[News] Program PEN Berhasil Menahan Angka Kemiskinan?

MuslimahNews.com, NASIONAL — Kemiskinan di Indonesia semakin meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2020 naik 10,19% atau meningkat 27,55 juta orang.

Tersebar di perkotaan dan perdesaan, dengan peningkatan masing-masing 1,32% dan 0,6%. Angka ini didasarkan pada penduduk yang pengeluaran per kapitanya per bulan di bawah garis kemiskinan nasional, yaitu Rp. 458.947,- per kapita per bulan.

Kepala BPS, Dr. Suhariyanto, dalam rilis BPS yang dilaksanakan secara virtual, Senin (15/2/2021) mengungkapkan indeks keparahan kemiskinan meningkat menjadi 0,47%.

Ia menyatakan pandemi Covid-19 memang menjadi faktor pemberat karena berdampak pada perubahan perilaku, aktivitas ekonomi, dan pendapatan penduduk. Sehingga, hal ini menyebabkan pula peningkatan pengangguran terbuka 7,07% dengan 29,12 juta penduduk usia kerja yang turut terdampak.

“Kondisinya, penduduk lapisan bawah terdampak lebih dalam dibandingkan dengan lapisan atas,” ujar Suhariyanto.

Meski demikian, ia mengatakan, jumlah penduduk miskin tersebut lebih rendah dari proyeksi yang dilakukan oleh berbagai institusi.

“Ini adalah hasil bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah untuk menekan dampak dari pandemi Covid-19,” katanya.

Sependapat dengan hal ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sepanjang 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi miskin baru.

Baca juga:  Rekomendasi Bank Dunia atas Problem Kemiskinan di Indonesia disebut Pakar Nida Saadah sebagai “Resep Lama yang Tidak Mujarab”

Dalam siaran persnya (fiskal.kemenkeu.go.id, 15/2/2020), Febrio menyampaikan PEN mampu menahan angka kemiskinan di level 10,19% pada September 2020.

“Tanpa perlindungan sosial, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan bisa mencapai 11,8%,” ucapnya.

Ekonomi Dunia dalam Demokrasi, Bertentangan dengan Islam

Pakar ekonomi Islam, Ustazah Nida Saadah, S.E.Ak., M.E.I. memiliki pandangan lain. Ia mempertanyakan berapa lama kemampuan negara melakukan pemulihan ekonomi melalui berbagai program jaring pengaman sosial, jika pandeminya tidak segera diatasi?

“Apalagi mengandalkan sumber pembiayaan yang berasal dari utang ke lembaga keuangan internasional semacam IMF,” tegasnya.

Sistem demokrasi, jelasnya, telah terbukti gagal meratakan kesejahteraan dan menebarkan keadilan. Tampak nyata ekonomi dunia mempertontonkan keadaan yang dilarang Islam, yakni sirkulasi atau perputaran harta yang hanya berputar-putar di kalangan orang-orang kaya saja di antara umat manusia.

“Itu pun dengan cara-cara licik dan culas,” cetusnya.

Ia pun menjelaskan, hal ini berbeda dengan Islam. Melalui konsep bernegaranya—Khilafah—, Islam akan menerapkan mekanisme ekonomi tertentu. Ini bertujuan agar sirkulasi kekayaan berjalan lancar.

“Negara Khilafah juga akan memprioritaskan upaya penyelesaian wabah secara tuntas tanpa berhitung untung rugi, yang akan berdampak baik bagi perekonomian, membawa keadilan dan kesejahteraan. Karena Khilafah adalah ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam,” tandasnya.[MNews/Ruh-Gz]

Tinggalkan Balasan