagi kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi.

Sebagaimana diketahui, sejak pemerintah menetapkan agar kampus negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum (PTN-BH), biaya kuliah semakin tinggi. Hal ini karena kampus yang berkedudukan sebagai PTN-BH tersebut diberi otonomi dalam pengelolaan keuangannya.

Kampus pun berhak menentukan besaran biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa. Pada pelaksanaannya, biaya kuliah terus mengalami kenaikan alias mahal.

Pada PTN-BH, pemerintah mengurangi dana subsidi. Kampus pun diberikan keleluasaan dalam mencari dana tambahan dari pihak lain di antaranya dengan subsidi silang.

Kampus mematok biaya kuliah (UKT) berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua. Karenanya, ada yang ringan, ada pula yang sangat tinggi. Biaya masuk cukup tinggi juga dikenakan kepada mahasiswa yang masuk dengan jalur khusus (mandiri).

Dalam pengelolaan keuangannya, kampus juga bisa bekerja sama dengan pihak swasta atau korporasi. Namun, kerja sama dengan pihak swasta ini bukan tanpa risiko. PTN-BH ini harus rela dimasuki korporasi, baik dalam pengadaan sarana hingga penentuan kurikulum dan berbagai keputusan yang akan diambil pihak kampus. Motif keuntungan ekonomi tentu mendominasi berbagai kerja sama dengan pihak korporasi.

Bagi dunia pendidikan, hal ini sebenarnya sangat berbahaya. Sebab, visi misi pendidikan bisa tergadaikan kepentingan korporasi. Perguruan tinggi bisa kehilangan visi misi sahihnya sebagai pencetak SDM unggul yang berdedikasi mewujudkan misi penciptaan manusia dari Sang Khalik (Allah Subhanau wa ta’ala).

Inilah yang saat ini sering disebut sebagai praktik komersialisasi dan liberalisasi sektor pendidikan. Bahayanya sudah sangat terasa.

Dengan demikian, mahalnya biaya kuliah sejatinya disebabkan minimnya peran negara dalam membiayai sektor pendidikan. Negara melepaskan tanggung jawabnya, selanjutnya memberikan otonomi kepada kampus untuk mencari sendiri sumber pembiayaannya. Jadilah perguruan tinggi bak perusahaan bisnis yang harus berhitung untung rugi untuk menyelamatkan lembaganya.

Berlepasnya tanggung jawab negara merupakan salah satu konsekuensi tata kelola negara kapitalistik, yakni penerapan paradigma good governance dan reinventing government. Paradigma ini mengharuskan negara berlepas tangan dari kewajiban utamanya sebagai pelayan rakyat.

Selanjutnya, masyarakat dan pihak swasta didorong untuk berpastisipasi aktif. Adapun negara hanya sebagai regulator dan fasilitator bagi siapa saja yang mau terjun dalam dunia pendidikan.

Mempertanyakan Peran Negara

Melihat fakta penyebab mahalnya biaya kuliah tersebut, senyatanya negara berperan besar dalam menentukan biaya pendidikan. Andai saja negara mau bertanggung jawab penuh membiayai pendidikan dan meninggalkan paradigma tata kelola yang rusak tersebut, niscaya biaya pendidikan sangat bisa ditekan, bahkan gratis. Negara pun tak perlu repot membagikan subsidi (bantuan uang kuliah).

Karenanya, bantuan uang kuliah semisal KIP ini, sejatinya bukan solusi. Selama negara masih memegang paradigma tata kelola negara (termasuk pendidikan) kapitalistik, problem biaya kuliah akan terus terjadi.

Pendidikan akan menjadi komoditas perdagangan dan harganya semakin mahal. Jika demikian keadaannya, bukan hanya warga miskin yang menjerit, namun semuanya.

KIP Kuliah memang membantu di satu sisi. Namun, banyaknya pemburu KIP tak sebanding dengan jumlah kuota yang diterima. Walhasil, banyak warga kurang mampu yang tak bisa merasakan manfaatnya.

Karena itu, benarkah negara bersungguh-sungguh ingin memberi kesempatan kepada semua warga untuk mengenyam pendidikan tinggi?

Ketulusan bantuan ini juga layak dipertanyakan di tengah pembiaran negara terhadap peran korporasi yang berani membajak visi misi pendidikan tinggi. Sebab, keberlangsungan pendidikan tinggi yang sarat dengan kepentingan korporasi tetaplah merupakan ancaman, meski banyak yang bisa kuliah.

Jika negara memang tulus dan serius menjalankan kewajibannya dan ingin mengembalikan hak publik terhadap pendidikan tinggi, yang harus dilakukan tak cukup dengan KIP.

Tata kelola pendidikan tinggi harus dikoreksi total. Demikian pula dengan seluruh aspek yang mendukungnya, terutama sistem politik demokrasi sekular dan sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya beralih kepada tata kelola sahih yang berbasis syariat (Islam).

Kuliah Murah Berkualitas

Mahalnya biaya kuliah bisa diselesaikan jika negara menerapkan aturan Islam secara kafah. Sistem Khilafah akan menerapkan hukum syariat, baik dalam tatanan politik dan ekonominya.

Dalam tatanan politiknya, negara berperan secara tegas sebagai penanggung jawab dan pelaksana langsung pengelolaan pendidikan. Negara tak akan melemparkan tanggung jawab kepada swasta (korporasi) ataupun warga masyarakat. Jika pun mereka hendak terlibat, hanyalah sebagai amal saleh dan tidak sampai mengambil alih peran negara.

Adapun secara ekonomi, negara menerapkan sistem ekonomi Islam sehingga mendapatkan sumber-sumber pemasukan negara bagi pembiayaan pendidikan tinggi. Biaya pendidikan akan diambil dari pengelolaan kepemilikan umum dan kepemilikan negara (fai’ dan kharaj). Semua diatur melalui mekanisme Baitulmal.

Pendidikan—termasuk pendidikan tinggi—merupakan kebutuhan primer masyarakat yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Negara akan memastikan seluruh rakyat mendapatkan pelayanan tersebut, tak mengenal miskin atau kaya, pintar atau tidak. Semuanya dilayani dan diberi kemudahan akses.

Karenanya pula, negara akan memberikan anggaran berapa pun kebutuhannya. Negara harus mengupayakan melalui berbagai jalur sesuai tuntunan syariat.

Kemampuan negara membiayai sektor pendidikan tinggi juga akan disertai peningkatan kualitasnya.  Sebab, tata kelola pendidikannya berdasarkan akidah Islam. Tujuan, kurikulum, hingga metode implementasinya akan terjamin sahih.

Maka, mewujudkan sumber daya manusia berkualitas pun tak perlu diragukan lagi. Keandalannya pernah terwujud dalam sejarah kegemilangan peradaban Islam.

Demikianlah, model kesungguhan dan ketulusan negara Khilafah dalam memberi kesempatan semua warga untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Karena itu, perjuangan untuk menegakkan Khilafah haruslah terus digelorakan. [MNews/Gz]

One thought on “KIP Kuliah Diburu, Negara Tulus Membantu?

  • 21 Februari 2021 pada 06:43
    Permalink

    Dan akan terjadi di semua jenjang …pendidikan berkualitas hanya orang2 yg beruang yang merasakannya

Tinggalkan Balasan