Polemik Aisha Weddings, Stigmatisasi Syariat Kembali Berdenting?

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI — Setelah polemik kerudung bagi siswi nonmuslim, kali ini Aisha Weddings muncul menghebohkan publik. Promosi Aisha Weddings tentang nikah muda dan poligami memantik reaksi berbagai kalangan dengan kalimat-kalimat promosinya yang dinilai provokatif dan meresahkan.

Viralnya Aisha Weddings ini akhirnya membuat berbagai pihak menyoroti kembali masalah pernikahan dini dan poligami. Seolah menemukan momentumnya, isu ini dijadikan bahan untuk membahas kembali ajaran Islam yang dinilai mendiskreditkan posisi perempuan dalam pernikahan. Ada apakah gerangan?

Dugaan Situs Fiktif dan Alat Propaganda

Meski situsnya sudah dihapus (atau menggunakan teknik pemblokiran IP bagi yang sudah membukanya), bukan berarti isunya otomatis menghilang. Polemik Aisha Weddings pun menggelinding bak bola salju.

Pihak yang bereaksi keras terhadap isu ini adalah Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan LSM yang bergerak di isu perlindungan anak. Mereka sudah melaporkan penyelenggara Aisha Weddings. Hanya saja, muncul pertanyaan besar, mengapa dalam hitungan hari isu ini cepat booming?

Hal ini mengingatkan kita pada isu “klepon tidak islami”. Isu buatan yang sengaja disebarkan untuk menimbulkan kegaduhan di ruang publik atau disebut false flag.

Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengungkapkan hasil analisis viral penyelenggara jasa pernikahan Aisha Weddings yang buat heboh publik tersebut.

Ismail menyimpulkan, viralnya Aisha Weddings bertujuan hanya untuk membangun keresahan. Cara ini dinilai berhasil karena informasi ini menurutnya tidak jelas asalnya dan tidak diketahui siapa pembuatnya. Ismail mengatakan Aisha Weddings sebagai Wedding Organizer (WO) tidak jelas keberadaannya, baik online maupun offline.

Lebih lanjut ia menjelaskan, situs Aisha Weddings baru diisi kontennya pada 9/2/2021 lalu yang sebelumnya unggahan perbaruan situs itu terakhir dilakukan pada 2018 silam.

Anggota DPD Abdul Rahman Thaha mengatakan, kalimat-kalimat vulgar di situs aishaweddings[dot]com justru memantik kecurigaan. Apakah benar-benar nama sebuah wedding organizer atau hanya sebatas propaganda untuk mendiskreditkan kalangan agama tertentu? Ia pun meminta Polri untuk menginvestigasi siapa di balik Aisha Weddings.

Stigma terhadap Islam

Situs tersebut dicurigai sebagai upaya membangun persepsi dan opini publik untuk menstigma ajaran Islam. Setelah isu ini ramai diperbincangkan, desakan untuk mengesahkan RUU-PKS pun mengemuka.

Desakan itu datang dari Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Mereka mengecam promosi yang dilakukan Aisha Weddings. Mereka menyebut promosi nikah muda, poligami, dan nikah siri adalah bentuk pelecehan terhadap agama karena memanfaatkan agama untuk tujuan bisnis dan eksploitasi seksual anak perempuan.

“Kasus ini membuktikan bahwa kawin paksa dan eksploitasi seksual itu nyata adanya. Oleh karenanya pengesahan RUU-PKS yang diharapkan menjadi payung hukum untuk melindungi korban dan calon korban, sekaligus menindak pelaku merupakan sesuatu yang mendesak.” kata Badriyah Fayumi, ketua Majelis Musyawarah KUPI, dikutip dari suara.com, 12/2/2021.

Komnas perempuan pun angkat bicara. Mereka merasa prihatin atas penggunaan agama untuk mendorong pernikahan anak dan poligami. Aktivitas itu dinilai merugikan perempuan dan membawa risiko pada situasi perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemen PPPA juga bersuara. Adanya Aisha Weddings dianggap mengabaikan upaya pemerintah dalam melindungi dan mencegah anak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan mengurangi angka perkawinan anak.

Satu isu bisa membuat banyak pihak bersuara. Padahal, belum diketahui secara pasti situs itu benar memang ada atau sekadar fiktif, bahkan diduga situs tersebut hanyalah hoaks dan delusif.

Jika demikian besar perhatian terhadap anak-anak dan perempuan, bagaimana dengan promosi pergaulan bebas yang mewujud dalam film-film yang mengarah pada seks bebas? Mengapa mereka yang aktif bersuara untuk anak-anak dan perempuan tak turut vokal mengomentari derasnya liberalisasi pergaulan di kalangan remaja? Zina melegal, syariat Islam disoal.

Jika kita lihat, ada penyebab utama di balik maraknya pernikahan dini, kekerasan seksual, tingginya perceraian, KDRT, dan berbagai masalah yang menimpa perempuan.

Pernikahan dini ada karena banyaknya dispensasi nikah di kalangan remaja, yang mana dispensasi nikah ini muncul dilatari karena banyaknya remaja yang hamil di luar nikah.

Tingginya angka perceraian dalam rumah tangga pasangan muda disebabkan banyak faktor, baik faktor internal seperti ketaksiapan pasangan menjalani biduk rumah tangga ataupun faktor eksternal berupa persoalan ekonomi.

Maraknya KDRT juga disebabkan lemahnya pemahaman pasangan tentang rumah tangga. Semua itu muncul karena sistem kehidupan serba sekuler kapitalistik. Agama dijauhkan dari kehidupan. Tak lagi menjadi pedoman hidup bagi manusia.

Namun, bagi para pegiat kesetaraan gender dan HAM, permasalahan yang kerap melanda kaum perempuan dan anak-anak selalu dikaitkan dengan diskriminasi syariat Islam terhadap perempuan. Seperti nikah muda, poligami, aturan berpakaian, dan lainnya.

Polemik Aisha Weddings bisa saja menjadi batu loncatan untuk kembali memberi stigma ajaran Islam. Inilah yang harus diwaspadai umat Islam. Dalam sistem pemerintahan sekuler, aturan dalam syariat Islam selalu berpotensi diobok-obok dan dipermasalahkan.

Islam Memuliakan Anak dan Perempuan

Jika ingin menuntaskan permasalahan, haruslah melihat akar masalahnya. Salah mendiagnosis masalah, bisa berakibat salah memberi solusi.

Ada kekerasan pada anak dan perempuan, diambillah solusi RUU-PKS. Banyaknya seks bebas di kalangan remaja, diambillah program sex education. Solusi prematur semacam ini hanya akan menimbulkan masalah baru yang berkepanjangan.

Nikah muda disoal, tapi aktivitas yang mendekati zina seperti pacaran dimaklumi dengan mudah, bahkan dipropagandakan melalui tayangan film yang tidak mendidik. Saat dikritik, mereka bilang itu kebebasan berekspresi. Sungguh kebebasan yang kebablasan.

Poligami disebut melecehkan perempuan, nikah dini dikata merampas hak anak. Apakah seks bebas tidak merampas hak anak? Mengapa tayangan dan perilaku yang mengarahkan pada seks bebas justru dibiarkan?

Dalam Islam, perempuan itu dimuliakan. Bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan tercermin dalam pengaturan pakaian dan pergaulan dalam syariat Islam. Islam mewajibkan perempuan menutup aurat, memakai jilbab dan kerudung, menundukkan pandangan, serta memisahkan kamar anak. Semua itu diatur dalam rangka menjaga agar perempuan terjaga.

Islam melarang aktivitas zina dan yang mendekati zina (pacaran), ber-khalwat (berduaan dengan nonmahram), bercampur baur, semua itu dalam rangka menjaga interaksi pergaulan dengan lawan jenis.

Adapun mengenai nikah muda, sejatinya tidak ada batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Rasulullah Saw. bersabda, “Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kemaluan. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya.” (HR Bukhari No. 4479)

Kata mampu dalam hadis tersebut maksudnya ialah mampu bertanggung jawab atas segala beban pernikahan. Bagi laki-laki, ia mampu menafkahi istrinya dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Bagi perempuan, kata mampu merujuk pada pengetahuan dan keterampilan mendidik anak karena perempuan akan menjadi ibu dan pengatur rumah bagi suaminya.

Islam mendefinisikan taklif hukum tidak diukur dari rentang usia anak sebagaimana pandangan sistem sekuler. Tolok ukur taklif hukum itu dilihat dari usia balig. Jika anak sudah memasuki usia balig, ia bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya.

Adapun mengenai poligami, hal itu dibolehkan dalam Islam. Dalam Islam, poligami merupakan cara agar lelaki tidak terjerumus ke dalam perbuatan menyimpang seperti berzina, juga cara untuk menjaga kehormatan perempuan dan lelaki.

Poligami juga dapat menjadi cara untuk memperbanyak keturunan atau solusi bagi pasangan suami dan istri yang sebelumnya sulit memiliki anak.

Jika dipraktikkan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, poligami bisa menjadi solusi dalam persoalan rumah tangga. Sebab, hukum poligami sendiri mubah. Boleh dilakukan dan boleh juga tidak.

Praktik menjalankan proses berumah tangga makin berat ketika dihadapkan pada sistem yang bukan berasal dari aturan Allah. Mendidik anak pun menjadi tantangan tersendiri di tengah arus sekularisasi generasi yang merusak moral dan kepribadian mereka. Seks bebas, aborsi, zina, perselingkuhan, kekerasan seksual adalah akibat dari penerapan sistem kehidupan sekuler.

Oleh karenanya, jika kita menginginkan kehidupan yang mampu melindungi anak-anak, perempuan, dan keluarga, kembalikan pengaturan kehidupan ini pada syariat Islam.

Dengan penerapan syariat Islam, generasi terdidik dengan iman dan ketaatan yang tinggi. Masyarakat terbina dengan ketakwaan, negara pun memainkan perannya menjaga generasi dari tontonan dan pemahaman yang menyesatkan. [MNews/Gz]

5 thoughts on “Polemik Aisha Weddings, Stigmatisasi Syariat Kembali Berdenting?

  • 15 Februari 2021 pada 14:18
    Permalink

    Satu persatu ajaran islm trus di olok olokn
    Smg smua ini bs mnyadarkn kita smua .
    Ini bs trjadi katena negara menerapkan aturan sekularisme .makany maribkita perjuangan tegakny aturan islam di muka bumi ini .allohu akbar

  • 14 Februari 2021 pada 17:58
    Permalink

    astaghfirullah.. lagi2 syariat Islam diolok-olok dan dipermasalahkan.. disinilah pentingnya pemahaman umat Islam tentang syariat-Nya agar tidak mudah terpengaruh oleh framing musuh2 Islam.

Tinggalkan Balasan