[News] Negara Otoritarianisme: Telah, Akan, dan Sedang Menjadi Tren Kekuasaan

MuslimahNews.com, POLITIK — Exposit Strategic Arif Susanto menyoroti pernyataan Presiden Jokowi pada peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI 2020 (8/1/2021) yang meminta semua pihak menjadi bagian dari proses mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Termasuk kepada masyarakat agar aktif dalam menyampaikan masukan, kritik, ataupun potensi maladministrasi.

Dalam acara Diskusi Virtual bertajuk “Pemerintah Minta Kritik: Birokrasi Tong Sampah, Demokrasi Tong Kosong” yang diselenggarakan PARA Syndicate (12/2/2021), Arif menilai pernyataan Presiden itu mengekspresikan dorongan keterlibatan dan terasa kontekstual sekaligus ironis.

Kontekstual karena birokrasi masih mengidap banyak penyakit maladministrasi, termasuk korupsi, pemihakan politik, bahkan pelanggaran HAM. Ironis karena mengesankan ketakberdayaan Presiden menghadapi malfungsi birokrasi.

“Presiden harus bisa menggerakkan birokrasi. Jika hanya bisa mengeluhkan kinerja birokrasi tersebut maka ini tanda macetnya kepemimpinan. Terkesan pemerintah sedang melimpahkan beban, seolah-olah salah satu penyebab gagal bekerjanya pemerintah karena tidak ada kritik. Padahal harusnya ada tidaknya kritik, roda birokrasi harus berjalan sesuai kewajiban yang diemban,” ujar Arif.

Ia menunjukkan data YLBHI pada 2020 terdapat 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil.  Pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan yang paling banyak.

“Sebagian besar pelanggaran dilakukan aktor negara yaitu 48%. Serta adanya penurunan tren kepuasan terhadap kinerja presiden. Jika pada Februari 2019 sebesar 71,6%, pada Februari 2021 menjadi 62,9%,” ucapnya.

Dalam hal yang lebih luas, pernyataan itu menunjukkan problem yang disebabkan wajah pemerintahan Jokowi adalah developmentalism atau mengutamakan pembangunan infrastruktur. Problem pemerintahan developmentalism selain harus memiliki banyak biaya pembangunan, harus memiliki dua syarat penting.

Pertama, politiknya harus stabil. Tidak heran terjadi tindakan represi politik demi memberi jalan pembangunan ekonomi. Kedua, munculnya negara kuat. Tetapi bukan dengan menghadirkan kekuatan dan kapabilitas dirinya untuk melindungi warga, sebaliknya hadir untuk menjaga stabilitas tatanan yang dibuatnya.

“Efeknya dalam dua dekade ini tidak pernah kita melihat negara sekuat ini, dan ongkos yang dibayar adalah masyarakat selemah saat ini.  Pada saat ada pandangan yang berbeda, dihadapi dengan tangan terlihat ataupun tak terlihat kekuasaan,” cetusnya.

Ia menyatakan kondisi ini menunjukkan kecenderungan negara menjadi negara otoriter dan new despotism, yaitu negara menjadi sangat manipulatif sehingga tindakan-tindakannya dikesankan memihak warga, tetapi sesungguhnya mengikatkan diri dalam oligarki.

Negara Hukum Sejati Hanya dalam Islam

Dalam diskusi terpisah, pengamat hukum, Ahmad Khozinuddin menjelaskan terjadinya kekuasaan otoriter atau diktator bisa dilihat dari dua indikator.

Pertama, kekuasaan yang tidak mau mendengar lagi aspirasi rakyat. Kedua, tidak adanya parameter yang digunakan untuk menguji tunduknya kekuasaan tersebut terhadap  suatu norma.

Ia menyampaikan jika dicermati dalam sistem politik demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat sehingga norma yang terbentuk tergantung kemauan rakyat. Meskipun pada praktiknya norma itu tergantung “maunya” kaum kapitalis baik yang menjadi “peng-peng” (penguasa sekaligus pengusaha, red.).

“Ataupun kaum kapitalis yang memiliki rekanan penguasa, yang dapat dipesan untuk menelurkan kebijakan ataupun perundang-undangan yang melegitimasi kepentingan mereka. Termasuk “merampok” sumber daya alam dan membubarkan ormas secara paksa,” ujarnya.

Ia juga menggambarkan adanya korupsi politik yang dilakukan aktor politik menggunakan kekuasaan politik. Aktor politik sendiri adalah para pejabat yang memperoleh jabatannya melalui proses politik seperti presiden, wapres, anggota legislatif, dan sejenisnya, serta para pejabat ditunjuk institusi politik seperti para menteri.

“Korupsi jenis ini menggunakan instrumen kebijakan dan kekuasaan yang dimilikinya. Adanya kombinasi antara otoriter dan korupsi politik ini sulit diungkap rakyat karena dilegitimasi penguasa,” cetusnya.

Menurutnya, bentuk negara otoritarianisme ini telah, akan, dan sedang menjadi tren kekuasaan. Sebab, dalam demokrasi tidak ada jaminan negara tunduk kepada hukum karena norma hukum bisa diubah-ubah sesuai kehendak penguasa, tetapi berdalih ini kehendak dan suara rakyat.

“Tidak ada norma baku sebagai pedoman yang menuntut penguasa dan rakyat tunduk kepada norma baku itu. Sehingga terjadilah kesewenang-wenangan penguasa,” ungkapnya.

Berbeda dengan Islam, lanjutnya. Norma yang mengatur negara—yakni syariat Islam—tidak berasal dari rakyat ataupun penguasa melainkan dari Allah. Ketundukan rakyat dan penguasa kepada syariat Islam merupakan perwujudan nyata dari konsepsi negara hukum.

“Penguasa tidak bisa mengubah-ubah aturan semena-mena. Tidak bisa mengubah yang halal menjadi haram, dan haram menjadi halal. Kemudian harus mendengar aspirasi rakyat yang dipandang lebih maslahat bagi rakyat,” tukasnya.

Untuk konsepsi negara hukum, ia mengkritisi, jika dikatakan tunduk kepada hukum, penguasa saat ini bisa dikatakan tunduk kepada hukum tetapi melalui pembuatan hukum baru yang melegitimasi kehendak penguasa.

Akhirnya, kekuasaan tidak bisa dikontrol oleh hukum karena hukumnya bisa diubah-ubah oleh penguasa atau bersumber dari organ kekuasaan. Sehingga menurutnya, lebih tepat dikatakan ini adalah negara kekuasaan.

“Sebaliknya, dalam Islam, hukum bukan berasal dari penguasa. Semua harus tunduk kepada hukum Islam. Inilah negara hukum yang sesungguhnya,” pungkasnya. [MNews/Ruh-Gz]

Tinggalkan Balasan